Gubernur Maluku janji angkat guru honorer sebagai PNS

Ambon (ANTARA) - Gubernur Maluku, Murad Ismail berjanji akan mempertimbangkan pengangkatan para guru berstatus honorer di provinsi tersebut sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

"Saya dan Wakil Gubernur (Wagub), Barnabas Orno akan melihat aturan yang berlaku. Jika dimungkinan maka kita akan mengangkat mereka sebagai PNS," katanya usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019 tingkat provinsi yang dipusatkan di Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Kamis.

Dia menegaskan, dirinya bersama Wagub baru sepekan terakhir bertugas sebagai kepala daerah, sehingga memerlukan waktu untuk mempelajari berbagai masalah yang dihadapi di daerah ini.

Gubernur berjanji akan meminta data jumlah guru honorer non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Maluku dari Kadis Pendidikan Nasional (Diknas) Maluku, Saleh Thio untuk dipelajari lebih lanjut dan diputuskan langkah penanganannya.

Dia juga menyatakan akan mengecek gaji yang diperoleh oleh para guru honorer agar diketahui layak tidaknya upah yang mereka peroleh dari profesi mulia tersebut.

"Jadi semua masalah di sektor pendidikan akan kita perbaiki, termasuk guru honorer, karena mereka sudah mengabdi cukup lama untuk mencerdaskan anak-anak di Maluku," ujar Gubernur.

Dia menyatakan, jika aturan memungkinan, maka para guru honor, terutama yang sudah bertugas lama dan berusia tua dapat segera diangkat sebagai PNS dan tidak perlu mengikuti seleksi atau tes.

"Kalau harus ikut tes pasti mereka tidak akan lulus lagi, padahal sudah lama mengabdi mencerdaskan para siswa. Setelah itu barulah kita laporkan ke Mendagri dan Menteri Pendidikan," katanya.

Pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas utama yang akan dibenahinya bersama Wagub Barnabas Orno selama lima tahun kepemimpinan, baik peningkatan sarana dan prasarana, guru serta kualitas para siswa.

"Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu dari empat hal penting yang harus segera dibenahi di Maluku selama lima tahun kepemimpinan saya dan Wagub," ujarnya.

Masalah yang akan ditangani selama kepemimpinannya adalah mengeluarkan Maluku dari peringkat ketiga sebagai daerah termiskin di Indonesia, mengatasi tingginya angka pengangguran yang menduduki peringkat pertama tertinggi secara nasional, serta perbaikan sektor pelayanan publik yang cukup memperhatinkan, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan Kadis Diknas Maluku, Saleh Thio mengatakan, jumlah guru kontrak atau honorer non ASN di 11 kabupaten/kota di Maluku hingga akhir 2018 tercatat sebanyak Rp2.847 orang.

Para guru honorer, khususnya SMA/SMK ditangani oleh pemerintah provinsi sedangkan SD dan SMP ditangani kabupaten/kota.