Sebanyak 200 pemuda dari lima kabupaten dan kota di Provinsi Maluku mengikuti pelatihan kader inti pemuda antinarkoba (KIPAN) 2019 selama tiga hari yang diselenggarakan Kemenpora bekerja sama dengan BNN dan Bappenas.
"Bulan lalu sudah dilakukan di Sulawesi Tenggara dan sekarang di Maluku kemudian akan dilanjutkan ke Kepulauan Riau, dan saat ini sudah lebih ada 28 ribu kader yang dibentuk," kata Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda Kemenpora, Arifin Majid saat membuka kegiatan tersebut di Ambon, Rabu.
Menurut dia, tahun pertama sampai tahun ketiga ada 6 ribu kader dari tiap provinsi dibentuk dan mereka diawali dengan pelatihan kader KIPAN, dan setelah selesai di tingkat provinsi.
Sehingga kegiatan ini tidak hanya terhenti di tingkat provinsi, tetapi setiap peserta yang ikut hari ini dari Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, serta Buru Selatan akan kembali ke daerah asal dan merekrut masing-masing lima orang temannya.
"Makanya peserta yang ikut kegiatan tingkat provinsi hari ini 200 orang maka mereka akan kembali dan merekrut lima orang untuk setiap peserta sehingga nantinya bisa mencapai 1.000 orang dari lima daerah di Maluku," ujarnya.
Untuk itu para kader diharapkan bisa menyimak berbagai materi yang disampaikan narasumber baik dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, BNN Provinsi, sebab materi pelatihan ini tidak hanya disusun sendiri oleh Kemenpora, tetapi juga terlibat di dalamnya Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI serta Bappenas dan BNN.
Sehingga diharapkan hasil dari kegiatan ini akan bisa bermanfaat bagi para pemuda-pemudi Indonesia.
"Kita tahu ada Inpres nomor 06 tahun 2018 tentang Indonesia sudah darurat narkoba sehingga kita mulai melakukan aksi nasional gerakan antinarkoba," tegasnya.
Kadis Pemuda dan Olahraga Maluku, Semmy Huawe mengatakan Maluku merupakan provinsi ke-13 di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan pemuda seperti ini dan masih ada 20 provinsi lagi baru pelaksanaan program sosialisasi antinarkoba kepada pemuda diselesaikan.
"Bapak Presiden sendiri menyatakan masalah narkoba sudah sangat darurat di Indonesia dan membahayakan, dan yang saya ikuti ada kaitannya dengan bonus demografi yang untuk negara ini ada di tahun 2020-2035," katanya.
Kalau bonus demografi itu berhasil dipecahkan atau dihancurkan maka Indonesia sebetulnya tidak akan mendapatkan bonus demografi tahun depan.
Karena itu, salah satu elemen atau indikator yang paling penting untuk menghancurkan demografi yakni bahaya narkotika kemudian dipakai untuk proses penghancuran generasi bangsa.
Sehingga dalam setiap kesempatan, baik Menpora Imam Nahrowi maupun Gubernur Maluku Murad ismail berharap agar berbagai program pembangunan mental dan spiritualitas pemuda itu menjadi gerakan yang hidup.
"Pemuda kita sebagai benteng untuk menangkal persis seluruh desain yang dilakukan orang luar untuk menghancurkan semangat kepemudaan kita dengan zat-zat berbahaya seperti ini," tandasnya.
Apa yang dilakukan Kemenpora bukan sekedar mencari pujian dari BNN namun terpenting adalah bagaimana Kemenpora menyiapkan generasi muda di setiap provinsi untuk Indonesia yang hebat sebagai bagian dari pelopor dan perubahan di setiap dinamika pembangunan.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019