Persoalan pemutusan hubungan kerja(PHK) secara sepihak yang dilakukan manajemen PT. Wahana Lestari Investama (WLI) terhadap puluhan karyawannya diharapkan tidak berlanjut ke pengadilan
"Sebenarnya dari DPRD sendiri mengharapkan persoalan ini bisa dimediasi dengan baik agar tidak lanjut ke pengadilan," kata ketua komisi D DPRD Maluku, Saadiyah Uluputy di Ambon, Minggu.
Bila langkah ini dilakukan maka akan meniscayakan seluruh proses-proses persuasif yang sudah ditempuh antara berbagai pihak, dan bila diteruskan ke pengadilan ada beberapa hak yang dapat diselesaikan secara persuasif bisa jadi merugikan eks karyawan.
Jadi prinsipnya belum ada penyelesaian terhadap 87 eks karyawan perusahaan dan DPRD mendorong Dinas Nakertrans Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah turun merangkul mereka serta memberikan sosialisasi.
Akhir Juli lalu telah dilakukan rapat dengar pendapat pihak-pihak terkait dengan komisi D DPRD Maluku karena Dinas Nakertrans provinsi dan Kabupaten Maluku Tengah juga hadir sehingga semua hasil pembicaraan ini ditelaah oleh komisi bersama pihak dinas.
Dikatakan, sejumlah point yang dihasilkan sehingga komisi meminta dinas mengeluarkan rekomendasi dan segera disosialisasikan kepada masyarakat, terkhusus para mantan karyawan PT. WLI yang di-PHK secara sepihak.
"Ada tiga point penting yakni DPRD mendorong PT. WLI agar membayarkan seluruh pesangon dan hak-hak eks perusahaan sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku," katanya.
Kemudian khusus untuk 87 orang agar segera dibayarkan paling lambat satu minggu, terhitung setelah surat itu dikeluarkan dan pihak Disnakertrans menyampaikan kepada para eks karyawan yang di-PHK.
Sedangkan point terakhir khusus untuk tiga orang eks karyawan yang pertama dikaji ulang agar disesuaikan juga dengan norma dan kaidah- kaidah yang berlaku.
"Pantauan komisi di lapangan, pihak perusahaan sudah melakukan sosialisasi, namun kami minta laporan resminya dari dinas agar tidak bias informasinya," ujarnya.
Ada beberapa eks karyawan juga yang sudah datang tetapi ada sedikit permasalahan yang terjadi dimana, mereka mengatakan itu sepihak dan manajemen perusahaan menyatakan akan mengajukannya ke pengadilan.*
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Sebenarnya dari DPRD sendiri mengharapkan persoalan ini bisa dimediasi dengan baik agar tidak lanjut ke pengadilan," kata ketua komisi D DPRD Maluku, Saadiyah Uluputy di Ambon, Minggu.
Bila langkah ini dilakukan maka akan meniscayakan seluruh proses-proses persuasif yang sudah ditempuh antara berbagai pihak, dan bila diteruskan ke pengadilan ada beberapa hak yang dapat diselesaikan secara persuasif bisa jadi merugikan eks karyawan.
Jadi prinsipnya belum ada penyelesaian terhadap 87 eks karyawan perusahaan dan DPRD mendorong Dinas Nakertrans Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah turun merangkul mereka serta memberikan sosialisasi.
Akhir Juli lalu telah dilakukan rapat dengar pendapat pihak-pihak terkait dengan komisi D DPRD Maluku karena Dinas Nakertrans provinsi dan Kabupaten Maluku Tengah juga hadir sehingga semua hasil pembicaraan ini ditelaah oleh komisi bersama pihak dinas.
Dikatakan, sejumlah point yang dihasilkan sehingga komisi meminta dinas mengeluarkan rekomendasi dan segera disosialisasikan kepada masyarakat, terkhusus para mantan karyawan PT. WLI yang di-PHK secara sepihak.
"Ada tiga point penting yakni DPRD mendorong PT. WLI agar membayarkan seluruh pesangon dan hak-hak eks perusahaan sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku," katanya.
Kemudian khusus untuk 87 orang agar segera dibayarkan paling lambat satu minggu, terhitung setelah surat itu dikeluarkan dan pihak Disnakertrans menyampaikan kepada para eks karyawan yang di-PHK.
Sedangkan point terakhir khusus untuk tiga orang eks karyawan yang pertama dikaji ulang agar disesuaikan juga dengan norma dan kaidah- kaidah yang berlaku.
"Pantauan komisi di lapangan, pihak perusahaan sudah melakukan sosialisasi, namun kami minta laporan resminya dari dinas agar tidak bias informasinya," ujarnya.
Ada beberapa eks karyawan juga yang sudah datang tetapi ada sedikit permasalahan yang terjadi dimana, mereka mengatakan itu sepihak dan manajemen perusahaan menyatakan akan mengajukannya ke pengadilan.*
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019