#HASIL HARMONISASI

Kami memiliki 138 berita tentang hasil harmonisasi

Kemenkum Malut harmonisasi Ranperbup Tata Ruang Wilayah Perencanaan Weda Tengah

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati ...

Optimalkan akuntabilitas SKPD, Pemkab Halteng gandeng Kemenkum Malut harmonisasi Ranperbup Pemberian Penghargaan dan Sanksi AKIP

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) menunjukan keseriusannya dalam memperkuat peran Satuan Kerja Perangkat ...

Kemenkum Malut harmonisasi tiga Ranperbup Halmahera Tengah, dorong produk hukum daerah berkualitas

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan ...

Kemenkum Malut harmonisasi Ranperbup Pemilihan Kepala Desa Pulau Taliabu

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat ...

Kemenkum Malut harmonisasi Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi

Dalam rangka memberikan payung hukum dan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja formal maupun informal pada sektor jasa ...

Ranperda Rencana Induk Kepariwisataan 2026-2036 Morotai diharmonisasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai menyusun cetak biru kepariwisataan selama satu dekade melalui Rancangan Peraturan ...

Survei antikorupsi optimal, pelayanan hukum Kemenkum Malut bersih dari pungli dan gratifikasi

Hasil survei persepsi anti korupsi (SPAK) Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menunjukan ...

Indeks Reformasi Hukum Pemkot Tidore Tahun 2026 raih kategori sangat baik

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mencatatkan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) kategori “sangat baik” (A) dengan ...

Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan di Halsel diharmonisasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat ...

BPHN: Produk hukum daerah harus berbasis bukti, adaptif, dan berdampak

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen mengatakan bahwa persoalan disharmoni dan banyaknya peraturan ...