Ambon, 16/10 (Antaranews Maluku) - Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto menegaskan, kepentingan TNI di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, yang menjadi lokasi penambangan ilegal adalah mencegah makin meluasnya pencemaran lingkungan serta timbulnya konflik sosial.
"Kepentingan TNI di sana adalah tidak ada pencemaran dan konflik. November 2017, saya masuk di Maluku dan cabut pos di Gunung Botak, karena tentara di sana hanya amankan satu perusahaan," kata Pangdam di Ambon, Senin.
Menurut dia, sekarang sudah terekspose semua persoalan, dimana ada masalah batu sinabar dan sebagainya dan Pangdam menginginkan adanya program normalisasi lagi dimana tanah-tanah yang sudah kosong bisa ditanam tumbuhan.
"Kalau ada anggota tentara yang main, ekspos saja saya akan tindak," katanya tegas.
Kenyataan yang Pangdam dengar bahwa di Gunung Botak banyak kepentingan di sana baik yang menyangkut hak ulayat, masyarakat adat, kepentingan perusahaan dan para penambang.
Semuanya berkepentingan di sana sehingga masih terjadi kericuhan atau perselisihan antara mereka di Gunung Botak sampai ada korban jiwa, tetapi yang terpenting juga adalah masalah kerusakan lingkungan.
"Kerusakan lingkungan ini sudah lama terjadi akibat penggunaan bahan kimia beranu dan ?berbahaya seperti mercury dan sianida dan baru-baru ini ada salah satu perusahaan yang kedapatan menggunakan Jhin Chan namun belum diketahui apakah jenis ini juga akan mencemari lingkungan atau tidak," ujarnya.
Perizinan dari perusahaan yang pernah didengar Pangdam bahwa mereka menormalisasi sungai dan itu bagus, tetapi karena ada berbagai kepentingan antara masyarakat adat dan pemilik lahan yang tidak sepakat hingga datang penambang ilegal.
"Saya ada Kodim dan pasukannya di sana. Saya bilang kamu tidak boleh ikut dalam kegiatan Gunung Botak, kecuali bersama-sama dengan Kapolres untuk menertibkan dalam arti menghindari terjadi konflik," katanya.
Kepala BIN Derah (Kabinda) Maluku, Brigjen TNI Khairully mengatakan yang ditindaklanjuti BIN adalah pencemaran Gunung Botak dan mereka hanya menyiapkan data permasalahan kepada pemda serta mendorong stakeholder yang ada soal permasalahan Gunung Botak.
"Tugas kita mengawal program Nawacita Astagrata yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan masih ada empat masalah lagi selain Gunung Botak karena berbagai tempat ada dan potensi menimbulkan permasalahan sosial yang sama," katanya.
Langkah Forkompinda ini suatu kebijakan yang baik dalam menyikapi permasalahan sosial, dan BIN daerah merupakan perpanjagan tangan BIN pusat sehingga apa yang dilaporkan hari ini diterima Presiden.
"Karena saya dapat amanah seperti ini, data dan laporan yang disampaikan tentunya tidak main-main sebab harus riil dan faktual sesuai apa yang ada di lapangan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Kepentingan TNI di sana adalah tidak ada pencemaran dan konflik. November 2017, saya masuk di Maluku dan cabut pos di Gunung Botak, karena tentara di sana hanya amankan satu perusahaan," kata Pangdam di Ambon, Senin.
Menurut dia, sekarang sudah terekspose semua persoalan, dimana ada masalah batu sinabar dan sebagainya dan Pangdam menginginkan adanya program normalisasi lagi dimana tanah-tanah yang sudah kosong bisa ditanam tumbuhan.
"Kalau ada anggota tentara yang main, ekspos saja saya akan tindak," katanya tegas.
Kenyataan yang Pangdam dengar bahwa di Gunung Botak banyak kepentingan di sana baik yang menyangkut hak ulayat, masyarakat adat, kepentingan perusahaan dan para penambang.
Semuanya berkepentingan di sana sehingga masih terjadi kericuhan atau perselisihan antara mereka di Gunung Botak sampai ada korban jiwa, tetapi yang terpenting juga adalah masalah kerusakan lingkungan.
"Kerusakan lingkungan ini sudah lama terjadi akibat penggunaan bahan kimia beranu dan ?berbahaya seperti mercury dan sianida dan baru-baru ini ada salah satu perusahaan yang kedapatan menggunakan Jhin Chan namun belum diketahui apakah jenis ini juga akan mencemari lingkungan atau tidak," ujarnya.
Perizinan dari perusahaan yang pernah didengar Pangdam bahwa mereka menormalisasi sungai dan itu bagus, tetapi karena ada berbagai kepentingan antara masyarakat adat dan pemilik lahan yang tidak sepakat hingga datang penambang ilegal.
"Saya ada Kodim dan pasukannya di sana. Saya bilang kamu tidak boleh ikut dalam kegiatan Gunung Botak, kecuali bersama-sama dengan Kapolres untuk menertibkan dalam arti menghindari terjadi konflik," katanya.
Kepala BIN Derah (Kabinda) Maluku, Brigjen TNI Khairully mengatakan yang ditindaklanjuti BIN adalah pencemaran Gunung Botak dan mereka hanya menyiapkan data permasalahan kepada pemda serta mendorong stakeholder yang ada soal permasalahan Gunung Botak.
"Tugas kita mengawal program Nawacita Astagrata yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan masih ada empat masalah lagi selain Gunung Botak karena berbagai tempat ada dan potensi menimbulkan permasalahan sosial yang sama," katanya.
Langkah Forkompinda ini suatu kebijakan yang baik dalam menyikapi permasalahan sosial, dan BIN daerah merupakan perpanjagan tangan BIN pusat sehingga apa yang dilaporkan hari ini diterima Presiden.
"Karena saya dapat amanah seperti ini, data dan laporan yang disampaikan tentunya tidak main-main sebab harus riil dan faktual sesuai apa yang ada di lapangan," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018