Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat daerah ini pada Februari 2021 mengalami deflasi dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar -0,41 persen (mont to month/mtm), lebih rendah dibanding dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0,02 persen (mtm)
"Perkembangan ini dipengaruhi oleh deflasi pada kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok transportasi. Secara tahunan, IHK Provinsi Maluku pada Februari 2021 tercatat mengalami deflasi sebesar -1,00 persen (year on year/yoy), lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat 1,38 persen (yoy), serta lebih rendah target pencapaian inflasi 2021 yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3 persen ±1 persen (yoy)," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku, Noviarsano Manullang, di Ambon, Jumat.
.
Deflasi Provinsi Maluku pada Februari 2021 utamanya disebabkan oleh deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar -1,67 persen (mtm) yang disebabkan oleh masih rendahnya permintaan masyarakat akibat pandemi COVID-19.
Meskipun di sisi lain stok kebutuhan pokok tercukupi didukung panen komoditi hortikultura di beberapa wilayah Provinsi Maluku. Sementara itu, deflasi pada kelompok transportasi dan pergudangan tercatat sebesar -0,98 persen (mtm).
Tren penurunan harga tiket angkutan udara yang terjadi sejak awal 2020 disebabkan karena terbatasnya mobilitas masyarakat akibat pandemi COVID - 19, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah destinasi Jawa dan Bali, dan kebijakan wajib tes cepat antigen bagi penumpang bandara yang akan keluar-masuk Maluku menjadi penyebab tekanan pada harga tiket angkutan udara hingga Februari 2021.
Tekanan deflasi yang lebih dalam di Provinsi Maluku ditahan oleh kenaikan harga ikan layang, daging ayam ras, ikan cakalang olahan, dan ikan kembung. Naiknya harga ikan disebabkan oleh turunnya produktivitas nelayan tangkap akibat cuaca buruk akibat la nina yang terjadi di Maluku pada awal 2021 dan masih dirasakan sampai dengan saat ini.
Selain itu, inflasi juga terjadi pada komoditas biaya saluran TV seiring dengan tingginya angka bekerja dari rumah dan komoditas obat dengan resep seiring dengan iklim pancaroba yang terjadi di Provinsi Maluku.
Pada awal 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dan TPID Provinsi Maluku fokus pada monitoring klaster hortikultura untuk memulai program pelatihan dan pengembangan petani pada musim tanam.
Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan ketersediaan stok bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok di wilayah Maluku.
Kantor Bank Indonesia Provinsi Maluku juga berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemkab dan Pemkot untuk memfasilitasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Maluku dengan beberapa provinsi di Indonesia.
Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten, guna mengendalikan inflasi 2021 sesuai dengan kisaran targetnya TPID Provinsi Maluku sebesar 3,0 persen ± 1 persen.
Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif (4 K) .
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Perkembangan ini dipengaruhi oleh deflasi pada kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok transportasi. Secara tahunan, IHK Provinsi Maluku pada Februari 2021 tercatat mengalami deflasi sebesar -1,00 persen (year on year/yoy), lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat 1,38 persen (yoy), serta lebih rendah target pencapaian inflasi 2021 yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3 persen ±1 persen (yoy)," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku, Noviarsano Manullang, di Ambon, Jumat.
.
Deflasi Provinsi Maluku pada Februari 2021 utamanya disebabkan oleh deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar -1,67 persen (mtm) yang disebabkan oleh masih rendahnya permintaan masyarakat akibat pandemi COVID-19.
Meskipun di sisi lain stok kebutuhan pokok tercukupi didukung panen komoditi hortikultura di beberapa wilayah Provinsi Maluku. Sementara itu, deflasi pada kelompok transportasi dan pergudangan tercatat sebesar -0,98 persen (mtm).
Tren penurunan harga tiket angkutan udara yang terjadi sejak awal 2020 disebabkan karena terbatasnya mobilitas masyarakat akibat pandemi COVID - 19, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah destinasi Jawa dan Bali, dan kebijakan wajib tes cepat antigen bagi penumpang bandara yang akan keluar-masuk Maluku menjadi penyebab tekanan pada harga tiket angkutan udara hingga Februari 2021.
Tekanan deflasi yang lebih dalam di Provinsi Maluku ditahan oleh kenaikan harga ikan layang, daging ayam ras, ikan cakalang olahan, dan ikan kembung. Naiknya harga ikan disebabkan oleh turunnya produktivitas nelayan tangkap akibat cuaca buruk akibat la nina yang terjadi di Maluku pada awal 2021 dan masih dirasakan sampai dengan saat ini.
Selain itu, inflasi juga terjadi pada komoditas biaya saluran TV seiring dengan tingginya angka bekerja dari rumah dan komoditas obat dengan resep seiring dengan iklim pancaroba yang terjadi di Provinsi Maluku.
Pada awal 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dan TPID Provinsi Maluku fokus pada monitoring klaster hortikultura untuk memulai program pelatihan dan pengembangan petani pada musim tanam.
Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan ketersediaan stok bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok di wilayah Maluku.
Kantor Bank Indonesia Provinsi Maluku juga berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemkab dan Pemkot untuk memfasilitasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Maluku dengan beberapa provinsi di Indonesia.
Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten, guna mengendalikan inflasi 2021 sesuai dengan kisaran targetnya TPID Provinsi Maluku sebesar 3,0 persen ± 1 persen.
Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif (4 K) .
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021