Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku dan kabupaten Maluku Tengah mulai melakukan verifikasi ulang terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan paska gempabumi magnitudo 6,5 yang mengguncang tiga wilayah di Maluku pada 26 september 2019.
"Tim BPBD provinsi dan kabupaten Maluku Tengah mulai melakukan verifikasi ulang data rumah rusak berat, sedang maupun ringan yang sudah ada agar lebih valid," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Maluku, Hendri Far-Far, di Ambon, Senin.
Verifikasi ulang dilakukan di Maluku Tengah karena berdasarkan laporan klasifikasi data rumah yang rusak belum sesuai dengan kondisi di lapangan, di samping ada data yang ganda.
Data rumah rusak belum valid menyebabkan penyaluran dana stimulan tahap pertama, Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Cash For Work (CFW) atau anggaran pembersihan rumah, untuk korban gempa di Maluku Tengah belum bisa disalurkan.
Dari tiga wilayah terdampak gempa, baru Kota Ambon dan kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang data rumah rusaknya sudah akurat dan proses pencairan DTH maupun CFW sudah mulai disalurkan melalui rekening masing-masing pengungsi.
Pihaknya mengupayakan verifikasi ulang terhadap rumah warga Maluku Tengah yang rusak dapat secepatnya rampung, sehingga proses pencairan dana stimulan, DTH maupun dana pembersihan rumah dapat disalurkan.
"Petunjuk teknis (juknis) penyaluran bantuan sudah dikeluarkan Pemprov Maluku, karena itu data rumah rusak di Maluku Tengah perlu segera diselesaikan," tandasnya.
Ditambahkannya, ketiga jenis anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak di Maluku Tengah tercatat lebih besar dari dua daerah terdampak lainnya.
Berdasarkan data hasil verifikasi sebelumnya, jumlah rumah yang rusak akibat gempa di Maluku Kabupaten Maluku Tengah tercatat 4.446 unit rumah rusak ringan, 2.454 unit rusak sedang dan 2.106 unit rusak berat.
Hendri menambahkan pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mentransfer dana stimulan tahap I, DTH untuk enam bulan serta CFW ke rekening pemkab Maluku Tengah, Kota Ambon dan SBB dengan total anggaran sebesar Rp94,12 miliar sejak awal Desember 2019.
Maluku Tengah tercatat memperoleh dana stimulan tahap I sebesar Rp52,65 miliar, DTH sebesar Rp6,31 miliar dan dana CFW Rp2,25 miliar, Kota Ambon memperoleh dana stimulan tahap I Rp15,3 miliar, DTH Rp918 juta dan dana CFW Rp407,75 juta, sedangkan SBB memperoleh stimulan tahap I sebesar Rp15 miliar, DTH Rp900 juta serta dana CFW Rp375 juta.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Tim BPBD provinsi dan kabupaten Maluku Tengah mulai melakukan verifikasi ulang data rumah rusak berat, sedang maupun ringan yang sudah ada agar lebih valid," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Maluku, Hendri Far-Far, di Ambon, Senin.
Verifikasi ulang dilakukan di Maluku Tengah karena berdasarkan laporan klasifikasi data rumah yang rusak belum sesuai dengan kondisi di lapangan, di samping ada data yang ganda.
Data rumah rusak belum valid menyebabkan penyaluran dana stimulan tahap pertama, Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Cash For Work (CFW) atau anggaran pembersihan rumah, untuk korban gempa di Maluku Tengah belum bisa disalurkan.
Dari tiga wilayah terdampak gempa, baru Kota Ambon dan kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang data rumah rusaknya sudah akurat dan proses pencairan DTH maupun CFW sudah mulai disalurkan melalui rekening masing-masing pengungsi.
Pihaknya mengupayakan verifikasi ulang terhadap rumah warga Maluku Tengah yang rusak dapat secepatnya rampung, sehingga proses pencairan dana stimulan, DTH maupun dana pembersihan rumah dapat disalurkan.
"Petunjuk teknis (juknis) penyaluran bantuan sudah dikeluarkan Pemprov Maluku, karena itu data rumah rusak di Maluku Tengah perlu segera diselesaikan," tandasnya.
Ditambahkannya, ketiga jenis anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak di Maluku Tengah tercatat lebih besar dari dua daerah terdampak lainnya.
Berdasarkan data hasil verifikasi sebelumnya, jumlah rumah yang rusak akibat gempa di Maluku Kabupaten Maluku Tengah tercatat 4.446 unit rumah rusak ringan, 2.454 unit rusak sedang dan 2.106 unit rusak berat.
Hendri menambahkan pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mentransfer dana stimulan tahap I, DTH untuk enam bulan serta CFW ke rekening pemkab Maluku Tengah, Kota Ambon dan SBB dengan total anggaran sebesar Rp94,12 miliar sejak awal Desember 2019.
Maluku Tengah tercatat memperoleh dana stimulan tahap I sebesar Rp52,65 miliar, DTH sebesar Rp6,31 miliar dan dana CFW Rp2,25 miliar, Kota Ambon memperoleh dana stimulan tahap I Rp15,3 miliar, DTH Rp918 juta dan dana CFW Rp407,75 juta, sedangkan SBB memperoleh stimulan tahap I sebesar Rp15 miliar, DTH Rp900 juta serta dana CFW Rp375 juta.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020