Warga Kabupaten Natuna Kepulauan Riau menolak klaim China atas perairan Laut Natuna Utara dan menyatakan Natuna adalah bagian dari NKRI.
"(Pengakuan China) itu hanya klaim opini saja, tidak pernah dinyatakan dengan jelas. Itu opini dia untuk generasi ke depan," kata tokoh masyarakat Natuna Rodial Huda melalui sambungan telepon di Batam, Senin.
Klaim sepihak itu juga harus dilawan dengan opini dari Indonesia, di antaranya dengan berhenti menyebut Natuna berada di Laut China Selatan. Melainkan menggunakan tata bahasa Melayu, Natuna berada di sebelah selatan Laut China.
Ia menegaskan, sedari dulu, tidak pernah ada sejarah China menguasai Natuna.
"Banyak versi Natuna masuk Indonesia. Yang jelas, ketika kita merdeka, Natuna sudah Indonesia," kata dia.
Bila merujuk pada sejarah, sebagaimana terjadi di semenanjung Malaka, pembagian wilayah berdasarkan daerah jajahan, yang mana yang pernah dijajah Inggris dan Hindia Belanda.
Awalnya, Kepri (termasuk Natuna) dan Bengkulu masuk wilayah jajaran Inggris. Namun, kemudian disepakati Traktat London 1824, Kepri dan Bengkulu ditukar dengan Singapura.
"Ketika Indonesia, Natuna sudah masuk Indonesia, masyarakat tidak mempermasalahkan," kata dia.
Komite Nasioal Pemuda Indonesia (KNPI) bersama MPC Pemuda Pancasila Natuna juga mendukung langkah pemerintah terkait klaim China atas Laut Natuna Utara.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, Haryadi menegaskan pemuda Natuna tetap setia terhadap NKRI, mendukung penuh Pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim di laut Natuna Utara, menolak dan mengecam klaim China terhadap Laut Natuna Utara, menolak dengan tegas pencurian ikan atau illegal fishing di Laut Natuna Utara, dan NKRI harga mati.
"Intinya kita mendukung sikap pemerintah dan TNI untuk menindak tegas bagi siapapun yang mengganggu kedaulatan NKRI di laut Natuna," kata dia.
Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Natuna, Fadillah, mengatakan Pemuda Natuna akan selalu siap mendukung upaya dalam menjaga kedaulatan NKRI di Natuna.
Tidak hanya itu, mereka juga menolak dan mengecam klaim China terhadap Laut Natuna Utara hingga saat ini, serta menolak dengan tegas kegiatan illegal fishing di Laut Natuna Utara.
Dengan itu, mereka berharap persoalan dan polemik di Laut Natuna Utara cepat dapat diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dengan tetap mengedepankan tindakan persuasif.
"Tentunya dengan tetap memperkuat pengamanan di laut, karena kita tahu sampai hari ini kapal ikan asing masih berada di laut kita, Natuna," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"(Pengakuan China) itu hanya klaim opini saja, tidak pernah dinyatakan dengan jelas. Itu opini dia untuk generasi ke depan," kata tokoh masyarakat Natuna Rodial Huda melalui sambungan telepon di Batam, Senin.
Klaim sepihak itu juga harus dilawan dengan opini dari Indonesia, di antaranya dengan berhenti menyebut Natuna berada di Laut China Selatan. Melainkan menggunakan tata bahasa Melayu, Natuna berada di sebelah selatan Laut China.
Ia menegaskan, sedari dulu, tidak pernah ada sejarah China menguasai Natuna.
"Banyak versi Natuna masuk Indonesia. Yang jelas, ketika kita merdeka, Natuna sudah Indonesia," kata dia.
Bila merujuk pada sejarah, sebagaimana terjadi di semenanjung Malaka, pembagian wilayah berdasarkan daerah jajahan, yang mana yang pernah dijajah Inggris dan Hindia Belanda.
Awalnya, Kepri (termasuk Natuna) dan Bengkulu masuk wilayah jajaran Inggris. Namun, kemudian disepakati Traktat London 1824, Kepri dan Bengkulu ditukar dengan Singapura.
"Ketika Indonesia, Natuna sudah masuk Indonesia, masyarakat tidak mempermasalahkan," kata dia.
Komite Nasioal Pemuda Indonesia (KNPI) bersama MPC Pemuda Pancasila Natuna juga mendukung langkah pemerintah terkait klaim China atas Laut Natuna Utara.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, Haryadi menegaskan pemuda Natuna tetap setia terhadap NKRI, mendukung penuh Pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim di laut Natuna Utara, menolak dan mengecam klaim China terhadap Laut Natuna Utara, menolak dengan tegas pencurian ikan atau illegal fishing di Laut Natuna Utara, dan NKRI harga mati.
"Intinya kita mendukung sikap pemerintah dan TNI untuk menindak tegas bagi siapapun yang mengganggu kedaulatan NKRI di laut Natuna," kata dia.
Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Natuna, Fadillah, mengatakan Pemuda Natuna akan selalu siap mendukung upaya dalam menjaga kedaulatan NKRI di Natuna.
Tidak hanya itu, mereka juga menolak dan mengecam klaim China terhadap Laut Natuna Utara hingga saat ini, serta menolak dengan tegas kegiatan illegal fishing di Laut Natuna Utara.
Dengan itu, mereka berharap persoalan dan polemik di Laut Natuna Utara cepat dapat diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dengan tetap mengedepankan tindakan persuasif.
"Tentunya dengan tetap memperkuat pengamanan di laut, karena kita tahu sampai hari ini kapal ikan asing masih berada di laut kita, Natuna," pungkasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020