Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan lebih fokus memenangkan kader di pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru, yang dijadwalkan berlangsung tahun 2020.
"Kita di PKS sementara melakukan proses tahapan-tahapan pendaftaran, baik untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, maupun di Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya," kata Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Maluku, Amir Rumra di Ambon, Jumat.
Hanya saja, kata dia, di Kabupaten Bursel maupun Kabupaten Maluku Barat Daya tidak ada kuota PKS di DPRD setempat, dan partai hanya sekadar pengusung.
"Namun ada partai politik lain pada dua daerah ini masih melakukan komunikasi dengan PKS," katanya.
Amir mengakui, walaupun tidak ada kursi di DPRD, PKS memiliki jaringan infrastruktur di Bursel dan MBD yang melakukan nilai tawar bagi parpol lain untuk berkomunikasi.
"Makanya kita lebih fokus untuk pilkada di Kabupaten SBT serta Kabupaten Kepulauan Aru, apalagi yang maju sebagai balon Bupati SBT adalah kader PKS, dan di Kepulauan Aru balon wakil bupati juga kader PKS," ujarnya.
Amir menambahkan, untuk sementara ini semua masih dalam tahapan persiapan di masing-masing DPD dan akan dibawa ke DPW untuk dilakukan uji kelaikan dan kepatutan oleh pengurus wilayah.
"Meski pun demikian, gambarannya tidak pasti kader partai yang mendapatkan rekomendasi PKS, kecuali untuk Kabupaten SBT itu sudah pasti untuk Fachri Alkatiri selaku kader yang maju menjadi calon bupati," katanya.
Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Aru terbuka peluang bagi calon lain di luar partai, tergantung situasinya dan mudah-mudahan Bupati yang petahana masih ingin bergandengan dengan wakilnya Muin Sogalrey, atau calon bupati lain bergandengan dengan wakil bupati sekarang.
"Biarlah tetap mengalir saja dan tergantung situasinya untuk Kabupaten Kepulauan Aru, bila kader partai digandeng kembali oleh calon petahana untuk periode kedua maka tentunya rekomendasi akan diprioritaskan kepada mereka," tandas Amir.
Target PKS adalah kalau kedua kader ini ketika direkomendasikan maka semuanya harus menang di pemilukada SBT dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Sehingga dilakukanlah berbagai kajian strategis dari partai, dan Kabupaten SBT itu dahulunya juga didesain dari fraksi PKS di DPRD sehingga Bupati Mukti Keliobas dan wabub Fachri Alkatiri bisa menang di pilkada lima tahun lalu.
"Kita di partai masih mengharapkan kedua pasangan ini bisa bergabung lagi untuk pilkada 2020, tetapi keinginan masyarakat bawah juga tidak dapat dinafikan dan perkembangan ekonomi di sana juga masih jadi sorotan," katanya.
Hampir rata-rata orang SBT ingin kembali pada Abdullah Vanath (mantan bupati), sama halnya dengan Kabupaten Kepulauan Aru di era bupati Tedy Tengko (almarhum)," katanya.
Sebab kedua figur ini bisa mengubah hutan belantara menjadi sebuah kota yang besar dan ramai, tinggal bagaimana bupati dan wabub sekarang melakukan perbaikan dan peningkatan.
"Periode pertama saja sudah seperti begitu apalagi amsuk periode kedua, dan tentunya orang tidak fokus lagi," ujarnya.
Menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak gampang, Kalau jadi bupati maka uang ratusan milaran hingga triliunan sudah ada dalam APBD tetapi kalau tidak punya visi-misi memang sulit.
Apalagi kalau hanya punya bermimpi jadi kepala daerah, sekedar pencitraan, dan pura-pura dekat dengar rakyat karena mau jadi calon kepala daerah, dan ketika sudah terpilih maka lupa semua apa yang dibicarakan.
