Sejumlah elemen di Maluku Utara (Malut) menggandeng pegiat demokrasi dan politisi di daerah ini untuk menggelar deklarasi bersama melawan bentuk ujaran kebencian dan hoaks dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
"Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen semua pihak untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian yang marak beredar di media sosial," kata Deklarator anti hoaks dan ujaran kebencian, Anca Nardiansyah di Ternate, Sabtu.
Dia mengatakan, hal ini harus dilakulan supaya tidak ada provokasi terkait dengan isu hoaks yang tersebar di medsos dan meminta kepolisian harus mengambil langkha awal harus melakukan patroli dan dialog bersama masyarakat terkait terhadap ancaman bahaya untuk berita hoaks.
"Program untuk dapat mengajak masyarakat untuk memerangi berita hoaks dan waspada dampak yang akan timbul, harus dibutuhkan kerja sama antara pihak kepolisian, Bawaslu, jurnalis dan masyarakat," ujarnya.
Dia mengatakan, untuk mencegah isu hoaks ini, pihak kepolisian lakukan sosialisasi dan media sebagai peran utama untuk menyebar berita yang aktual agar masyarakat juga sadar mengenai dengan politik serentak di tahun ini.
Sedangkan, calon anggota DPD-RI dapil Malut, DR Saiful Ahmad mengajak para peserta pemilu maupun pemilih di wilayah Malut untuk tidak terjebak dengan berbagai informasi maupun isu sepihak yang dimainkan untuk menciptakan stabilitas keamanan di daerah ini terganggu.
"Kami tidak inginkan dalam pemilu kali ini bisa melahirkan konflik, karena mudah menerima informasi hoaks dan ujaran kebencian," katanya
Sementara itu,Polda Malut meminta agar pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 mendatang harus di kawal dengan ketat oleh Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi Malut, terutama dalam mencegah adanya hoaks.
Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar dihubungi terpisah menyatakan, berbagai informasi hoax merupakan persoalan yang sangat serius yang harus ditangani oleh pihak KPU,Bawaslu, dan kepolisian, karena masalah ini akan menimbulkan konflik besar bagi masyarakat.
Apalagi semakin maraknya isu hoaks yang tersebar di masyarakat, sehingga pihaknya terus berupaya dalam mencegahnya menjelang pileg dan pilpres tahun 2019.
Oleh karena itu, harus dibutuhkan empat strategi yakni perlu duduk bersama, perlu dilakukan identifikasi, dan evaluasi terhadap keberadaan isu hoaks serta melakukan langkah aktif antisipasi.
"Kami harus difokuskan di setiap daerah masing-masing untuk dilakulan dialog, supaya ada pemahaman, karena dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk bisa mewujudkan Kamtibmas agar bisa mewaspadai isu hoaks," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen semua pihak untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian yang marak beredar di media sosial," kata Deklarator anti hoaks dan ujaran kebencian, Anca Nardiansyah di Ternate, Sabtu.
Dia mengatakan, hal ini harus dilakulan supaya tidak ada provokasi terkait dengan isu hoaks yang tersebar di medsos dan meminta kepolisian harus mengambil langkha awal harus melakukan patroli dan dialog bersama masyarakat terkait terhadap ancaman bahaya untuk berita hoaks.
"Program untuk dapat mengajak masyarakat untuk memerangi berita hoaks dan waspada dampak yang akan timbul, harus dibutuhkan kerja sama antara pihak kepolisian, Bawaslu, jurnalis dan masyarakat," ujarnya.
Dia mengatakan, untuk mencegah isu hoaks ini, pihak kepolisian lakukan sosialisasi dan media sebagai peran utama untuk menyebar berita yang aktual agar masyarakat juga sadar mengenai dengan politik serentak di tahun ini.
Sedangkan, calon anggota DPD-RI dapil Malut, DR Saiful Ahmad mengajak para peserta pemilu maupun pemilih di wilayah Malut untuk tidak terjebak dengan berbagai informasi maupun isu sepihak yang dimainkan untuk menciptakan stabilitas keamanan di daerah ini terganggu.
"Kami tidak inginkan dalam pemilu kali ini bisa melahirkan konflik, karena mudah menerima informasi hoaks dan ujaran kebencian," katanya
Sementara itu,Polda Malut meminta agar pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 mendatang harus di kawal dengan ketat oleh Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi Malut, terutama dalam mencegah adanya hoaks.
Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar dihubungi terpisah menyatakan, berbagai informasi hoax merupakan persoalan yang sangat serius yang harus ditangani oleh pihak KPU,Bawaslu, dan kepolisian, karena masalah ini akan menimbulkan konflik besar bagi masyarakat.
Apalagi semakin maraknya isu hoaks yang tersebar di masyarakat, sehingga pihaknya terus berupaya dalam mencegahnya menjelang pileg dan pilpres tahun 2019.
Oleh karena itu, harus dibutuhkan empat strategi yakni perlu duduk bersama, perlu dilakukan identifikasi, dan evaluasi terhadap keberadaan isu hoaks serta melakukan langkah aktif antisipasi.
"Kami harus difokuskan di setiap daerah masing-masing untuk dilakulan dialog, supaya ada pemahaman, karena dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk bisa mewujudkan Kamtibmas agar bisa mewaspadai isu hoaks," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019