Ternate, 25/12 (ANTARA News) - BKKBN Pusat memberikan penghargaan Anugerah Kencana ke Wali Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), H Burhan Abdurahman, melalui acara Apresiasi Anugerah Kencana Bidang KKBPK.
"Penghargaan Apresiasi Anugerah Kencana Bidang KKBPK diberikan kepada 5 kepala daerah Provinsi dan 29 kepala daerah Kabupaten/Kota termasuk Wali Kota Ternate yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program KKBPK sebagai motivasi kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam peningkatan pelaksanaan program KKBPK di wilayah masing-masing," kata Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Ternate, M Syaiful Arsyad di Ternate, Selasa.
Menurut dia, BKKBN memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang berprestasi dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Dalam menganugerahan itu, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman bersama lima Gubernur dan 28 Bupati/Wali Kota, menerima penghargaan Anugerah Kencana Bidang KKBPK dari BKKBN.
Penghargaan diberikan ke Wali Kota Ternate karena dinilai memiliki komitmen dalam mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera lewat program kampung Keluarga Berencana (KB) dan berhasil menekan laju kelahiran.
Syaiful menyatakan, kriteria penilaian Anugerah Kencana Tahun 2018 untuk penghargaan Kepala Daerah meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek komitmen dan aspek capaian program di daerah masing-masing.
"Ada banyak kriteria yang dinilai, diantaranya adalah kebijakan dari aspek kelembagaan, dan aspek dukungan anggarannya dari pemerintah, kesiapan di dalam penyediaan tenaga lapangan, kemudian penggerakannya di lapangan," kata Syaiful.
Aspek dukungan/komitmen lanjut dia, yaitu memasukkan indikator sasaran program KKBPK dalam RPJMD, kemudian, mengusulkan kegiatan prioritas program KKBPK dalam RKPD melalui Musrenbangda.
"Aspek ini juga meliputi persentase dukungan APBD Dinas PPKB Provinsi dalam operasional Program KKBPK, yang juga meliputi kelembagaan yang menangani Program KKBPK," tambahnya.
Sedangkan aspek capaian program sebagai kriteria penilaian kepala daerah meliputi beberapa hal. Ini di antaranya adalah angkaTotal Fertily Rate (TFR), peningkatan Contraceptive Prevelance Rate (CPR), penurunanUnmet Need, pencapaian peserta KB baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terhadap PPM, dan angka penurunan Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Penghargaan Apresiasi Anugerah Kencana Bidang KKBPK diberikan kepada 5 kepala daerah Provinsi dan 29 kepala daerah Kabupaten/Kota termasuk Wali Kota Ternate yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program KKBPK sebagai motivasi kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam peningkatan pelaksanaan program KKBPK di wilayah masing-masing," kata Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Ternate, M Syaiful Arsyad di Ternate, Selasa.
Menurut dia, BKKBN memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang berprestasi dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Dalam menganugerahan itu, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman bersama lima Gubernur dan 28 Bupati/Wali Kota, menerima penghargaan Anugerah Kencana Bidang KKBPK dari BKKBN.
Penghargaan diberikan ke Wali Kota Ternate karena dinilai memiliki komitmen dalam mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera lewat program kampung Keluarga Berencana (KB) dan berhasil menekan laju kelahiran.
Syaiful menyatakan, kriteria penilaian Anugerah Kencana Tahun 2018 untuk penghargaan Kepala Daerah meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek komitmen dan aspek capaian program di daerah masing-masing.
"Ada banyak kriteria yang dinilai, diantaranya adalah kebijakan dari aspek kelembagaan, dan aspek dukungan anggarannya dari pemerintah, kesiapan di dalam penyediaan tenaga lapangan, kemudian penggerakannya di lapangan," kata Syaiful.
Aspek dukungan/komitmen lanjut dia, yaitu memasukkan indikator sasaran program KKBPK dalam RPJMD, kemudian, mengusulkan kegiatan prioritas program KKBPK dalam RKPD melalui Musrenbangda.
"Aspek ini juga meliputi persentase dukungan APBD Dinas PPKB Provinsi dalam operasional Program KKBPK, yang juga meliputi kelembagaan yang menangani Program KKBPK," tambahnya.
Sedangkan aspek capaian program sebagai kriteria penilaian kepala daerah meliputi beberapa hal. Ini di antaranya adalah angkaTotal Fertily Rate (TFR), peningkatan Contraceptive Prevelance Rate (CPR), penurunanUnmet Need, pencapaian peserta KB baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terhadap PPM, dan angka penurunan Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018