Jakarta (ANTARA) - Dalam waktu singkat di akhir Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto akan berpindah dari arena solidaritas regional di KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur (26-28 Oktober), ke forum teknologi dan ekonomi masa depan di KTT APEC di Korea Selatan (31 Oktober-1 November).
Dua panggung diplomasi ini, yang rencananya dihadiri pemimpin dunia seperti Presiden AS Donald Trump dan PM China Li Qiang di ASEAN, merupakan cerminan nyata dari jurang demografi yang kini menganga di kawasan Asia-Pasifik.
Di satu sisi, Asia Timur menghadapi krisis populasi yang menua dan kekurangan tenaga kerja; di sisi lain, Asia Tenggara, khususnya Indonesia, harus mengkonversi bonus demografi besar-besaran menjadi aset riil.
Tantangan Indonesia bukan hanya soal pertumbuhan penduduk yang terkendali, melainkan bagaimana negara ini menghadapi ketidakseimbangan demografi regional.
Negara-negara maju di Asia Timur, seperti Jepang dan Korea, membutuhkan suplai tenaga kerja untuk menopang ekonominya yang terbebani populasi lansia.
Sementara itu, Indonesia memiliki jutaan penduduk usia produktif yang, tanpa strategi cerdik, dapat berubah menjadi bencana pengangguran massal, diperparah oleh otomatisasi yang dibawa oleh AI.
Di sinilah terletak tantangan dan peluang ganda Indonesia: mengatasi masalah ketimpangan internal sambil menawarkan solusi bagi ketimpangan demografi regional.
Inilah mengapa agenda ganda Prabowo sebaiknya dilihat sebagai sebuah strategi dua kaki untuk menavigasi ketidakseimbangan demografi Asia.
Indonesia memperkuat fondasi regional agar negara dapat merangkul semua anggotanya, sekaligus Indonesia patut merancang masa depan pekerjaan agar bonus demografi bangsa terintegrasi, bukan tereliminasi, oleh laju teknologi global.
Inklusi jadi kunci
KTT ASEAN di Kuala Lumpur mengusung tema penting: “Inklusivitas dan Keberlanjutan,” yang sesungguhnya adalah cetak biru untuk mengatasi risiko demografi di tingkat regional.
Bagi Indonesia, tema ini perlu konkret menjamin bonus demografi tidak membebani, melainkan menjadi kekuatan pendorong di ASEAN.
Inklusivitas berarti memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di ibu kota atau negara-negara maju, tetapi juga merangkul pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat di perbatasan, di mana mayoritas tenaga kerja muda berada.
Prabowo perlu menyoroti perlunya pemerataan hasil pembangunan agar seluruh wilayah, termasuk Timor Leste yang baru diresmikan, dapat menciptakan lapangan kerja yang layak bagi angkatan kerja muda.
Jika pembangunan hanya terpusat, maka ketimpangan ekonomi dan sosial akan menciptakan laju urbanisasi tak terkendali yang sulit dibendung, membuat bonus demografi menjadi bom waktu sosial di kota-kota besar.
Sementara itu, Keberlanjutan menjamin investasi jangka panjang pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dengan kualitas tinggi dan ramah lingkungan, seperti transisi energi yang adil dan pembangunan ekonomi hijau.
Fokus pada ketahanan pangan dan ekonomi biru bangsa juga krusial untuk membuka lapangan kerja baru di sektor maritim dan pertanian presisi yang sejalan dengan Visi ASEAN 2045, tujuannya menjamin kemakmuran jangka panjang bagi generasi muda.
Kepemimpinan nasional perlu memastikan stabilitas internal kawasan agar fokus pada pembangunan demografi ini tidak terganggu isu eksternal.
Demografi dan digital
Dua hari setelah KTT ASEAN, sorotan beralih ke Seoul untuk KTT APEC, di mana isu Kecerdasan Buatan (AI) dan Perubahan Demografi menjadi topik utama.