"Saya sendiri empat perode jadi anggota DPRD bukan dipilih karena uang dan tidak mau mendidik masyarakat dengan cara-cara yang pragmatis, silahkan wartawan cek di lapangan dan saya fokus untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kita di PKS sementara melakukan proses tahapan-tahapan pendaftaran, baik untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, maupun di Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya," kata Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Maluku, Amir Rumra di Ambon, Jumat.
Hanya saja, kata dia, di Kabupaten Bursel maupun Kabupaten Maluku Barat Daya tidak ada kuota PKS di DPRD setempat, dan partai hanya sekadar pengusung.
"Namun ada partai politik lain pada dua daerah ini masih melakukan komunikasi dengan PKS," katanya.
Amir mengakui, walaupun tidak ada kursi di DPRD, PKS memiliki jaringan infrastruktur di Bursel dan MBD yang melakukan nilai tawar bagi parpol lain untuk berkomunikasi.
"Makanya kita lebih fokus untuk pilkada di Kabupaten SBT serta Kabupaten Kepulauan Aru, apalagi yang maju sebagai balon Bupati SBT adalah kader PKS, dan di Kepulauan Aru balon wakil bupati juga kader PKS," ujarnya.
Amir menambahkan, untuk sementara ini semua masih dalam tahapan persiapan di masing-masing DPD dan akan dibawa ke DPW untuk dilakukan uji kelaikan dan kepatutan oleh pengurus wilayah.
"Meski pun demikian, gambarannya tidak pasti kader partai yang mendapatkan rekomendasi PKS, kecuali untuk Kabupaten SBT itu sudah pasti untuk Fachri Alkatiri selaku kader yang maju menjadi calon bupati," katanya.
Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Aru terbuka peluang bagi calon lain di luar partai, tergantung situasinya dan mudah-mudahan Bupati yang petahana masih ingin bergandengan dengan wakilnya Muin Sogalrey, atau calon bupati lain bergandengan dengan wakil bupati sekarang.
"Biarlah tetap mengalir saja dan tergantung situasinya untuk Kabupaten Kepulauan Aru, bila kader partai digandeng kembali oleh calon petahana untuk periode kedua maka tentunya rekomendasi akan diprioritaskan kepada mereka," tandas Amir.
Target PKS adalah kalau kedua kader ini ketika direkomendasikan maka semuanya harus menang di pemilukada SBT dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Sehingga dilakukanlah berbagai kajian strategis dari partai, dan Kabupaten SBT itu dahulunya juga didesain dari fraksi PKS di DPRD sehingga Bupati Mukti Keliobas dan wabub Fachri Alkatiri bisa menang di pilkada lima tahun lalu.
"Kita di partai masih mengharapkan kedua pasangan ini bisa bergabung lagi untuk pilkada 2020, tetapi keinginan masyarakat bawah juga tidak dapat dinafikan dan perkembangan ekonomi di sana juga masih jadi sorotan," katanya.
Hampir rata-rata orang SBT ingin kembali pada Abdullah Vanath (mantan bupati), sama halnya dengan Kabupaten Kepulauan Aru di era bupati Tedy Tengko (almarhum)," katanya.
Sebab kedua figur ini bisa mengubah hutan belantara menjadi sebuah kota yang besar dan ramai, tinggal bagaimana bupati dan wabub sekarang melakukan perbaikan dan peningkatan.
"Periode pertama saja sudah seperti begitu apalagi amsuk periode kedua, dan tentunya orang tidak fokus lagi," ujarnya.
Menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak gampang, Kalau jadi bupati maka uang ratusan milaran hingga triliunan sudah ada dalam APBD tetapi kalau tidak punya visi-misi memang sulit.
Apalagi kalau hanya punya bermimpi jadi kepala daerah, sekedar pencitraan, dan pura-pura dekat dengar rakyat karena mau jadi calon kepala daerah, dan ketika sudah terpilih maka lupa semua apa yang dibicarakan.
"Saya sendiri empat perode jadi anggota DPRD bukan dipilih karena uang dan tidak mau mendidik masyarakat dengan cara-cara yang pragmatis, silahkan wartawan cek di lapangan dan saya fokus untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat," tandasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019