Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) telah mengusulkan anggaran sebesar Rp21 miliar untuk digunakan dalam pelakanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 2020.
Ketua KPU Kota Ternate, M. Zen A Karim saat dihubungi di Ternate, Kamis, mengaku, anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp21 miliar dan anggaran tersebut sudah disetujui melalui penggunaan dana hibah APBD Perubahan.
Menurut dia, dana yang diusulkan itu bersamaan dengan usulan Bawaslu ke Pemerintah Kota Ternate yang tembusannya ke Bawaslu Provinsi Malut dan DPRD Kota Ternate terkait dengan pengusulan anggaran tahapan pilkada sebesar Rp16 miliar dan sesuai dana hibah APBD Perubahan yang sudah disahkan, untuk diakamodir Rp1 miliar.
"Kalau dilihat dari anggaran tersebut tentunya menguras keuangan daerah, tetapi usulannya sudah sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Sebelumnya, anggaran yang diusulkan oleh KPU Kota Ternate sebesar Rp21 miliar untuk anggaran pemilihan wali kota (Pilwako) 2020.
Namun anggaran yang diakomodir dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2019, yang dimasukkan ke dalam dana hibah hanya Rp2,5 miliar.
Sedangkan, anggaran Pilwako seharusnya dibutuhkan anggaran sesuai dengan usualan yang diminta, tetapi tidak bisa untuk dipenuhi, karena ada defisit anggaran sebesar Rp88 miliar, katanya.
Karena itu, Pemerintah Kota Ternate akan pangkas kegiatan yang tidak penting di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Ternate.
Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman saat dihubungi sebelumnya mengatakan, usulan yang diminta oleh KPU Kota Ternate cukup besar maka akan dilakukan pemangkasan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting, agar bisa mencapai anggaran yang diusulkan.
Menurut Wali Kota, yang menentukan itu dari target pendapatan, jika target pendapatannya bisa melebihi maka akan ditambahkan, karena ada kegiatan lain masih diprioritaskan oleh pemerintah kota.
"Tentu saja, ada pergeseran-pergeseran, mau itu belanja yang tidak penting, tetapi akan dihitung target pendapatan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Ketua KPU Kota Ternate, M. Zen A Karim saat dihubungi di Ternate, Kamis, mengaku, anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp21 miliar dan anggaran tersebut sudah disetujui melalui penggunaan dana hibah APBD Perubahan.
Menurut dia, dana yang diusulkan itu bersamaan dengan usulan Bawaslu ke Pemerintah Kota Ternate yang tembusannya ke Bawaslu Provinsi Malut dan DPRD Kota Ternate terkait dengan pengusulan anggaran tahapan pilkada sebesar Rp16 miliar dan sesuai dana hibah APBD Perubahan yang sudah disahkan, untuk diakamodir Rp1 miliar.
"Kalau dilihat dari anggaran tersebut tentunya menguras keuangan daerah, tetapi usulannya sudah sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Sebelumnya, anggaran yang diusulkan oleh KPU Kota Ternate sebesar Rp21 miliar untuk anggaran pemilihan wali kota (Pilwako) 2020.
Namun anggaran yang diakomodir dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2019, yang dimasukkan ke dalam dana hibah hanya Rp2,5 miliar.
Sedangkan, anggaran Pilwako seharusnya dibutuhkan anggaran sesuai dengan usualan yang diminta, tetapi tidak bisa untuk dipenuhi, karena ada defisit anggaran sebesar Rp88 miliar, katanya.
Karena itu, Pemerintah Kota Ternate akan pangkas kegiatan yang tidak penting di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Ternate.
Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman saat dihubungi sebelumnya mengatakan, usulan yang diminta oleh KPU Kota Ternate cukup besar maka akan dilakukan pemangkasan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting, agar bisa mencapai anggaran yang diusulkan.
Menurut Wali Kota, yang menentukan itu dari target pendapatan, jika target pendapatannya bisa melebihi maka akan ditambahkan, karena ada kegiatan lain masih diprioritaskan oleh pemerintah kota.
"Tentu saja, ada pergeseran-pergeseran, mau itu belanja yang tidak penting, tetapi akan dihitung target pendapatan," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019