Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku menyatakan berbagai program pembangunan yang dirancang di daerah setidaknya harus bisa masuk dalam rencana pembangunan jangka menengan nasional (RPJMN) maupun rencana strategi (Renstra) tiap Kementerian dan pengusulannya dilakukan jauh sebelum penutupan tahun anggaran.
"Setiap tahun fiskal kita terbatas dan perhitungan DAU/DAK ada formulanya, jadi intinya jangan terlalu banyak berharap di APBD tetapi sama-sama mendalami visi-misi Presiden-Wapres Jokowi-Maaruf 2019 hingga 2024 ada tujuh misi dan lima skala prioritas," kata Kadis PUPR Maluku, Ismail Usemahu di Ambon Kamis.
Lima skala prioritas presiden misalnya melanjutkan infrastruktur, sumberdaya manusia, investasi, reformasi birokrasi, dan APBN tepat sasaran.
Menurut dia, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi perlu dalami hal ini sehingga dalam menyampaikan aspirasi ke pusat harus masuk dalam RPJMN dan Renstra Kementerian.
"Sekarang perlu siapkan 2021 hingga 2024 karena finalisasi RPJM dan finalisasi Renstra Kementerian sudah berakhir di Desember 2019 untuk program kegiatan pembangunan 2020," ujarnya.
Bila sudah diusulkan lebih awal maka setiap tahunnya tinggal dipertajam, bukannya jelang akhir tahun anggaran baru proposalnya dibawa sehingga tentunya tidak ada pintu masuk yang tepat.
"Jadi saya kira langkah-langkah ini harus dilakukan sehingga misalnya di PUPR, salah satu skala priorotasnya melanjutkan infrstruktur maka telah diidentifikasi dan dibahas dengan komisi III DPRD Maluku soal jalan-jalan yang perlu ditangani dan membutuhkan Rp6,6 trilun dari tahun 2021 sampai 2024," jelas Ismail.
Program ini merupakan pembangunan jalan provinsi dan kabupaten yang prioritasnya terkoneksi dengan porensi-potensi sumberdaya pariwisata, perikanan, perkebunan, sehingga perlu ada langkah strategis seperti ini agar waktu membahas dengan kementerian setiap tahun melalu musrembangnas sudah ada dasarnya.
Sebab pelaksanaan berbagai kegiatan sekarang ini juga sudah berbasis E-Planing dan E-Budgeting.
Dia mengakui, untuk penanganan infrastruktur, konektivitas, dengan perhubungan, maka anggarannya tidak memungkinkan.
Namun ada satu hal bagaimana membuat perencanaan kemudian mendorong ke Bappenas atau kementerian keuangan karena ada dana LON dari Jepang yang masuk.
"Kita tahu mereka mau kelola blok Masela yang ratusan triliun rupiah, dan kalau ada LON yang bisa masuk dari negara yang mau kelola blok Masela maka akselerasi percepatan pembangunan di Maluku terutama dalam mendukung blok migas Masela," terang Ismail.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Setiap tahun fiskal kita terbatas dan perhitungan DAU/DAK ada formulanya, jadi intinya jangan terlalu banyak berharap di APBD tetapi sama-sama mendalami visi-misi Presiden-Wapres Jokowi-Maaruf 2019 hingga 2024 ada tujuh misi dan lima skala prioritas," kata Kadis PUPR Maluku, Ismail Usemahu di Ambon Kamis.
Lima skala prioritas presiden misalnya melanjutkan infrastruktur, sumberdaya manusia, investasi, reformasi birokrasi, dan APBN tepat sasaran.
Menurut dia, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi perlu dalami hal ini sehingga dalam menyampaikan aspirasi ke pusat harus masuk dalam RPJMN dan Renstra Kementerian.
"Sekarang perlu siapkan 2021 hingga 2024 karena finalisasi RPJM dan finalisasi Renstra Kementerian sudah berakhir di Desember 2019 untuk program kegiatan pembangunan 2020," ujarnya.
Bila sudah diusulkan lebih awal maka setiap tahunnya tinggal dipertajam, bukannya jelang akhir tahun anggaran baru proposalnya dibawa sehingga tentunya tidak ada pintu masuk yang tepat.
"Jadi saya kira langkah-langkah ini harus dilakukan sehingga misalnya di PUPR, salah satu skala priorotasnya melanjutkan infrstruktur maka telah diidentifikasi dan dibahas dengan komisi III DPRD Maluku soal jalan-jalan yang perlu ditangani dan membutuhkan Rp6,6 trilun dari tahun 2021 sampai 2024," jelas Ismail.
Program ini merupakan pembangunan jalan provinsi dan kabupaten yang prioritasnya terkoneksi dengan porensi-potensi sumberdaya pariwisata, perikanan, perkebunan, sehingga perlu ada langkah strategis seperti ini agar waktu membahas dengan kementerian setiap tahun melalu musrembangnas sudah ada dasarnya.
Sebab pelaksanaan berbagai kegiatan sekarang ini juga sudah berbasis E-Planing dan E-Budgeting.
Dia mengakui, untuk penanganan infrastruktur, konektivitas, dengan perhubungan, maka anggarannya tidak memungkinkan.
Namun ada satu hal bagaimana membuat perencanaan kemudian mendorong ke Bappenas atau kementerian keuangan karena ada dana LON dari Jepang yang masuk.
"Kita tahu mereka mau kelola blok Masela yang ratusan triliun rupiah, dan kalau ada LON yang bisa masuk dari negara yang mau kelola blok Masela maka akselerasi percepatan pembangunan di Maluku terutama dalam mendukung blok migas Masela," terang Ismail.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019