Pengurus harian KONI Maluku melakukan rapat kerja dengan Komisi D DPRD setempat membahas pelaksanaan Pra-PON yang masih terkendala dengan dukungan anggaran hibah dari pemerintah provinsi(Pemprov) setempat.
"Komisi bersama KONI membicarakan kesiapan Pra-PON menjelang PON XX di Papua. Ada beberapa hal yang dibahas, terutama menyangkut persiapan dan kebutuhan anggaran untuk Pra-PON," kata Ketua Komisi D DPRD Maluku Saadyah Uluputy di Ambon, Jumat.
KONI Maluku awalnya menawarkan ada dua skenario anggaran ke pemerintah provinsi, yakni mengajukan proposal sebesar Rp10 miliar lebih untuk pembinaan seluruh cabang olahraga dan skenario kedua, hanya untuk pembinaan cabang olahraga tertentu yang menjadi olahraga unggulan daerah selama ini.
"Namun, yang disepakati KONI dengan Pemda Maluku adalah opsi kedua tentang alokasi dana untuk pembinaan cabang olahraga tertentu, termasuk lima cabang olahraga unggulan yang menyumbangkan medali emas di PON Jawa Barat, selain beberapa cabang lainnya," kata Saadiyah.
KONI juga meminta dukungan penuh dari pemerintah provinsi sesuai yang disampaikan dalam rapat kerja hari ini dengan komisi D, dimana KONI pada tahun-tahun sebelumnya juga pernah mendapatkan dana yang cukup besar, yakni Rp11 miliar untuk Pra-PON dan Rp15 miliar untuk PON.
"Sedangkan untuk tahun ini baru dianggarkan Rp200 juta, itu nilainya sangat kecil, sementara anggarannya minimal berbanding lurus dengan prestasi yang dicapai para atlet yang dikirim mewakili daerah dan tentunya akan mengharumkan nama Maluku," ujar Saadiyah.
Kalau tidak dibina dengan baik, Maluku juga akan terpuruk prestasi olahraganya. "Yang jelas Komisi D optimistis dengan usulan dana Rp3 miliar yang diajukan KONI ke pemerintah provinsi bisa terealisasi, sebab sudah ada kesepakatan untuk menunjang kegiatan Pra-PON," paparnya.
Jadi, lanjutnya, yang diajukan KONI Rp3 miliar, namun yang baru dicairkan hanya Rp200 juta, jadi nilainya sangat kecil dan jauh sekali, sehingga komisi mendorong pemda mengalokasikan anggaran ke KONI untuk meningkatkan prestasi atlet Maluku.
Komisi juga berpandangan bahwa harusnya ada kepastian anggaran bagi KONI karena selama ini sumber dana hanya satu pintu, yakni hibah dari pemerintah provinsi lewat APBD.
Ada pandangan lain kenapa tidak dari CSR BUMN atau BUMD, sebab kalau hanya melalui dana hibah dalam APBD akan terbentur aturan juga, misalnya kalau aturan dana hibah tidak bisa dialokasikan per tahun, KONI tidak akan bisa mendapatkan lagi anggaran.
Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian sumber dana pendukung bagi kegiatan KONI, sebaiknya dibentuk peraturan daerah, tetapi di Maluku belum ada payung hukumnya dibanding daerah lain, seperti Jakarta dari tahun 2016, Jateng, atau Nusa Tenggara Timur.
"Mudah-mudahan ke depannya perda ini bisa digagas oleh DPRD, khususnya melalui komisi D," katanya.
Ketua harian KONI Maluku Agus Lomo mengatakan komisi D sangat mendukung kebutuhan-kebutuhan anggaran ini bisa dipenuhi oleh pemerintah dalam waktu dekat ini.
Yang diusulkan Rp2,7 miliar hingga Rp3 miliar ke pemprov untuk pembinaan cabang olahraga unggulan di Pra-PON yang telah disepakati, tetapi memang kondisi anggaran terbatas
KONI Maluku berharap mau mengurus semua cabang olahraga tetapi membutuhkan anggaran yang cukup besar.
"Sekarang kita dapat Rp300 juta dan yang baru dicairkan Rp200 juta untuk pembinaan sembilan cabang olahraga unggulan pada tahun ini," kata Agus Lomo.
KONI juga tetap siap menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga menjelang Pra-PON maupun even lainnya, tetapi anggarannya terbatas dan hanya mengandalkan dana hibah.
Sehingga melalui rapat kerja dengan Komisi D DPRD Maluku yang memberikan respons positif, memberikan dorongan yang kuat dan bersama KONI akan mengkomunikasikan hal ini dengan pemerintah provinsi
Kegiatan Pra-PON sudah dimulai Juni lalu hingga Desember 2019. Dan, yang sementara berlangsung adalah cabang olahraga tenis lapangan dan atletik, selanjutnya adalah karate dan tinju.
