PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (IUW MMU) menerima 390 sertifikat tanah dengan luas mencapai 233 ribu meter persegi yang tersebar di Provinsi Maluku dari Kementerian ATR/BPN.
Penyerahan sertifikat diserahkan secara simbolis oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal, kepada General Manager PLN UIW MMU, Romantika Dwi Juni Putra dan General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Maluku, Jonner M. P., disaksikanWakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Gubernur Maluku Murad Ismail, di Ambon, Jumat.
Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, menyatakan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kerja sama tersebut diperkuat dengan dukungan dari KPK yang memiliki satu fokus yakni program pencegahan korupsi melalui pembenahan dan penyelamatan aset tetap BUMN.
"PLN merasakan betul sinergitas yang luar biasa dari BPN dan KPK, " katanya.
Ia menjelaskan, sertifikasi aset tanah PLN di provinsi Maluku yang semula hanya 18 persen per 31 Desember 2019, saat ini meningkat menjadi 86 persen.
"Presiden Jokowi menugaskan kementerian ATR/ BPN untuk menyelesaikan masalah sertifikat 12 juta bidang lahan dalam lima tahun. Hari ini, dengan suasana yang berbeda di Kota Ambon, menjadi tempat ditemukannya titik terang sertifikasi tanah, kata Darmawan.
Pihaknya menyampaiakan pencapaian ini tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN Maluku, dan Pemerintah Daerah yang berada di Maluku.
Saertifikasi tanah ini lanjutnya, tidak hanya bermanfaat bagi PLN, tetapi juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“PLN merasakan betul uluran bantuan yang luar biasa dari BPN dan Pemda. Kerja sama tersebut makin diperkokoh lagi dengan dukungan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, memiliki satu fokus yakni program pencegahan korupsi melalui pembenahan dan penyelamatan aset tetap BUMN," katanya.
Sementara itu Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal mengapresiasi tingginya inisiatif PLN dalam proses sertifikasi tanah membuat proses sertifikasi dapat dilakukan dengan cepat.
Perintah Presiden dan kerja sama banyak pihak, tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar. Seluruh sumber daya dan dana akan kita upayakan.
"Kita berharap BUMN, BUMD dan Pemerintah Daerah mencontoh PLN, melakukan sertifikasi atas aset-aset tanah, " kata Sunraizal.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020