Kapolda Maluku Utara (Malut), Brigjen Pol Suroto menjamin pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif (pileg) pada 17 April 2019 akan berjalan secara aman dan demokratis.
"Kami tetap mengawal dalam pesta demokrasi, agar masyarakat bisa memilih, dengan aman, tentram, damai, untuk memilih pasangan calon yang mereka pilih," kata Kapolda Brigjen Pol Suroto di Ternate, Selasa.
Selain itu, untuk daerah yang rawan konflik, menurut Kapolda, rawannya itu dari segi geografisnya, karena dalam pengkajian, ada TPS yang rawan dan kurang rawan.
Sedangkan, untuk TPS yang rawan, akan disiapkan dua keamanan dan dua linmas dalam satu TPS dan TPS kurang rawan disiapkan satu anggota polisi untuk dua TPS.
Namun, ada daerah yang belum memiliki penerangan telah diantisipasi melalui jalur kordinasi dengan pihak KPU Malut untuk diinstruksikan ke Kapolres agar bisa melakukan kordinasi dengan wali kota dan bupati agar bisa mengantisipasi penerangan di Daerah yang belum mempunyai listrik.
"Sebab, pelaksanaan pemilu kali ini sangat berbeda dengan di tahun lalu, karena secara serentak, pastinya ada lima kertas suara tentunya memerlukan waktu, maka pihaknya berharap, Pemda bisa menyiapkan penerangan di setiap TPS," katanya.
Menurut dia, BKO pengamanan TPS dilaksanakan atau dikirim oleh Polda Maluku Utara di enam Polres jajaran Polda Maluku Utara, yaitu Polres Tidore Kepulauan, Polres Halmahera Barat, Polres Halmahera timur, Polres Halmahera Utara, Polres Halmahera Selatan dan Polres Kepulauan Sula.
Sedangkan, untuk BKO Dalmas Samapta Polda Malut telah disiapkan di lima Polres jajaran dan BKO PHH Brimob Polda Malut masing-masing satu peleton siaga di 10 kabupaten yang ada di Malut, untuk dibantu TNI siaga satu peleton di masing-masing kabupaten di Malut.
Kapolda mengakui, dalam pengamanan pemungutan suara pada 17 April besok, untuk wilayah Malut yang di bagi di 10 kabupaten/kota, karena jumlah DPT 806 ribu jiwa, untuk dengan 3.806 TPS.
"Namun personel yang ada di setiap Polres mengalami kekurangan, maka dari itu, dari kesatuan atas Polda dan Korem untuk memberikan BKO personel ke jajaran dan dari 1.420 personel ini di bagi 10 kabupaten/kota diantaranya, Sula, Halsel, Tidore, Haltim, Halbar dan Halut," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kami tetap mengawal dalam pesta demokrasi, agar masyarakat bisa memilih, dengan aman, tentram, damai, untuk memilih pasangan calon yang mereka pilih," kata Kapolda Brigjen Pol Suroto di Ternate, Selasa.
Selain itu, untuk daerah yang rawan konflik, menurut Kapolda, rawannya itu dari segi geografisnya, karena dalam pengkajian, ada TPS yang rawan dan kurang rawan.
Sedangkan, untuk TPS yang rawan, akan disiapkan dua keamanan dan dua linmas dalam satu TPS dan TPS kurang rawan disiapkan satu anggota polisi untuk dua TPS.
Namun, ada daerah yang belum memiliki penerangan telah diantisipasi melalui jalur kordinasi dengan pihak KPU Malut untuk diinstruksikan ke Kapolres agar bisa melakukan kordinasi dengan wali kota dan bupati agar bisa mengantisipasi penerangan di Daerah yang belum mempunyai listrik.
"Sebab, pelaksanaan pemilu kali ini sangat berbeda dengan di tahun lalu, karena secara serentak, pastinya ada lima kertas suara tentunya memerlukan waktu, maka pihaknya berharap, Pemda bisa menyiapkan penerangan di setiap TPS," katanya.
Menurut dia, BKO pengamanan TPS dilaksanakan atau dikirim oleh Polda Maluku Utara di enam Polres jajaran Polda Maluku Utara, yaitu Polres Tidore Kepulauan, Polres Halmahera Barat, Polres Halmahera timur, Polres Halmahera Utara, Polres Halmahera Selatan dan Polres Kepulauan Sula.
Sedangkan, untuk BKO Dalmas Samapta Polda Malut telah disiapkan di lima Polres jajaran dan BKO PHH Brimob Polda Malut masing-masing satu peleton siaga di 10 kabupaten yang ada di Malut, untuk dibantu TNI siaga satu peleton di masing-masing kabupaten di Malut.
Kapolda mengakui, dalam pengamanan pemungutan suara pada 17 April besok, untuk wilayah Malut yang di bagi di 10 kabupaten/kota, karena jumlah DPT 806 ribu jiwa, untuk dengan 3.806 TPS.
"Namun personel yang ada di setiap Polres mengalami kekurangan, maka dari itu, dari kesatuan atas Polda dan Korem untuk memberikan BKO personel ke jajaran dan dari 1.420 personel ini di bagi 10 kabupaten/kota diantaranya, Sula, Halsel, Tidore, Haltim, Halbar dan Halut," ujarnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019