"PON XIX kemarin, kita dapat tujuh medali emas dari lima cabang olahraga, yaitu tinju, atletik, dayung, kempo, dan karate. untuk PON XX ditargetkan 10 medali emas," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Komisi bersama KONI membicarakan kesiapan Pra-PON menjelang PON XX di Papua. Ada beberapa hal yang dibahas, terutama menyangkut persiapan dan kebutuhan anggaran untuk Pra-PON," kata Ketua Komisi D DPRD Maluku Saadyah Uluputy di Ambon, Jumat.
KONI Maluku awalnya menawarkan ada dua skenario anggaran ke pemerintah provinsi, yakni mengajukan proposal sebesar Rp10 miliar lebih untuk pembinaan seluruh cabang olahraga dan skenario kedua, hanya untuk pembinaan cabang olahraga tertentu yang menjadi olahraga unggulan daerah selama ini.
"Namun, yang disepakati KONI dengan Pemda Maluku adalah opsi kedua tentang alokasi dana untuk pembinaan cabang olahraga tertentu, termasuk lima cabang olahraga unggulan yang menyumbangkan medali emas di PON Jawa Barat, selain beberapa cabang lainnya," kata Saadiyah.
KONI juga meminta dukungan penuh dari pemerintah provinsi sesuai yang disampaikan dalam rapat kerja hari ini dengan komisi D, dimana KONI pada tahun-tahun sebelumnya juga pernah mendapatkan dana yang cukup besar, yakni Rp11 miliar untuk Pra-PON dan Rp15 miliar untuk PON.
"Sedangkan untuk tahun ini baru dianggarkan Rp200 juta, itu nilainya sangat kecil, sementara anggarannya minimal berbanding lurus dengan prestasi yang dicapai para atlet yang dikirim mewakili daerah dan tentunya akan mengharumkan nama Maluku," ujar Saadiyah.
Kalau tidak dibina dengan baik, Maluku juga akan terpuruk prestasi olahraganya. "Yang jelas Komisi D optimistis dengan usulan dana Rp3 miliar yang diajukan KONI ke pemerintah provinsi bisa terealisasi, sebab sudah ada kesepakatan untuk menunjang kegiatan Pra-PON," paparnya.
Jadi, lanjutnya, yang diajukan KONI Rp3 miliar, namun yang baru dicairkan hanya Rp200 juta, jadi nilainya sangat kecil dan jauh sekali, sehingga komisi mendorong pemda mengalokasikan anggaran ke KONI untuk meningkatkan prestasi atlet Maluku.
Komisi juga berpandangan bahwa harusnya ada kepastian anggaran bagi KONI karena selama ini sumber dana hanya satu pintu, yakni hibah dari pemerintah provinsi lewat APBD.
Ada pandangan lain kenapa tidak dari CSR BUMN atau BUMD, sebab kalau hanya melalui dana hibah dalam APBD akan terbentur aturan juga, misalnya kalau aturan dana hibah tidak bisa dialokasikan per tahun, KONI tidak akan bisa mendapatkan lagi anggaran.
Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian sumber dana pendukung bagi kegiatan KONI, sebaiknya dibentuk peraturan daerah, tetapi di Maluku belum ada payung hukumnya dibanding daerah lain, seperti Jakarta dari tahun 2016, Jateng, atau Nusa Tenggara Timur.
"Mudah-mudahan ke depannya perda ini bisa digagas oleh DPRD, khususnya melalui komisi D," katanya.
Ketua harian KONI Maluku Agus Lomo mengatakan komisi D sangat mendukung kebutuhan-kebutuhan anggaran ini bisa dipenuhi oleh pemerintah dalam waktu dekat ini.
Yang diusulkan Rp2,7 miliar hingga Rp3 miliar ke pemprov untuk pembinaan cabang olahraga unggulan di Pra-PON yang telah disepakati, tetapi memang kondisi anggaran terbatas
KONI Maluku berharap mau mengurus semua cabang olahraga tetapi membutuhkan anggaran yang cukup besar.
"Sekarang kita dapat Rp300 juta dan yang baru dicairkan Rp200 juta untuk pembinaan sembilan cabang olahraga unggulan pada tahun ini," kata Agus Lomo.
KONI juga tetap siap menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga menjelang Pra-PON maupun even lainnya, tetapi anggarannya terbatas dan hanya mengandalkan dana hibah.
Sehingga melalui rapat kerja dengan Komisi D DPRD Maluku yang memberikan respons positif, memberikan dorongan yang kuat dan bersama KONI akan mengkomunikasikan hal ini dengan pemerintah provinsi
Kegiatan Pra-PON sudah dimulai Juni lalu hingga Desember 2019. Dan, yang sementara berlangsung adalah cabang olahraga tenis lapangan dan atletik, selanjutnya adalah karate dan tinju.
"PON XIX kemarin, kita dapat tujuh medali emas dari lima cabang olahraga, yaitu tinju, atletik, dayung, kempo, dan karate. untuk PON XX ditargetkan 10 medali emas," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019