Di sinilah Indonesia berdiri di tengah historis dalam menghadapi ketimpangan regional. Negara-negara Asia Timur menghadapi tantangan penuaan populasi dan kekurangan tenaga kerja, yang merupakan cerminan dari laju pertumbuhan penduduk yang sudah sulit ditingkatkan. Indonesia, di sisi lain, menikmati kelebihan penduduk usia produktif.
Prabowo memiliki peluang emas untuk memosisikan Indonesia sebagai solusi demografi bagi kawasan Asia-Pasifik. Indonesia dapat menjadi sumber tenaga kerja terampil dan pasar konsumen yang vital untuk menopang negara-negara APEC yang menua.
Pesan yang sebaiknya disampaikan jelas: alih-alih melihatnya sebagai beban, bonus demografi Indonesia adalah lokomotif pertumbuhan regional. Namun, peluang ini datang bersamaan dengan ancaman terbesar: AI.
Isu AI menjadi sangat sensitif karena mengancam lapangan pekerjaan dalam skala besar, yang berpotensi memperburuk ketimpangan demografi internal Indonesia.
Jika tidak diatur dan direspons dengan cepat, AI bisa mengubah bonus demografi menjadi bencana demografi karena ketersediaan pekerjaan tidak sebanding dengan ledakan populasi usia produktif. Untuk itu, Indonesia perlu mengadvokasi pendekatan yang seimbang dalam penggunaan AI.
Pendekatan seimbang Indonesia dapat mencakup tiga pilar solusi konstruktif untuk mengatasi ketimpangan demografi dan digital. Inti dari strategi ini adalah memastikan AI Berbasis Etika dan Kemanusiaan; Indonesia perlu mendorong kesepakatan regional APEC agar pengembangan teknologi ini berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.
Selain itu, Indonesia dapat mengupayakan Investasi Re-skilling Massal melalui kerja sama APEC untuk investasi dan pendanaan dalam program re-skilling dan pendidikan vokasi yang didesain ulang.
Tujuannya jelas: puluhan juta tenaga kerja muda patut siap menghadapi era otomatisasi agar ketimpangan tidak melebar.
Terakhir, Indonesia dapat menetapkan Prioritas Solusi Keberlanjutan, mendorong agar investasi dan penelitian AI di kawasan APEC diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan Indonesia, yang sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Intinya, di Seoul, Indonesia perlu bernegosiasi agar para pemimpin APEC melihat bonus demografi Indonesia sebagai mitra strategis yang perlu dibekali dengan etika, teknologi, dan kesempatan yang adil untuk memanfaatkan AI.
Kerja sama ini seyogianya berorientasi pada dampak nyata yang dirasakan oleh pelaku usaha dan dunia kerja, mengatasi jurang ketimpangan demografi internal dan regional.
Benang merah dari perjalanan diplomatik ganda ini adalah kemandirian dan ketahanan dalam menghadapi perubahan demografi.
Di Kuala Lumpur, ketahanan diupayakan melalui solidaritas regional dan tanggung jawab lingkungan (Keberlanjutan). Di Seoul, ketahanan diukur melalui kesiapan Indonesia menghadapi disrupsi teknologi (AI) dan potensi tenaga kerja (Bonus Demografi).
Indonesia, melalui dua forum ini, menegaskan bahwa negara tidak bisa hanya fokus pada ketimpangan internal. Indonesia juga dapat menjadi solusi atas jurang demografi regional.
Stabilitas adalah fondasi untuk modernisasi, dan modernisasi yang bertanggung jawab adalah kunci untuk keberlanjutan stabilitas itu sendiri.
Oleh karena itu, diplomasi ganda Prabowo di akhir Oktober 2025 ini adalah langkah awal penting untuk memastikan bahwa Indonesia, dengan bonus demografinya, tidak hanya menjadi penyeimbang geopolitik, tetapi juga percontohan bagaimana negara berkembang dapat memanfaatkan era AI secara inklusif dan berkelanjutan, mengubah tantangan demografi menjadi kekuatan utama Asia.
*) Rioberto Sidauruk, Tenaga Ahli AKD DPR RI.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Memanfaatkan bonus demografi sebagai lokomotif pertumbuhan Asia
