Wakil ketua DPR-RI, Muhaimin Iskandar akan meminta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim untuk mengubah standarisasi beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu di Kawasan Timur Indonesia (KT).
"Saya secepatnya akan meminta Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim mengkaji dan mengubah standarisasi beasiswa untuk mahasiswa di KTI, karena kenyataannya banyak mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu," kata Muhaimin saat mengelar "Roadshow" Politik Kesejahteraan secara virtual bersama tokoh agama, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta serta tokoh pemuda dan mahasiswa, dari Ambon, Rabu.
Penegasan itu disampaikan Muhaimin saat menerima masukan dari dua orang Wakil Rektor Bidang Akademik dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon dalam dialog tersebut.
Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti Ambon Fredy Leiwakabessy mengatakan, pihaknya merasa miris karena banyak mahasiswa yang mengajukan keringanan uang kuliah tunggal (UKT).
"Dalam tiga semester terakhir jumlah mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT terus bertambah. Saat pandemi COVID-19 mulai terjadi jumlahnya mencapai 5.000 mahasiswa, dan dua semester terakhir meningkat lebih dari 8.000," ujar Fredy.
Dia menegaskan, masalah pendidikan memiliki korelasi sangat signifikan dengan tingkat kesejahteraan, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan kuota beasiswa kepada mahasiswa di KTI, termasuk Maluku.
Menurut dia, perbandingan dunia pendidikan di Maluku dengan di Pulau Jawa ibarat adu tabrakan antara angkot dengan mobil mewah jenis Mercedes, dikarenakan perkembangan pendidikan di Maluku saat ini belum memenuhi standarisasi mutu pendidikan yang diinginkan pemerintah.
"Insentif pemerintah untuk menunjang meningkatkan mutu pendidikan tinggi di KTI termasuk Maluku masih sangat terbatas, karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Karena itu pemerintah pusat diminta lebih bijak untuk melihat persoalan ini dan mencari solusi penyelesaian," katanya.
Sedangkan Wakil Rektor Bidang Akademik UKIM Ambon Melky Pentury meminta kuota program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari Kemendikbud Ristek bagi perguruan tinggi swasta, terutama di KTI dapat ditinjau kembali, mengingat selisih besaran bantuannya sangat jauh.
"Jika besaran dana KIP Kuliah untuk mahasiswa PTS berdasarkan akreditasi program studi, maka jumlah mahasiswa di Indonesia Timur yang menerima bantuan ini akan sangat sedikit dan kecil, karena rata-rata akreditasinya B dan C," katanya.
di KTI yang meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat terdapat 44 PTS. UKIM Ambon pada 2021 hanya memperoleh bantuan KIP kuliah untuk 104 mahasiswa, padahal lebih dari 50 persen mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu.
"Kami khawatir mahasiswanya hanya kuliah antara satu dan dua semester, setelah itu berhenti karena tidak mendapatkan bantuan pendidikan," katanya.
Mendengar masukan itu, MUhaimin Iskandar menyatakan, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk membicarakan solusi masalah pendidikan PTN dan PST di Kawasan Timur.
"Saya akan segera 'follow-up' masalah ini dengan Mendikbud dan Menkeu. Semua harus berubah tidak bisa dengan cara standar dan disamaratakan.
Menurutnya harus ada pola pendekatan baru dalam pemberian subsidi kepada mahasiswa tanpa membedakan PTS dan PTN.
"Saya kira APBN sangat tidak berpihak kepada PTS dan berpihak kepada universitas yang sudah maju. Ini harus digeser bahwa yang lemah harus mendapatkan perhatian serius dan yang maju diberikan kemandirian," tegas Muhaimin.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Saya secepatnya akan meminta Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim mengkaji dan mengubah standarisasi beasiswa untuk mahasiswa di KTI, karena kenyataannya banyak mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu," kata Muhaimin saat mengelar "Roadshow" Politik Kesejahteraan secara virtual bersama tokoh agama, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta serta tokoh pemuda dan mahasiswa, dari Ambon, Rabu.
Penegasan itu disampaikan Muhaimin saat menerima masukan dari dua orang Wakil Rektor Bidang Akademik dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon dalam dialog tersebut.
Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti Ambon Fredy Leiwakabessy mengatakan, pihaknya merasa miris karena banyak mahasiswa yang mengajukan keringanan uang kuliah tunggal (UKT).
"Dalam tiga semester terakhir jumlah mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT terus bertambah. Saat pandemi COVID-19 mulai terjadi jumlahnya mencapai 5.000 mahasiswa, dan dua semester terakhir meningkat lebih dari 8.000," ujar Fredy.
Dia menegaskan, masalah pendidikan memiliki korelasi sangat signifikan dengan tingkat kesejahteraan, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan kuota beasiswa kepada mahasiswa di KTI, termasuk Maluku.
Menurut dia, perbandingan dunia pendidikan di Maluku dengan di Pulau Jawa ibarat adu tabrakan antara angkot dengan mobil mewah jenis Mercedes, dikarenakan perkembangan pendidikan di Maluku saat ini belum memenuhi standarisasi mutu pendidikan yang diinginkan pemerintah.
"Insentif pemerintah untuk menunjang meningkatkan mutu pendidikan tinggi di KTI termasuk Maluku masih sangat terbatas, karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Karena itu pemerintah pusat diminta lebih bijak untuk melihat persoalan ini dan mencari solusi penyelesaian," katanya.
Sedangkan Wakil Rektor Bidang Akademik UKIM Ambon Melky Pentury meminta kuota program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari Kemendikbud Ristek bagi perguruan tinggi swasta, terutama di KTI dapat ditinjau kembali, mengingat selisih besaran bantuannya sangat jauh.
"Jika besaran dana KIP Kuliah untuk mahasiswa PTS berdasarkan akreditasi program studi, maka jumlah mahasiswa di Indonesia Timur yang menerima bantuan ini akan sangat sedikit dan kecil, karena rata-rata akreditasinya B dan C," katanya.
di KTI yang meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat terdapat 44 PTS. UKIM Ambon pada 2021 hanya memperoleh bantuan KIP kuliah untuk 104 mahasiswa, padahal lebih dari 50 persen mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu.
"Kami khawatir mahasiswanya hanya kuliah antara satu dan dua semester, setelah itu berhenti karena tidak mendapatkan bantuan pendidikan," katanya.
Mendengar masukan itu, MUhaimin Iskandar menyatakan, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk membicarakan solusi masalah pendidikan PTN dan PST di Kawasan Timur.
"Saya akan segera 'follow-up' masalah ini dengan Mendikbud dan Menkeu. Semua harus berubah tidak bisa dengan cara standar dan disamaratakan.
Menurutnya harus ada pola pendekatan baru dalam pemberian subsidi kepada mahasiswa tanpa membedakan PTS dan PTN.
"Saya kira APBN sangat tidak berpihak kepada PTS dan berpihak kepada universitas yang sudah maju. Ini harus digeser bahwa yang lemah harus mendapatkan perhatian serius dan yang maju diberikan kemandirian," tegas Muhaimin.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021