Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menindaklanjuti rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri sekaligus memantau infrastruktur di ibu kota Provinsi Maluku Utara (Malut), Sofifi.
"Pembangunan infrastruktur perumahan dan infrastruktur dasar juga diperlukan supaya Sofifi tidak bergantung ke wilayah lain, seperti ke Halmahera," kata Menko Luhut saat kunjungan kerjanya di Ternate, Rabu.
Sofifi ditetapkan sebagai ibu kota Malut sejak 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tetapi Sofifi menghadapi permasalahan sebagai ibu kota provinsi karena tidak adanya kepastian administrasi pemerintahan dan tidak lengkapnya sarana dan prasarana..
"Kita pada 23 Juni 2021 membahas tentang pengembangan Kota Baru Sofifi sebagai _projek prioritas strategis amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, juga pembangunan infrastruktur di daerah sekitarnya," ujar Menko Luhut.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A Djalil, dan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba, serta pemimpin daerah dari berbagai instansi di Malut.
Menurutnya, tujuan kunjungan Menko Luhut beserta rombongan adalah untuk melihat kondisi infrastruktur Sofifi yang kendati telah ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Malut sejak 1999, tetapi masih mengalami berbagai kendala.
Oleh karena itu, pengembangan kota baru Sofifi dimuat dalam _projek prioritas strategis RPJMN 2020-2024. Melalui amanat tersebut, Sofifi ditargetkan mampu berperan sebagai pusat kegiatan skala provinsi, baik untuk kawasan perkantoran, komersil skala kota, dan kota jasa.
Selain itu, Sofifi juga diharapkan dapat menjadi simpul transportasi regional dengan moda dan jaringan kota infrastrukktur yang terpadu, termasuk sebagai pintu masuk utama transportasi laut di Malut.
Menteri Tito yang turut hadir dalam rapat pun mengemukakan, pengembangan Kota Sofifi ini bisa dibilang tanggung karena belum semua pemerintahan vertikal dipindahkan dari Ternate.
"Ini membuat situasi pemerintahan kurang begitu stabil dan nyaman sehingga juga berdampak pada proses pembangunan," katanya.
Padahal, pembangunan-pembangunan ini menjadi penting untuk mewujudkan visi Malut yang sejahtera. Senada dengan Menko Luhut soal pembangunan infrastruktur di Sofifi.
Sementara itu, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menyatakan, misi nomor dua provinsi adalah mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan wilayah.
Gubernur menjelaskan keinginan untuk membangun Sofifi belum terwujud karena adanya kendala kesenangan sehingga dibutuhkan sebuah konsep yang disebut dengan kawasan khusus ibu kota Sofifi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Pembangunan infrastruktur perumahan dan infrastruktur dasar juga diperlukan supaya Sofifi tidak bergantung ke wilayah lain, seperti ke Halmahera," kata Menko Luhut saat kunjungan kerjanya di Ternate, Rabu.
Sofifi ditetapkan sebagai ibu kota Malut sejak 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tetapi Sofifi menghadapi permasalahan sebagai ibu kota provinsi karena tidak adanya kepastian administrasi pemerintahan dan tidak lengkapnya sarana dan prasarana..
"Kita pada 23 Juni 2021 membahas tentang pengembangan Kota Baru Sofifi sebagai _projek prioritas strategis amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, juga pembangunan infrastruktur di daerah sekitarnya," ujar Menko Luhut.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A Djalil, dan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba, serta pemimpin daerah dari berbagai instansi di Malut.
Menurutnya, tujuan kunjungan Menko Luhut beserta rombongan adalah untuk melihat kondisi infrastruktur Sofifi yang kendati telah ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Malut sejak 1999, tetapi masih mengalami berbagai kendala.
Oleh karena itu, pengembangan kota baru Sofifi dimuat dalam _projek prioritas strategis RPJMN 2020-2024. Melalui amanat tersebut, Sofifi ditargetkan mampu berperan sebagai pusat kegiatan skala provinsi, baik untuk kawasan perkantoran, komersil skala kota, dan kota jasa.
Selain itu, Sofifi juga diharapkan dapat menjadi simpul transportasi regional dengan moda dan jaringan kota infrastrukktur yang terpadu, termasuk sebagai pintu masuk utama transportasi laut di Malut.
Menteri Tito yang turut hadir dalam rapat pun mengemukakan, pengembangan Kota Sofifi ini bisa dibilang tanggung karena belum semua pemerintahan vertikal dipindahkan dari Ternate.
"Ini membuat situasi pemerintahan kurang begitu stabil dan nyaman sehingga juga berdampak pada proses pembangunan," katanya.
Padahal, pembangunan-pembangunan ini menjadi penting untuk mewujudkan visi Malut yang sejahtera. Senada dengan Menko Luhut soal pembangunan infrastruktur di Sofifi.
Sementara itu, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menyatakan, misi nomor dua provinsi adalah mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan wilayah.
Gubernur menjelaskan keinginan untuk membangun Sofifi belum terwujud karena adanya kendala kesenangan sehingga dibutuhkan sebuah konsep yang disebut dengan kawasan khusus ibu kota Sofifi.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021