Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku bersama sejumlah instansi teknis melakukan sosialisasi kegempaan dan penanganan psikososial kepada warga dan pengungsi di Kecamatan Salahutu dan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
Kegiatan yang menghadirkan peneliti Pusat Penelitian Laut Dalam (P2LD) LIPI Ambon dan BMKG Ambon serta tokoh agama itu, di dua desa yakni Negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu serta Negeri Mamala, Kecamatan Leihitu, Sabtu.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Maluku Farida Salampessy mengatakan kegiatan tersebut bagian sosialisasi dan penanganan dampak psikososial yang sebenarnya harus terlaksana pada akhir Desember 2019.
"Namun karena tingginya kesibukan menyangkut penanganan berbagai persoalan pascagempa 26 September 2019, sehingga baru terlaksana saat ini," katanya di hadapan puluhan warga yang menghadiri sosialisasi tersebut.
Pihaknya menggandeng para peneliti P2LD LIPI Ambon dan BMKG maupun Universitas Pattimura dalam kegiatan tersebut, guna memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang kondisi kegempaan di Maluku saat ini.
Keterlibatan tokoh agama untuk memberikan penguatan iman dan taqwa masyarakat kepada Allah SWT dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama gempa bumi.
Farida yang akan mengakhiri tugasnya sebagai Kalak BPBD Maluku pada Senin (6/1) karena beralih tugas sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku itu, berharap sosialisasi dan penanganan psikososial berdampak positif untuk mengurangi ketakutan dan trauma masyarakat pascagempa tersebut.
Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Ambon Andi Azhar Rusdin memberikan sosialisasi kegempaan kepada Warga Negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Maluku Tengah, Sabtu (4/1/2020). (ANTARA/Jimmy Ayal)
"Kami menyadari tidak bisa memaksa warga yang masih berada di lokasi pengungsian untuk segera kembali ke rumah, tetapi kami berharap sosialisasi yang dilakukan terus menerus-menerus dari kampung ke kampung, dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk bangkit menghadapi bencana ini," ujarnya.
Farida juga menambahkan saat ini pemerintah pusat telah menyalurkan dana rekonstruksi pascagempa Maluku melalui rekening BPBD masing-masing daerah terdampak, dan dapat segera dimanfaatkan untuk merehabilitasi puluhan ribu rumah warga yang rusak ringan, sedang, maupun berat.
Dana tersebut terdiri atas stimulan tahap I untuk perbaikan rumah rusak berat, sedang, maupun ringan, Dana Tunggu Hunian (DTH) serta Cash For Work (CFW) atau anggaran pembersihan rumah rusak akibat gempa.
Setiap rumah rusak berat akan mendapatkan stimulan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta dan penyalurannya secara bertahap.
DTH untuk korban gempa dengan kondisi rumah atau hunian rusak berat Rp500 ribu per bulan, diberikan selama enam bulan agar mereka keluar dari pengungsian, serta mengontrak rumah untuk ditinggali sementara selagi rumah mereka direnovasi.
Dana CFW Rp50.000 diberikan kepada masyarakat yang bekerja membantu menyingkirkan puing-puing pascagempa selama lima hari.
Dia juga mengingatkan para kepala desa untuk membantu penyelesaian data-data warga yang rumahnya mengalami kerusakan, terutama kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), di samping berkoordinasi dengan BPBD masing-masing untuk proses penyelesaian administrasinya.
"Kades juga diharapkan dapat mengerahkan warganya agar pada saatnya dapat saling membantu merehabilitasi rumah sesama warga yang rusak," ujarnya.
