Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Maluku Utara (Malut) 2011 diharapkan mmemberi responsif terhadap masalah gender di daerah itu. "Ini dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan pogram pembangunan dapat dinikmati perempuan dan anak, serta tidak terdapat bias gender terhadap perempuan di berbagai bidang," kata Pengamat Universita Khairun Ternate, Aisyah Hasim, MSi di Ternate, Senin. Hal ini dimulai dari Pemprov Malut melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta Pemda kabupaten/kota, wajib menyusun program anggaran yang responsif gender yang ditetapkan dalam APBD 2011. Menurutnya, selama ini program pemerintah yang dilaksanakan tidak tepat pada sasaran dan tidak berpihak kepada perempuan. Oleh karena itu, instansi terkait dalam hal ini SKPD agar dapat membuat penyusunan program responsif gender dengan merealisasikan anggaran harus responsif gender. Hal ini penting, sehingga out put yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat memperoleh manfaat yang dinikmati perempuan dan anak dari hasil pembanguan yang dilaksanakan pemerintah. Ia mengatakan, jika anggaran yang responsif gender dapat berjalan, maka tidak terjadi bias gender terhadap perempuan di berbagai bidang. Untuk menerapkan hal tersebut, perencanaan dan penyusunan anggaran harus dimulai dari desa melalui Musrembang desa. Tentunya pelaksanaan program SKPD tepat pada sasaran yang dimaksud. Musrembang harus ada program yang diprioritaskan dan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini perlu adanya tim asistensi dalam penyusunan APBD dan anggaran gender.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2010