Dinas Sosial (Dinsos) Maluku Utara (Malut) mengupayakan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera kepada masyarakat di daerah ini bebas dari penyimpangan.
"Bansos tahap pertama 2019 sebesar Rp65 miliar untuk 38.000 lebih penerima manfaat di Malut sudah disalurkan dan sejauh ini belum ada laporan adanya penyimpangan dan diharapkan pada penyaluran tahap kedua juga seperti itu," kata Kepala Dinsos Malut Muhammad Ismail di Ternate, Rabu (20/3).
Adanya satgas pengawasan penyaluran bansos dari pihak kepolisian mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/ kota sangat membantu dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bansos di Malut.
Ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya para penerima manfaat agar jika menerima bansos tidak sesuai ketentuan, misalnya jumlahnya berkurang segera melaporkannya ke pos pengaduan yang ada di setiap polres atau bisa pula langsung ke Dinsos setempat.
Masyarakat penerima manfaat bansos juga diharapkan memanfaatkan bansos yang diterimanya, seperti bantuan PKH untuk kegiatan yang sifatnya produktif agar dapat meningkatkan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Sementara itu, Anggota DPRD Malut Irfan Umasugi meminta Dinsos Malut dan instansi terkait lainnya untuk mengupayakan tambahan kuota penerima manfaat bansos di Malut, karena masih banyak masyarakat miskin yang belum untuk terakomodir.
Selain itu juga harus melakukan pengecekan terhadap penerima manfaat bansos sekarang ini, karena ada yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima bansos kalau dilihat dari kondisi kehidupan mereka, baik dari segi rumah tempat tinggal maupun penghasilan sehari-hari.
Ia menambahkan, khusus untuk penyaluran beras sejahtera kepada masyarakat, Bulog sebagai penanggung jawab beras sejahtera itu harus memperhatikan kualitasnya agar dapat dikonsumsi masyarakat.
Masalahnya selama ini sering muncul keluhan dari masyarakat penerima beras sejahtera, karena beras yang diterima berkualitas jelek sehingga tidak jarang hanya dijadikan makanan ternak, padahal tujuan pemerintah menyalurkan beras sejahtera adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan beras.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Bansos tahap pertama 2019 sebesar Rp65 miliar untuk 38.000 lebih penerima manfaat di Malut sudah disalurkan dan sejauh ini belum ada laporan adanya penyimpangan dan diharapkan pada penyaluran tahap kedua juga seperti itu," kata Kepala Dinsos Malut Muhammad Ismail di Ternate, Rabu (20/3).
Adanya satgas pengawasan penyaluran bansos dari pihak kepolisian mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/ kota sangat membantu dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bansos di Malut.
Ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya para penerima manfaat agar jika menerima bansos tidak sesuai ketentuan, misalnya jumlahnya berkurang segera melaporkannya ke pos pengaduan yang ada di setiap polres atau bisa pula langsung ke Dinsos setempat.
Masyarakat penerima manfaat bansos juga diharapkan memanfaatkan bansos yang diterimanya, seperti bantuan PKH untuk kegiatan yang sifatnya produktif agar dapat meningkatkan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Sementara itu, Anggota DPRD Malut Irfan Umasugi meminta Dinsos Malut dan instansi terkait lainnya untuk mengupayakan tambahan kuota penerima manfaat bansos di Malut, karena masih banyak masyarakat miskin yang belum untuk terakomodir.
Selain itu juga harus melakukan pengecekan terhadap penerima manfaat bansos sekarang ini, karena ada yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima bansos kalau dilihat dari kondisi kehidupan mereka, baik dari segi rumah tempat tinggal maupun penghasilan sehari-hari.
Ia menambahkan, khusus untuk penyaluran beras sejahtera kepada masyarakat, Bulog sebagai penanggung jawab beras sejahtera itu harus memperhatikan kualitasnya agar dapat dikonsumsi masyarakat.
Masalahnya selama ini sering muncul keluhan dari masyarakat penerima beras sejahtera, karena beras yang diterima berkualitas jelek sehingga tidak jarang hanya dijadikan makanan ternak, padahal tujuan pemerintah menyalurkan beras sejahtera adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan beras.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019