Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta seluruh jajarannya mulai dari kabupaten/kota hingga Petugas Pengawas Lapangan (PPL) untuk tidak lengah dalam melakukan pengawasan pemilu serentak 17 April 2019.
Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin di Ternate, Selasa, meminta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) harus fokus melakukan pengawasan.
Ia mengatakan, seluruh PPL dan PTPS telah dikerahkan untuk mengawasi setiap pergerakan caleg yang berpotensi berbuat curang dalam pesta Pemilu yang tinggal satu hari ke depan.
"Masa tenang ini, kita tidak lagi tidur dan kita akan memantau proses perkembangan di lapangan," kata Muksin.
Oleh karena itu, Bawaslu Malut telah mengingatkan kepada seluruh jajarannya pada apel siaga untuk mengurangi dan mencegah potensi terjadinya praktik politik uang.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan menuturkan, di Kota Terntae, sebanyak 597 PTPS, 77 pengawas di tingkat kelurahan, serta 21 anggota komisioner di tingkat kecamatan sudah diinstruksikan untuk melakukan patroli anti politik uang.
"Karena itu kita mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi proses pada saat masa tenang hingga memasuki pemungutan dan penghitungan," ujarnya.
Dia menjelaskan, dari informasi maupun data yang diperoleh Bawaslu, potensi politik uang masih riskan terjadi menjelang hari H.
Bawaslu juga mengingatkan peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye serta memobilisasi massa selama masa tenang dan pemungutan suara.
Disinggung mengenai apakah bisa peserta pemilu menjadi narasumber dalam kegiatan dialog, Kifli menuturkan, jika agenda tersebut dilakukan oleh bukan peserta pemilu, maka tidak menjadi masalah.
Namun, kata, Kifli jika agenda itu diinisiasi oleh peserta pemilu dan terdapat unsur citra diri atau menyampaikan visi-misi di dalamnya, maka Bawaslu menegaskan, yang seperti itu tidak bisa dilaksanakan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin di Ternate, Selasa, meminta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) harus fokus melakukan pengawasan.
Ia mengatakan, seluruh PPL dan PTPS telah dikerahkan untuk mengawasi setiap pergerakan caleg yang berpotensi berbuat curang dalam pesta Pemilu yang tinggal satu hari ke depan.
"Masa tenang ini, kita tidak lagi tidur dan kita akan memantau proses perkembangan di lapangan," kata Muksin.
Oleh karena itu, Bawaslu Malut telah mengingatkan kepada seluruh jajarannya pada apel siaga untuk mengurangi dan mencegah potensi terjadinya praktik politik uang.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan menuturkan, di Kota Terntae, sebanyak 597 PTPS, 77 pengawas di tingkat kelurahan, serta 21 anggota komisioner di tingkat kecamatan sudah diinstruksikan untuk melakukan patroli anti politik uang.
"Karena itu kita mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi proses pada saat masa tenang hingga memasuki pemungutan dan penghitungan," ujarnya.
Dia menjelaskan, dari informasi maupun data yang diperoleh Bawaslu, potensi politik uang masih riskan terjadi menjelang hari H.
Bawaslu juga mengingatkan peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye serta memobilisasi massa selama masa tenang dan pemungutan suara.
Disinggung mengenai apakah bisa peserta pemilu menjadi narasumber dalam kegiatan dialog, Kifli menuturkan, jika agenda tersebut dilakukan oleh bukan peserta pemilu, maka tidak menjadi masalah.
Namun, kata, Kifli jika agenda itu diinisiasi oleh peserta pemilu dan terdapat unsur citra diri atau menyampaikan visi-misi di dalamnya, maka Bawaslu menegaskan, yang seperti itu tidak bisa dilaksanakan.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019