Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Taufik Madjid meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di Maluku Utara (Malut) untuk membuat desa percontohan seperti desa berstatus mandiri yang akan menjadi model pengembangan bagi desa-desa lainnya.
"Kita harus mendorong ada desa yang menjadi contoh, menjadi proyek percontohan yang itu kemudian akan menjadi contoh dan bisa direvitalisasi untuk menjadi contoh bagi desa-desa yang lain," katanya di Ternate, Senin.
Menurut dia, harus ada desa mandiri di Malut agar ada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan ada tiga indeks yang bisa dipakai untuk mengukur kemajuan dan perkembangan desa yaitu, pertama adalah indeks ketahanan ekonomi.
Dikatakannya, ada instrumen ekonomi yang harus bisa diakses oleh masyarakat desa, asal ada Badan Usaha Milik Desa (BUMD), ada sistem keuangan inklusif seperti pasar desa yang bisa atau gampang diakses.
"Sumber dananya bisa dari dana desa, bisa juga dari dana-dana bantuan dari Kementerian Lembaga atau dari Pemerintah Daerah, itu indeks ketahanan ekonomi," ujarnya.
Begitu pula, indeks ketahanan sosial, indeks ini berfungsi menggeser epicentrum pembangunan atau paling tidak setara dengan pembangunan kewilayahan dan pembangunan kewargaan.
"Jadi aspek kewilayahan penting di satu sisi diimbangi dengan pembangunan kewargaan. Jadi bagaimana sosial kita bisa jaga, nilai-nilai kegotongroyongan, adat, kearifan lokal kita bisa jaga, itu menjadi basis dari indeks ketahanan sosial," ujar putra daerah Malut tersebut.
Menurut dia, desa harus memiliki daya tahan kuat terhadap ancaman lingkungan dan menerapkan prinsip Sustainalbe Development Goal (SDGs) sehingga betul-betul ada pembangunan desa yang berkelanjutan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Kita harus mendorong ada desa yang menjadi contoh, menjadi proyek percontohan yang itu kemudian akan menjadi contoh dan bisa direvitalisasi untuk menjadi contoh bagi desa-desa yang lain," katanya di Ternate, Senin.
Menurut dia, harus ada desa mandiri di Malut agar ada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan ada tiga indeks yang bisa dipakai untuk mengukur kemajuan dan perkembangan desa yaitu, pertama adalah indeks ketahanan ekonomi.
Dikatakannya, ada instrumen ekonomi yang harus bisa diakses oleh masyarakat desa, asal ada Badan Usaha Milik Desa (BUMD), ada sistem keuangan inklusif seperti pasar desa yang bisa atau gampang diakses.
"Sumber dananya bisa dari dana desa, bisa juga dari dana-dana bantuan dari Kementerian Lembaga atau dari Pemerintah Daerah, itu indeks ketahanan ekonomi," ujarnya.
Begitu pula, indeks ketahanan sosial, indeks ini berfungsi menggeser epicentrum pembangunan atau paling tidak setara dengan pembangunan kewilayahan dan pembangunan kewargaan.
"Jadi aspek kewilayahan penting di satu sisi diimbangi dengan pembangunan kewargaan. Jadi bagaimana sosial kita bisa jaga, nilai-nilai kegotongroyongan, adat, kearifan lokal kita bisa jaga, itu menjadi basis dari indeks ketahanan sosial," ujar putra daerah Malut tersebut.
Menurut dia, desa harus memiliki daya tahan kuat terhadap ancaman lingkungan dan menerapkan prinsip Sustainalbe Development Goal (SDGs) sehingga betul-betul ada pembangunan desa yang berkelanjutan.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020