Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti masalah dugaan pemotongan dana pengamanan Pemilu di Polres Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut) yang mengakibatkan ratusan personel di polres itu menggelar aksi demo.
"Kami tegaskan kalau Kapolres tidak berwenang untuk memotong satu rupiah bagi anggota yang bertugas dalam pengamanan Pemilu," kata Sekretaris Kompolnas RI Irjen Pol (Purn) Bekto Suprapto dalam siaran pers yang diterima Antara, Senin.
Bahkan, atas dugaan pemotongan anggaran PAM Pemilu 2019 ini kata dia, sudah melakukan jalur komunikasi dengam Kapolda Malut bahwa, harus serius untuk menyelidiki masalah ini.
"Saya selalu anggota Kompolnas sudah berkomunikasi dengan Kapolda Malut dan Kadiv Propam Polri dan sangat serius menyelidiki masalah ini, mohon sabar untuk menunggu investigasi dari Pengawas Internal Polri yaitu Propam di Polres Halmahera Selatan," katanya.
Oleh karena itu, setiap tindakan anggota atau pejabat Polri harus dapat dipertanggung jawab sesuai dengan aturan hukum dan per Undang-undangan yang berlaku yang pertama, Kapolres tidak berwenang untuk memotong satu rupiah, dari hak anggota yang bertugas pengamanan pemilu.
Begitu pula, unjuk rasa oleh anggota Polri adalah tindakan tidak patut, karena melanggar aturan Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Disiplin Polri.
"Saya merasa kurang bijak kalau kita langsung menghakimi siapa yang telah berbuat salah, sebelum ada hasil investigasi, di mohon masyarakat bisa sabar menunggu keterangan resmi hasil investigasi dari Propam," ujarnya.
Sehingga, kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh anggota atau pejabat Polri tidak boleh dibiarkan dan harus di hukum.
Sebelumnya, Kapolda Malut, Brigjen Pol Suroto menyatakan, aksi demo ratusan personel Polres Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Senin (29/4) yang meminta transparansi mengenai dana pengamanan pemilu bagi anggotanya tidak pengaruhi proses pleno rekapitulasi pemilu 2019 di KPU Halsel.
Menurut Kapolda, aksi spontanitas yang dilakukan personel di tingkat Polres Halsel karena terjadinya miss komunikasi antara Kapolres dengan anggotanya, tetapi hari ini, seluruh aktivitas di Halsel telah berangsur-angsur membaik dan proses pleno rekapitulasi di KPU kabupaten itu tetap berjalan dengan pengawalan ratusan personelnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kami tegaskan kalau Kapolres tidak berwenang untuk memotong satu rupiah bagi anggota yang bertugas dalam pengamanan Pemilu," kata Sekretaris Kompolnas RI Irjen Pol (Purn) Bekto Suprapto dalam siaran pers yang diterima Antara, Senin.
Bahkan, atas dugaan pemotongan anggaran PAM Pemilu 2019 ini kata dia, sudah melakukan jalur komunikasi dengam Kapolda Malut bahwa, harus serius untuk menyelidiki masalah ini.
"Saya selalu anggota Kompolnas sudah berkomunikasi dengan Kapolda Malut dan Kadiv Propam Polri dan sangat serius menyelidiki masalah ini, mohon sabar untuk menunggu investigasi dari Pengawas Internal Polri yaitu Propam di Polres Halmahera Selatan," katanya.
Oleh karena itu, setiap tindakan anggota atau pejabat Polri harus dapat dipertanggung jawab sesuai dengan aturan hukum dan per Undang-undangan yang berlaku yang pertama, Kapolres tidak berwenang untuk memotong satu rupiah, dari hak anggota yang bertugas pengamanan pemilu.
Begitu pula, unjuk rasa oleh anggota Polri adalah tindakan tidak patut, karena melanggar aturan Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Disiplin Polri.
"Saya merasa kurang bijak kalau kita langsung menghakimi siapa yang telah berbuat salah, sebelum ada hasil investigasi, di mohon masyarakat bisa sabar menunggu keterangan resmi hasil investigasi dari Propam," ujarnya.
Sehingga, kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh anggota atau pejabat Polri tidak boleh dibiarkan dan harus di hukum.
Sebelumnya, Kapolda Malut, Brigjen Pol Suroto menyatakan, aksi demo ratusan personel Polres Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Senin (29/4) yang meminta transparansi mengenai dana pengamanan pemilu bagi anggotanya tidak pengaruhi proses pleno rekapitulasi pemilu 2019 di KPU Halsel.
Menurut Kapolda, aksi spontanitas yang dilakukan personel di tingkat Polres Halsel karena terjadinya miss komunikasi antara Kapolres dengan anggotanya, tetapi hari ini, seluruh aktivitas di Halsel telah berangsur-angsur membaik dan proses pleno rekapitulasi di KPU kabupaten itu tetap berjalan dengan pengawalan ratusan personelnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019