Tual, 10/1 (ANTARA News) - Wali Kota Tual Adam Rahayaan dan Wakil Wali Kota Usman Tamnge serta para kepala dinas melakukan rapat bersama tentang disiplin pegawai (ASN) di Tual, Kamis.
Adam Rahayaan usai rapat menyampaikan kepada awak media bahwa agenda rapat membahas tentang penegakan disiplin ASN.
"Apel pagi selama ini sudah lumayan baik, sebagai kerinduan saya pada saat saya menjadi Wakil Wali Kota dahulu hingga saat ini menjadi Walikl Kota Tual," ujarnya.
Menurut dia, selama ini dirinya terus memikirkan cara untuk menegakkan disiplin para pegawai di lingkup pemerintah kota Tual.
Setelah terpilih sebagai wali kota, ia bersama wakilnya punya komitmen melaksanakannya dan sudah berjalan dan mengalami kemajuan.
Diakuinya masih ada beberapa oknum pegawai yang belum disiplin, dan penangannya diserahkan kepada pimpinan dimana yang bersangkutan berdinas.
"Kita gunakan sistem berjenjang, sehingga penanganan tidak perlu oleh wali kota atau wakil wali kota, tetapi oleh kepala dinas atau unit kerja," kata Adam.
"Kalau tidak bisa, barulah diserahkan kepada kepala daerah. Prinsipnya, harmonisasi dalam komunikasi antara kepala dinas dengan sekretaris dinas, kepala bidang, kepala bagian harus tetap dipelihara," katanya menandaskan.
Bahas anggaran
Selain disiplin, rapat juga membahas tranpasransi anggaran, karena banyak staf mengeluhkan DPA terlalu rahasia.
DPA, kata Adam, setelah jadi harus diserahkan ke bidang-bidang dan kegiatannya dikonsultasikan ke pimpinan.
"Bila perlu tiap DPA digantung saja (diumumkan) supaya semua orang tau dan mengikuti perkembangannya," ujarnya.
Selain DPA, rapat juga membahas soal P3K dengan landasan hukum PP 49 tahun 2018 bahwa mereka harus direkrut dengan tes.
"Mereka justru luar biasa. Bagi saya, honorer perlu diberi kesempatan untuk menduduki jabatan pratama tinggi dan memiliki NIP," katanya.
Adam menambahkan, untuk perekrutan P3K di Tual akan ada rapat koordinasi Sekda, Kepala BKD Kota Tual bersama Kemenpan di Jakarta.
Ditanyakan soalpemberdayaan masyarakat Kota Tual, Adam mengatakan tahun 2019 ada program pengentasan kemiskinan dengan alokasi anggaran sekitar Rp20 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Adam Rahayaan usai rapat menyampaikan kepada awak media bahwa agenda rapat membahas tentang penegakan disiplin ASN.
"Apel pagi selama ini sudah lumayan baik, sebagai kerinduan saya pada saat saya menjadi Wakil Wali Kota dahulu hingga saat ini menjadi Walikl Kota Tual," ujarnya.
Menurut dia, selama ini dirinya terus memikirkan cara untuk menegakkan disiplin para pegawai di lingkup pemerintah kota Tual.
Setelah terpilih sebagai wali kota, ia bersama wakilnya punya komitmen melaksanakannya dan sudah berjalan dan mengalami kemajuan.
Diakuinya masih ada beberapa oknum pegawai yang belum disiplin, dan penangannya diserahkan kepada pimpinan dimana yang bersangkutan berdinas.
"Kita gunakan sistem berjenjang, sehingga penanganan tidak perlu oleh wali kota atau wakil wali kota, tetapi oleh kepala dinas atau unit kerja," kata Adam.
"Kalau tidak bisa, barulah diserahkan kepada kepala daerah. Prinsipnya, harmonisasi dalam komunikasi antara kepala dinas dengan sekretaris dinas, kepala bidang, kepala bagian harus tetap dipelihara," katanya menandaskan.
Bahas anggaran
Selain disiplin, rapat juga membahas tranpasransi anggaran, karena banyak staf mengeluhkan DPA terlalu rahasia.
DPA, kata Adam, setelah jadi harus diserahkan ke bidang-bidang dan kegiatannya dikonsultasikan ke pimpinan.
"Bila perlu tiap DPA digantung saja (diumumkan) supaya semua orang tau dan mengikuti perkembangannya," ujarnya.
Selain DPA, rapat juga membahas soal P3K dengan landasan hukum PP 49 tahun 2018 bahwa mereka harus direkrut dengan tes.
"Mereka justru luar biasa. Bagi saya, honorer perlu diberi kesempatan untuk menduduki jabatan pratama tinggi dan memiliki NIP," katanya.
Adam menambahkan, untuk perekrutan P3K di Tual akan ada rapat koordinasi Sekda, Kepala BKD Kota Tual bersama Kemenpan di Jakarta.
Ditanyakan soalpemberdayaan masyarakat Kota Tual, Adam mengatakan tahun 2019 ada program pengentasan kemiskinan dengan alokasi anggaran sekitar Rp20 miliar.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019