Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat daerah ini pada Desember 2019 kembali mengalami deflasi, dan secara tahunan laju inflasi terkendali.
"Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada Desember 2019 tercatat mengalami deflasi 0,29 persen secara bulanan (month to month/mtm), di mana pada November 2019 juga mencatatkan deflasi sebesar 0,80 persen (mtm)," kata Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah BI Provinsi Maluku Teguh Triyono di Ambon, Sabtu.
Sementara secara tahun berjalan (year to date/ytd) dan secara tahunan (year on year/yoy) mengalami inflasi 2,08 persen (ytd;yoy), dengan target pencapaian inflasi 2019 yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy).
Menurut Teguh, deflasi Maluku pada Desember 2019 disebabkan oleh kelompok bahan makanan yang mencatatkan deflasi 0,65% (mtm). Pada kelompok bahan makanan, deflasi disebabkan oleh turunnya harga subkelompok ikan segar, terutama ikan layang, ikan kakap putih dan ikan mumar.
"Melimpahnya pasokan seiring kondisi cuaca yang mendukung kegiatan melaut di Maluku menjadi faktor utama turunnya harga komoditas tersebut," katanya.
Selain itu, deflasi pada kelompok bahan makanan juga dipicu oleh harga cabai merah dan cabai rawit yang telah turun sejak November 2019.
Turunnya harga cabai telah terjadi sejak di sentra produksi di Sulawesi Selatan. Provinsi Maluku saat ini masih mengandalkan provinsi lain untuk memenuhi pasokan bumbu dan sayuran. Namun demikian, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan masih mengalami inflasi yang cukup tinggi karena dipicu harga tiket angkutan udara.
Selain itu, kelompok makanan jadi juga memberikan andil terhadap tekanan inflasi terutama meningkatnya konsumsi untuk komoditas kue kering dan embal gepe.
Kedua kelompok komoditas tersebut mengalami inflasi karena meningkatnya permintaan menjelang dan saat libur Natal dan Tahun Baru.
Pada pertengahan Desember 2019 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok dan kestabilan harga pada saat Natal dan Tahun Baru.
Terdapat beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian oleh TPID Provinsi Maluku dalam upaya pengendalian inflasi pada saat Natal dan Tahun Baru, di antaranya adalah inspeksi pasar untuk memastikan ketersediaan stok dan harga komoditas sekaligus dirangkaikan dengan pembukaan pasar murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
Penyelenggaraan acara talk show bekerja sama dengan TVRI yang membahas mengenai strategi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID 'Provinsi Maluku sekaligus imbauan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam berbelanja;dan koordinasi antara TPID, ASDP, Dishub, serta BPTD Provinsi Maluku agar dapat memprioritaskan kapal-kapal feri penyeberangan untuk mengangkut truk-truk pembawa bahan pokok yang akan menyeberang menuju pulau-pulau yang berada di dalam Provinsi Maluku.
Teguh menambahkan, Inflasi Provinsi Maluku sepanjang 2019 terealisasi pada tingkat yang rendah dan terkendali.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Satgas Pangan, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga.
Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada Desember 2019 tercatat mengalami deflasi 0,29 persen secara bulanan (month to month/mtm), di mana pada November 2019 juga mencatatkan deflasi sebesar 0,80 persen (mtm)," kata Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah BI Provinsi Maluku Teguh Triyono di Ambon, Sabtu.
Sementara secara tahun berjalan (year to date/ytd) dan secara tahunan (year on year/yoy) mengalami inflasi 2,08 persen (ytd;yoy), dengan target pencapaian inflasi 2019 yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy).
Menurut Teguh, deflasi Maluku pada Desember 2019 disebabkan oleh kelompok bahan makanan yang mencatatkan deflasi 0,65% (mtm). Pada kelompok bahan makanan, deflasi disebabkan oleh turunnya harga subkelompok ikan segar, terutama ikan layang, ikan kakap putih dan ikan mumar.
"Melimpahnya pasokan seiring kondisi cuaca yang mendukung kegiatan melaut di Maluku menjadi faktor utama turunnya harga komoditas tersebut," katanya.
Selain itu, deflasi pada kelompok bahan makanan juga dipicu oleh harga cabai merah dan cabai rawit yang telah turun sejak November 2019.
Turunnya harga cabai telah terjadi sejak di sentra produksi di Sulawesi Selatan. Provinsi Maluku saat ini masih mengandalkan provinsi lain untuk memenuhi pasokan bumbu dan sayuran. Namun demikian, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan masih mengalami inflasi yang cukup tinggi karena dipicu harga tiket angkutan udara.
Selain itu, kelompok makanan jadi juga memberikan andil terhadap tekanan inflasi terutama meningkatnya konsumsi untuk komoditas kue kering dan embal gepe.
Kedua kelompok komoditas tersebut mengalami inflasi karena meningkatnya permintaan menjelang dan saat libur Natal dan Tahun Baru.
Pada pertengahan Desember 2019 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok dan kestabilan harga pada saat Natal dan Tahun Baru.
Terdapat beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian oleh TPID Provinsi Maluku dalam upaya pengendalian inflasi pada saat Natal dan Tahun Baru, di antaranya adalah inspeksi pasar untuk memastikan ketersediaan stok dan harga komoditas sekaligus dirangkaikan dengan pembukaan pasar murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
Penyelenggaraan acara talk show bekerja sama dengan TVRI yang membahas mengenai strategi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID 'Provinsi Maluku sekaligus imbauan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam berbelanja;dan koordinasi antara TPID, ASDP, Dishub, serta BPTD Provinsi Maluku agar dapat memprioritaskan kapal-kapal feri penyeberangan untuk mengangkut truk-truk pembawa bahan pokok yang akan menyeberang menuju pulau-pulau yang berada di dalam Provinsi Maluku.
Teguh menambahkan, Inflasi Provinsi Maluku sepanjang 2019 terealisasi pada tingkat yang rendah dan terkendali.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Satgas Pangan, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga.
Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020