#PUTUSAN

Kami memiliki 2960 berita tentang putusan

RI desak Uni Eropa implementasikan putusan WTO soal sengketa sawit

Pemerintah Indonesia mendesak Uni Eropa (UE) segera melaksanakan putusan Panel Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia ...

12 tokoh ajukan "amicus curiae" untuk kasus korupsi minyak mentah

Sebanyak 12 tokoh mengajukan amicus curiae alias sahabat pengadilan untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan ...

Pengamat: Ambang batas parlemen 7 persen cegah politik transaksional

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai usulan ambang batas parlemen sebesar 7 persen dapat mencegah ...

Rupiah melemah seiring aktivitas manufaktur AS menguat

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi aktivitas ekonomi dan manufaktur AS ...

Polda Maluku pecat Brimob tersangka aniaya siswa di Tual

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku resmi memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Bripda Mesias Viktor Siahaya, oknum anggota ...

KPK ajak masyarakat ikuti perkembangan pascaputusan KI Pusat soal TWK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat Indonesia untuk mengikuti perkembangan pascaputusan Komisi Informasi (KI) ...

Bidpropam Polda Maluku laksanakan sidang kode etik anggota Brimob tersangka aniaya siswa

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota Brimob, Bripda ...

Rupiah menguat seiring keputusan MA AS anulir kebijakan tarif Trump

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Senin, bergerak menguat 20 poin atau 0,12 persen menjadi Rp16.868 per ...

Ketua MPR nilai usulan ambang batas parlemen 7 persen terlalu tinggi

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai bahwa usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen terlalu ...

NasDem: Sahroni jadi pimpinan Komisi III lagi karena sanksinya tuntas

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa Ahmad Sahroni kembali menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR karena ...