Gubernur Maluku, Murad Ismail mengharakan keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat berdampak memperbaiki citra dan kinerja pemerintahan yang bersih di provinsi tersebut.
"Keberadaan BPKP di Maluku sangat strategis dan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan kolusi (KKN)," kata Gubernur Murad saat mengukuhkan Yunaedi sebagai kepala BPKP Provinsi Maluku di Ambon, Senin.
Pengukuhan Yunaedi sebagai Kepala BPKP Maluku menggantikan Rizal Suhaili berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor KEP-420/K/SU/2021 tertanggal 3 Agustus 2021. Pengukuhan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 - 2018 tentang pelaksana tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengukuhkan/melantik pejabat baru.
Menurut Gubernur BPKP sebagai salah satu lembaga pengawas internal pemerintah, memegang peranan penting dalam pengawasan keuangan dan pembangunan terutama sejak orde baru.
Menurutnya, mutasi jabatan birokrasi pemerintahan terutama pimpinan BPKP merupakan hal yang lazim sebagai bagian dari upaya peningkatan akselerasi dan kinerja organisasi.
Dia mengapresiasi pergantian pimpinan BPKP Maluku sebagai bagian dari panggilan tugas dan pengabdian bagi masyarakat bangsa dan negara, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
"Kehadiran Perwakilan BPKP di Maluku telah memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di Maluku, termasuk menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan sistem peringatan dini," ujarnya.
Gubernur mengapresiasi kemitraan BPKP dengan pemprov Maluku, di mana dalam dua tahun terakhir pihaknya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Kepuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 dan tahun 2020.
Opini positif tersebut, katanya, perlu ditingkatkan dengan komitmen yang kuat dari jajaran pemprov Maluku maupun 11 kabupaten/kota di tahun berikutnya, terutama optimalisasi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Keberadaan BPKP di Maluku sangat strategis dan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan kolusi (KKN)," kata Gubernur Murad saat mengukuhkan Yunaedi sebagai kepala BPKP Provinsi Maluku di Ambon, Senin.
Pengukuhan Yunaedi sebagai Kepala BPKP Maluku menggantikan Rizal Suhaili berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor KEP-420/K/SU/2021 tertanggal 3 Agustus 2021. Pengukuhan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 - 2018 tentang pelaksana tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengukuhkan/melantik pejabat baru.
Menurut Gubernur BPKP sebagai salah satu lembaga pengawas internal pemerintah, memegang peranan penting dalam pengawasan keuangan dan pembangunan terutama sejak orde baru.
Menurutnya, mutasi jabatan birokrasi pemerintahan terutama pimpinan BPKP merupakan hal yang lazim sebagai bagian dari upaya peningkatan akselerasi dan kinerja organisasi.
Dia mengapresiasi pergantian pimpinan BPKP Maluku sebagai bagian dari panggilan tugas dan pengabdian bagi masyarakat bangsa dan negara, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
"Kehadiran Perwakilan BPKP di Maluku telah memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di Maluku, termasuk menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan sistem peringatan dini," ujarnya.
Gubernur mengapresiasi kemitraan BPKP dengan pemprov Maluku, di mana dalam dua tahun terakhir pihaknya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Kepuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 dan tahun 2020.
Opini positif tersebut, katanya, perlu ditingkatkan dengan komitmen yang kuat dari jajaran pemprov Maluku maupun 11 kabupaten/kota di tahun berikutnya, terutama optimalisasi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021