Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah (Rakorda) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM), di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa.
Dilaksanakan di lokasi wisata Danau Lorulun, Rakorda yang dijadwalkan berlangsung hingga 5 Maret 2020 tersebut dibuka oleh Sekretaris Menteri KUKM Prof Rully Indrawan.
Kegiatan itu akan membahas sejumlah isu terkait pelaksanaan tugas pembinaan KUMKM dan mengevaluasi pelaksanaan program atau pemberdayaannya, juga pengusulan program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM untuk 2021.
Pejabat kementerian KUKM, kepala dinas, pejabat eselon III dan IV KUMKM dan atau yang membidangi KUMKM se-Provinsi Maluku hadir dalam Rakorda tersebut,
Sekretaris Menteri KUKM Prof Rully Indrawan mengatakan dalam waktu dekat ini Pemerintah Pusat akan menyusun terobosan baru dengan merancang Undang-Undang Omni Buslaw Cipta Kerja.
Pemerintah juga berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM dengan menyusun tiga pilar strategis nasional, yang mana turunannya adalah enam program strategis.
Enam program strategis tersebut, yakni perluasan akses pasar, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas usaha dan manajemen SDM usaha, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, dan koordinasi lintas sektor.
"Upaya untuk memberikan kemudahan kepada UMKM, Pemerintah menyusun tiga pilar strategis nasional, antara lain kapasitas usaha dan kompetensi UMKM, lembaga keuangan yang ramah bagi UMKM serta koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM," katanya.
Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Saleh Tio mengatakan tercatat sedikitnya ada 3.261 koperasi di Maluku dan lebih dari 55.000 UMKM yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
Ia berharap Rakorda KUMKM dapat menentukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan ekonomi masyarakat ke depan.
"Provinsi Maluku dengan wilayah perairan yang luas ini menjadi keuntungan tersendiri, namun di lain sisi juga merupakan tantangan. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
Dilaksanakan di lokasi wisata Danau Lorulun, Rakorda yang dijadwalkan berlangsung hingga 5 Maret 2020 tersebut dibuka oleh Sekretaris Menteri KUKM Prof Rully Indrawan.
Kegiatan itu akan membahas sejumlah isu terkait pelaksanaan tugas pembinaan KUMKM dan mengevaluasi pelaksanaan program atau pemberdayaannya, juga pengusulan program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM untuk 2021.
Pejabat kementerian KUKM, kepala dinas, pejabat eselon III dan IV KUMKM dan atau yang membidangi KUMKM se-Provinsi Maluku hadir dalam Rakorda tersebut,
Sekretaris Menteri KUKM Prof Rully Indrawan mengatakan dalam waktu dekat ini Pemerintah Pusat akan menyusun terobosan baru dengan merancang Undang-Undang Omni Buslaw Cipta Kerja.
Pemerintah juga berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM dengan menyusun tiga pilar strategis nasional, yang mana turunannya adalah enam program strategis.
Enam program strategis tersebut, yakni perluasan akses pasar, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas usaha dan manajemen SDM usaha, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, dan koordinasi lintas sektor.
"Upaya untuk memberikan kemudahan kepada UMKM, Pemerintah menyusun tiga pilar strategis nasional, antara lain kapasitas usaha dan kompetensi UMKM, lembaga keuangan yang ramah bagi UMKM serta koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM," katanya.
Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Saleh Tio mengatakan tercatat sedikitnya ada 3.261 koperasi di Maluku dan lebih dari 55.000 UMKM yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
Ia berharap Rakorda KUMKM dapat menentukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan ekonomi masyarakat ke depan.
"Provinsi Maluku dengan wilayah perairan yang luas ini menjadi keuntungan tersendiri, namun di lain sisi juga merupakan tantangan. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020