Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan studi banding untuk mengetahui tentang pengelolaan dan pemanfaatan serta pengawasan dana desa di Maluku.
"Kami memilih Maluku sebagai lokus studi komparatif tentang implementasi dana desa karena secara geografis Maluku hampir mirip dengan Sumbar," kata Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Samsul Bahri, di Ambon, Jumat.
Samsul usai bertemu dengan Sekda Maluku, Kasrul Selang, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Maluku Ismail Usemahu, mengatakan, Maluku dan Sumbar sama-sama dikenal dan disebut sebagai "Negeri Raja-raja".
"Baik Maluku memiliki banyak negeri adat dan hampir sama dengan Sumbar, karena itu kami memilih provinsi ini (Maluku) sebagai lokus studi banding pengelolaan dan pemanfaatan dana desa," katanya.
Dia mengaku DPRD Sumbar mendapat banyak masukan dari Sekda Kasrul Selang maupun Plt. Kepala DPMD Maluku Ismail Usemahu, tentang pengawasan pemanfaatan dana desa di Maluku.
"Jumlah desa di Maluku lebih dari 1.000 dan wilayahnya sulit karena terdiri dari pulau-pulau sehingga butuh kerja ekstra untuk mengawasi implementasi dana desa di lapangan," ujar Samsul.
Pimpinan dan angota DPRD Sumbar memanfaatkan pertemuan tersebut untuk bertukar informasi seputar pemanfaatan dan pengelolaan dana desa di kedua wilayah, terutama pemanfaatan demi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa maupun pengawasan dan model pertanggung jawabannya.
Sekda Maluku, Kasrul Selang mengatakan, 11 kabupaten/kota di Maluku pada tahun 2020 memperoleh dana desa sebesar Rp1,15 triliun atau hampir mencapai 50 persen dari nilai APBD pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp2,84 triliun.
Rincian Alokasi dana desa tahun 2020 yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) sebesar Rp86,46 miliar untuk 80 desa, Maluku Tengah (186 desa) sebesar Rp181.86 miliar, Maluku Tenggara (190 desa) sebesar Rp149,07 miliar.
Kabupaten Buru memperoleh Rp85,73 miliar untuk 82 desa, Kota Ambon Rp37,43 miliar untuk 30 desa, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sebesar Rp108,96 miliar untuk 92 desa dan Seram Bagian Timur (SBT) dengan 189 desa sebesar Rp163,51 miliar.
Sedangkan kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan alokasi Rp112,37 miliar untuk 117 desa, Kota Tual (27 Desa) Rp35,86 miliar, Maluku Barat Daya Rp108,89 miliar untuk 117 desa serta Buru Selatan sebesar Rp89,20 miliar dengan 79 desa.
Sedangkan Plt. Kepala DPMD Maluku Ismail Usemahu menyatakan, dari total 1.198 desa di Maluku, tercatat baru 84 desa yang termasuk kategori desa maju dan 10 masuk dalam desa mandiri.
"Sebagaian besar termasuk kategori desa berkembang, dan sisanya tergolong desa tertinggal dan miskin. Karena itu alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa sangat bermanfaat untuk pertumbuhan desa di Maluku," katanya.
Pengelolaan dana desa sangat membutuhkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat agar percepatan pembanguan di desa bisa berjalan dengan baik.
Untuk membekali para Kepala Desa mengelola dana desa dengan baik, pihaknya akan membuat "buku pintar" yang berfungsi sebagai petunjuk bagi para pemerintah desa di Maluku.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kami memilih Maluku sebagai lokus studi komparatif tentang implementasi dana desa karena secara geografis Maluku hampir mirip dengan Sumbar," kata Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Samsul Bahri, di Ambon, Jumat.
Samsul usai bertemu dengan Sekda Maluku, Kasrul Selang, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Maluku Ismail Usemahu, mengatakan, Maluku dan Sumbar sama-sama dikenal dan disebut sebagai "Negeri Raja-raja".
"Baik Maluku memiliki banyak negeri adat dan hampir sama dengan Sumbar, karena itu kami memilih provinsi ini (Maluku) sebagai lokus studi banding pengelolaan dan pemanfaatan dana desa," katanya.
Dia mengaku DPRD Sumbar mendapat banyak masukan dari Sekda Kasrul Selang maupun Plt. Kepala DPMD Maluku Ismail Usemahu, tentang pengawasan pemanfaatan dana desa di Maluku.
"Jumlah desa di Maluku lebih dari 1.000 dan wilayahnya sulit karena terdiri dari pulau-pulau sehingga butuh kerja ekstra untuk mengawasi implementasi dana desa di lapangan," ujar Samsul.
Pimpinan dan angota DPRD Sumbar memanfaatkan pertemuan tersebut untuk bertukar informasi seputar pemanfaatan dan pengelolaan dana desa di kedua wilayah, terutama pemanfaatan demi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa maupun pengawasan dan model pertanggung jawabannya.
Sekda Maluku, Kasrul Selang mengatakan, 11 kabupaten/kota di Maluku pada tahun 2020 memperoleh dana desa sebesar Rp1,15 triliun atau hampir mencapai 50 persen dari nilai APBD pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp2,84 triliun.
Rincian Alokasi dana desa tahun 2020 yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) sebesar Rp86,46 miliar untuk 80 desa, Maluku Tengah (186 desa) sebesar Rp181.86 miliar, Maluku Tenggara (190 desa) sebesar Rp149,07 miliar.
Kabupaten Buru memperoleh Rp85,73 miliar untuk 82 desa, Kota Ambon Rp37,43 miliar untuk 30 desa, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sebesar Rp108,96 miliar untuk 92 desa dan Seram Bagian Timur (SBT) dengan 189 desa sebesar Rp163,51 miliar.
Sedangkan kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan alokasi Rp112,37 miliar untuk 117 desa, Kota Tual (27 Desa) Rp35,86 miliar, Maluku Barat Daya Rp108,89 miliar untuk 117 desa serta Buru Selatan sebesar Rp89,20 miliar dengan 79 desa.
Sedangkan Plt. Kepala DPMD Maluku Ismail Usemahu menyatakan, dari total 1.198 desa di Maluku, tercatat baru 84 desa yang termasuk kategori desa maju dan 10 masuk dalam desa mandiri.
"Sebagaian besar termasuk kategori desa berkembang, dan sisanya tergolong desa tertinggal dan miskin. Karena itu alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa sangat bermanfaat untuk pertumbuhan desa di Maluku," katanya.
Pengelolaan dana desa sangat membutuhkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat agar percepatan pembanguan di desa bisa berjalan dengan baik.
Untuk membekali para Kepala Desa mengelola dana desa dengan baik, pihaknya akan membuat "buku pintar" yang berfungsi sebagai petunjuk bagi para pemerintah desa di Maluku.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019