Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku membentuk tim yang bertugas mengklarifikasi berbagai isu serta kabar bohong (hoaks) setelah gempa, 26 September 2019 yang banyak merebak dan membuat kepanikan di tengah masyarakat.
"Kami membentuk tim khusus dengan sandi 'anti hoaks'. Tim ini tugasnya mengklarifikasi berbagai isu maupun berita bohong yang tidak jelas sumbernya dan berkembang di tengah masyarakat, sehinga tidak menimbulkan kepanikan dan ketakutan," kata Kepala Pelaksana BPBD Maluku, Farida Salampessy, di Ambon, Minggu.
Tim anti hoaks yang beranggotakan petugas BPBD, para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ambon dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMGK) serta sejumlah wartawan dan anggota LSM yang aktif di media sosial.
Ide pembentukan tim anti hoaks pertama kali diinisiasi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, karena berdasarkan fakta lapangan pascagempa magnitudo 6,5 pada 26 September 2019, banyak beredar informasi serta berita menyesatkan dan tidak tertanggungjawab sumbernya melalui laman media sosial bahwa akan terjadi gempa besar disertai tsunami.
"Banyak isu dan berita bohong yang beredar pascagempa, sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma di tengah masyarakat, terutama warga yang terdampak gempa, sehingga mereka tidak berani kembali ke rumah masing-masing untuk beraktivitas seperti biasa.
Menurut, Farida tim ini sudah bekerja sejak dua pekan terakhir dengan mengklarifikasi berbagai isu menyesatkan dengan infomasi benar dari berbagai narasumber berkompeten seperti peneliti LIPI dan BMKG.
Kepala Pelaksana BPBD Maluku, Farida Salampessy (tengah), Kepala LIPI Ambon, Nugroho Dwi Hananto (ketiga kanan) dan Kepala Seksi Observasi Stasiun Geofisika Ambon, Lutfi Pary (kedua kanan) berpose bersama warga usai melakukan sosialisasi di gereja darurat Negeri Waai, kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, kabupaten Maluku Tengah, Minggu (3/11). Warga Negeri Waai diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi menyesatkan bahwa akan terjadi gempa besar disertai tsunami yang masih beredar luas melalui media sosial. (ANTARA/Jimmy Ayal)
Selain itu, Kepala BPBD bersama tim anti hoaks pada Minggu (3/11) melakukan sosialisasi serta klarifikasi kepada warga Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, terutama mengklarifikasi isu tsunami yang merebak sepekan terakhir di tengah warta negeri tersebut.
Sosialisasi yang dilakukan seusai ibadah Minggu tersebut menghadirkan Kepala BPBD Maluku, juga kepala LIPI Ambon, Nugroho Dwi Hananto serta Kepala Seksi Observasi Stasiun Geofisika Ambon, Lutfi Pary.
Farida memandang sosialisasi tentang gempa yang melanda tiga wilayah di Maluku yakni Kota Ambon, Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat (SBB), mitigasi bencana maupun langkah-langkah evakuasi mandiri, tanggap darurat dan pemulian paska bencana, perlu terus dilakukan untuk membangun ketahanan warga terdampak gempa.
"Warga harus diberikan pemahaman secara menyeluruh terkait informasi bencana serta mitigasi yang perlu dilakukan, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi bencana yang akan terjadi," katanya.
Dihadapan warga Negeri Waai, Kepala BPBD, Farida Salampessy juga mengingatkan para orangtua untuk tidak cepat panik saat terjadi gempa, apalagi gempa susulan hingga saat ini masih terus terjadi dan dirasakan, kendati skala dan intensitasnya semakin kecil.
"Jangan karena gempa lalu kemudian orangtua mendatangi sekolah dan meminta anaknya segera dipulangkan. Anak-anak juga perlu diajari cara mengevakuasi dan menyelamatkan diri jika terjadi gempa, sehingga mereka tidak merasa takut dan trauma," katanya.
Dia juga mengimbau warga untuk terus berdoa sehingga bencana gempa bumi tersebut cepat berakhir sehingga kegiatan pemulihan dan rekonstruksi dapat segera dilakukan, terutama terhadap rumah warga yang mengalami rusak berat, sedang dan ringan.
Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo saat mengunjungi sejumlah lokasi terdampak gempa pada 9 Oktober 2019, memandang perlu dibentuk tim anti hoaks disebabkan banyak isu dan berita menyesatkan serta tidak tertanggung jawab sumbernya merebak di tengah masyarakat dan berdampak menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam.
Tim tersebut dipandang perlu untuk mengeliminasi dan mengklarifikasi berbagai isu menyesatkan yang merebak dan sengaja disebarkan melalui berbagai media dalam jaringan.
