Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Polri dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, terkait sinergitas pengamanan dan penegakkan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
Melalui siaran pers, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan berdasarkan hasil survei dari tahun 2003 - 2013, jumlah nelayan mengalami penurunan kurang lebih 50 persen dan Indonesia kehilangan eksportir hampir 115 perusahaan.
"Hal ini diakibatkan karena banyaknya ikan yang hilang, aksi illegal fishing merajalela dan banyak kapal asing yang menangkap di perairan Indonesia serta kerusakan lingkungan laut akibat penangkapan ikan menggunakan bahan-bahan terlarang dan bom," kata Menteri Susi.
Maka sesuai kebijakan Presiden RI, dilakukan upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal dan penenggelaman kapal sesuai undang undang yang telah ditentukan.
Menurut Susi, atas upaya tersebut, jumlah kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia saat ini mengalami penurunan sebesar 90 persen.
"Tentunya hal ini merupakan prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dan kerja sama dengan Polri dalam menata dan melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan tindakan kejahatan yang terdapat di industri perikanan," kata Susi.
Pada kesempatan itu, Kapolri Tito juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Susi atas bantuannya kepada Polri terutama karena telah meminjamkan gedung KKP sebagai kantor Bareskrim selama masa pembangunan Gedung Bareskrim Polri.
"Kegiatan MoU ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis, karena seiring dengan cita-cita Bapak Presiden RI yang menginginkan bidang kemaritiman dan kelautan Indonesia dapat meningkatkan perekonomian negara seperti melalui bidang wisata, membesarkan kemampuan nelayan, meningkatkan industri perikanan, rumput laut, mutiara," kata Tito.
Kapolri mengatakan, Polri juga akan membentuk satgas seperti satgas illegal fishing yang nantinya akan digabungkan dengan satgas dari KKP untuk bersinergi memberantas oknum yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal.
"Sehingga saat ini merupakan momentum untuk mewujudkan mimpi dan cita cita Presiden RI karena KKP sudah memiliki leadership yang bagus, berani dan memahami tengang kelautan dan perikanan serta perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak termasuk Polri," kata Tito.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Melalui siaran pers, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan berdasarkan hasil survei dari tahun 2003 - 2013, jumlah nelayan mengalami penurunan kurang lebih 50 persen dan Indonesia kehilangan eksportir hampir 115 perusahaan.
"Hal ini diakibatkan karena banyaknya ikan yang hilang, aksi illegal fishing merajalela dan banyak kapal asing yang menangkap di perairan Indonesia serta kerusakan lingkungan laut akibat penangkapan ikan menggunakan bahan-bahan terlarang dan bom," kata Menteri Susi.
Maka sesuai kebijakan Presiden RI, dilakukan upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal dan penenggelaman kapal sesuai undang undang yang telah ditentukan.
Menurut Susi, atas upaya tersebut, jumlah kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia saat ini mengalami penurunan sebesar 90 persen.
"Tentunya hal ini merupakan prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dan kerja sama dengan Polri dalam menata dan melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan tindakan kejahatan yang terdapat di industri perikanan," kata Susi.
Pada kesempatan itu, Kapolri Tito juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Susi atas bantuannya kepada Polri terutama karena telah meminjamkan gedung KKP sebagai kantor Bareskrim selama masa pembangunan Gedung Bareskrim Polri.
"Kegiatan MoU ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis, karena seiring dengan cita-cita Bapak Presiden RI yang menginginkan bidang kemaritiman dan kelautan Indonesia dapat meningkatkan perekonomian negara seperti melalui bidang wisata, membesarkan kemampuan nelayan, meningkatkan industri perikanan, rumput laut, mutiara," kata Tito.
Kapolri mengatakan, Polri juga akan membentuk satgas seperti satgas illegal fishing yang nantinya akan digabungkan dengan satgas dari KKP untuk bersinergi memberantas oknum yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal.
"Sehingga saat ini merupakan momentum untuk mewujudkan mimpi dan cita cita Presiden RI karena KKP sudah memiliki leadership yang bagus, berani dan memahami tengang kelautan dan perikanan serta perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak termasuk Polri," kata Tito.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019