Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan peran institusi penegak hukum menjadi salah satu kunci utama untuk mendukung agenda Presiden RI Prabowo Subianto dalam menyelesaikan tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia.
Penegakan hukum yang adil, konsisten, dan bebas dari tebang pilih merupakan prasyarat untuk memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan iklim produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Bamsoet di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa Indonesia sedang menghadapi ujian multidimensi yang kompleks, mulai dari korupsi yang masih merajalela, tingginya angka pengangguran, hingga melemahnya daya beli masyarakat.
"Presiden telah berupaya merespons ini. Akan tetapi, tanpa dukungan maksimal dari penegak hukum yang kredibel, upaya tersebut akan sia-sia," kata Bamsoet.
Mantan Ketua DPR tersebut juga mengkritisi praktik tebang pilih dalam penanganan kasus hukum yang menggerogoti kredibilitas institusi penegak hukum.
Masyarakat masih mempertanyakan mengapa kasus korupsi besar seperti skandal pengadaan barang dan jasa di sektor infrastruktur atau kasus perpajakan tertentu lambat diusut, sementara kasus kecil justru diproses cepat. Hal ini menciptakan persepsi negatif bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Menurut dia, maraknya aksi premanisme juga mengganggu iklim usaha di Indonesia. Oleh karena itu, premanisme adalah musuh investasi dan pemulihan ekonomi.
"Penegak hukum harus sigap menindak tegas pelaku, sekaligus membuka ruang dialog untuk menyelesaikan akar masalah, seperti kesenjangan ekonomi," katanya.
Bamsoet menyebut lemahnya responsivitas penegak hukum berpotensi memunculkan masalah baru yang semakin membebani pemerintah. Misalnya, aksi unjuk rasa buruh yang kerap berujung anarkis atau konflik agraria yang melibatkan korporasi dan masyarakat lokal.
“Kami mendorong Polri, kejaksaan, dan KPK untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Setiap potensi konflik harus diidentifikasi sejak dini dan diselesaikan secara hukum sebelum meluas," kata Bamsoet.
Ia menyakini di tengah tekanan global seperti resesi ekonomi, kenaikan suku bunga, dan ketegangan geopolitik, penegakan hukum yang adil akan menjadi fondasi bagi stabilitas nasional.
Oleh sebab itu, lanjut dia, hukum harus menjadi panglima. Jika masyarakat melihat setiap kasus ditangani transparan, kepercayaan pada pemerintah akan pulih.
"Ini merupakan modal besar untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan," ujarnya.
Tanpa dukungan konkret dari institusi hukum, menurut dia, agenda reformasi dan pemulihan ekonomi hanya akan menjadi wacana.
"Kami berharap pada tahun 2025 menjadi momentum perbaikan. Penegak hukum harus menjadi garda depan, bukan penghambat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera," tuturnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bamsoet: Penegakan hukum solusi masalah multidimensi di Indonesia
