Ternate, 14/2 (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) diminta memaksimalkan sosialisasi Pemilu 2019 di wilayah kepulauan, karena masyarakat di wilayah itu belum menerima informasi secara lengkap mengenai Pemilu 2019.
"Masyarakat di wilayah kepulauan memang umumnya sudah mengetahui bahwa pada 2019 ini akan dilaksanakan Pemilu, tetapi yang mereka ketahui sangat terbatas," kata salah seorang tokoh masyakat dari Pulau Mandioli, Kabupaten Halmahera Selatan, Ahmad Hasan di Ternate, Kamis.
Itu pun pengetahuan mereka mengenai Pemilu 2019 umumnya hanya didominasi mengenai Pemilihan Presiden, sedangkan untuk Pemilihan Legislatif yang pelaksanaannya dengan Pemilihan Presiden kurang diketahui.
Menurut dia, sejumlah parpol dan caleg memang sudah ada yang memasang baliho dan spanduk di berbagai lokasi di wilayah kepulauan, tetapi itu tidak menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi yang utuh mengenai Pemilu Legislatif kepada masyarakat setempat.
Kalau KPU tidak memaksimalkan sosialisasi Pemilu 2019 di wilayah kepulauan dikhawatirkan akan mengurangi angka partisipasi pada pesta demokrasi lima tahunan itu.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin juga telah meminta kepada KPU Malut mengintensifkan sosialisasi Pemilu 2019 kepada masyarakat mengingat Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya.
Salah satu poin yang menjadi penekanan dalam sosialisasi Pemilu 2019 adalah pencoblosan lima surat suara, apalagi mengingat dalam surat suara itu hanya surat suara calon presiden/wakil presiden dan DPD RI yang dilengkapi foto.
"Kalau masyarakat tidak paham betul mengenai pencoblosan lima surat suara itu dikhawatirkan, selain bisa mengurangi angka partisipasi pemilih, juga bisa mengakibatkan tingginya angka surat suara tidak sah," katanya.
KPU Malut sendiri terus mengupayakan sosialisasi Pemilu 2019 kepada masyarakat, di antaranya dengan merekrut 55 relawan demokrasi di setiap kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Masyarakat di wilayah kepulauan memang umumnya sudah mengetahui bahwa pada 2019 ini akan dilaksanakan Pemilu, tetapi yang mereka ketahui sangat terbatas," kata salah seorang tokoh masyakat dari Pulau Mandioli, Kabupaten Halmahera Selatan, Ahmad Hasan di Ternate, Kamis.
Itu pun pengetahuan mereka mengenai Pemilu 2019 umumnya hanya didominasi mengenai Pemilihan Presiden, sedangkan untuk Pemilihan Legislatif yang pelaksanaannya dengan Pemilihan Presiden kurang diketahui.
Menurut dia, sejumlah parpol dan caleg memang sudah ada yang memasang baliho dan spanduk di berbagai lokasi di wilayah kepulauan, tetapi itu tidak menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi yang utuh mengenai Pemilu Legislatif kepada masyarakat setempat.
Kalau KPU tidak memaksimalkan sosialisasi Pemilu 2019 di wilayah kepulauan dikhawatirkan akan mengurangi angka partisipasi pada pesta demokrasi lima tahunan itu.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin juga telah meminta kepada KPU Malut mengintensifkan sosialisasi Pemilu 2019 kepada masyarakat mengingat Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya.
Salah satu poin yang menjadi penekanan dalam sosialisasi Pemilu 2019 adalah pencoblosan lima surat suara, apalagi mengingat dalam surat suara itu hanya surat suara calon presiden/wakil presiden dan DPD RI yang dilengkapi foto.
"Kalau masyarakat tidak paham betul mengenai pencoblosan lima surat suara itu dikhawatirkan, selain bisa mengurangi angka partisipasi pemilih, juga bisa mengakibatkan tingginya angka surat suara tidak sah," katanya.
KPU Malut sendiri terus mengupayakan sosialisasi Pemilu 2019 kepada masyarakat, di antaranya dengan merekrut 55 relawan demokrasi di setiap kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi itu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019