Warga Negeri (Desa) Tawiri Kecamatan Teluk Ambon menyampaikan aspirasi terkait sengketa lahan warga dengan TNI AU kepada Pemerintah Kota Ambon.
Perwakilan warga Negeri Tawiri mendatangi Balai Kota Ambon untuk menyampaikan aspirasi sengketa lahan, dan meminta solusi dari Pemkot Ambon, Rabu.
Ketua Saniri negeri Tawiri, Herman Matihahu mengatakan, permasalahan sengketa lahan pihaknya telah menyampaikan aspirasi ke berbagai pihak yakni DPRD provinsi Maluku, DPRD kota Ambon, tetapi belum menemui titik terang.
"Sudah banyak prosedur yang ditempuh melalui mediasi ke DPRD, banyak hal yang telah disampaikan tetapi faktanya hingga saat ini DPRD belum menghadirkan TNI AU," katanya.
Baca juga: Arus lalu lintas menuju Bandara Pattimura Ambon kembali normal dari dampak demo warga Tawiri, begini penjelasannya
Ia mengakui, TNI AU mengklaim memiliki hak atas lahan seluas 251 hektar dengan dasar sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2010.
"Mereka mengklaim lahan seluas 251 heltar sebagai milik TNI AU, sehingga sebanyak 250 kk yang berdiam diatas lahan tersebut terancam digusur," katanya.
Tidak hanya mengklaim lahan, oknum TNI AU juga melakukan tindakan intimidasi bagi warga Tawiri.
"Mereka menggunakan seragam lengkap dan memaksa warga menandatangani surat pernyataan yang dibuat TNI AU diatas materai, bahkan anak-anak kami dipaksa untuk menandatangani surat tersebut," katanya.
Warga Tawiri lainnya Ari Latulola menyampaikan, tindakan intimidasi yang dilakukan oknum TNI AU yang berdampak pada aksi blokade jalan oleh warga pada Rabu (24/11) pagi tadi.
Baca juga: Komisi I DPRD Maluku mediasi sengketa lahan warga Tawiri dan TNI - AU, tegakkan aturan
"Pagi tadi pukul 08.00 WIT, oknum TNI AU dengan senjata lengkap memblokade jalan, sehingga timbulah reaksi masyarakat. Kami seng (tidak) buat apa-apa, hanya menaruh rekomendasi dari DPRD kota Ambon, agar kami diam, kami tenang, kami tidur sono (nyenyak),"katanya.
Ia menyatakan, tindakan anggota TNI AU menurut pihaknya sangat brutal, dibuktikan dengan foto dan video yang direkam oleh warga.
"Ini cara yang kurang bagus aparat negara kepada masyarakatnya sendiri, tolong kenyamanan hidup kami jangan diganggu dengan cara seperti itu. Apa tindakan kami tadi dengan memblokade jalan itu salah? Itu spontanitas kami," tandasnya.
Baca juga: Warga Tawiri datangi DPRD Maluku minta perlindungan akibat terintimidasi TNI -AU, begini penjelasannya
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
Perwakilan warga Negeri Tawiri mendatangi Balai Kota Ambon untuk menyampaikan aspirasi sengketa lahan, dan meminta solusi dari Pemkot Ambon, Rabu.
Ketua Saniri negeri Tawiri, Herman Matihahu mengatakan, permasalahan sengketa lahan pihaknya telah menyampaikan aspirasi ke berbagai pihak yakni DPRD provinsi Maluku, DPRD kota Ambon, tetapi belum menemui titik terang.
"Sudah banyak prosedur yang ditempuh melalui mediasi ke DPRD, banyak hal yang telah disampaikan tetapi faktanya hingga saat ini DPRD belum menghadirkan TNI AU," katanya.
Baca juga: Arus lalu lintas menuju Bandara Pattimura Ambon kembali normal dari dampak demo warga Tawiri, begini penjelasannya
Ia mengakui, TNI AU mengklaim memiliki hak atas lahan seluas 251 hektar dengan dasar sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2010.
"Mereka mengklaim lahan seluas 251 heltar sebagai milik TNI AU, sehingga sebanyak 250 kk yang berdiam diatas lahan tersebut terancam digusur," katanya.
Tidak hanya mengklaim lahan, oknum TNI AU juga melakukan tindakan intimidasi bagi warga Tawiri.
"Mereka menggunakan seragam lengkap dan memaksa warga menandatangani surat pernyataan yang dibuat TNI AU diatas materai, bahkan anak-anak kami dipaksa untuk menandatangani surat tersebut," katanya.
Warga Tawiri lainnya Ari Latulola menyampaikan, tindakan intimidasi yang dilakukan oknum TNI AU yang berdampak pada aksi blokade jalan oleh warga pada Rabu (24/11) pagi tadi.
Baca juga: Komisi I DPRD Maluku mediasi sengketa lahan warga Tawiri dan TNI - AU, tegakkan aturan
"Pagi tadi pukul 08.00 WIT, oknum TNI AU dengan senjata lengkap memblokade jalan, sehingga timbulah reaksi masyarakat. Kami seng (tidak) buat apa-apa, hanya menaruh rekomendasi dari DPRD kota Ambon, agar kami diam, kami tenang, kami tidur sono (nyenyak),"katanya.
Ia menyatakan, tindakan anggota TNI AU menurut pihaknya sangat brutal, dibuktikan dengan foto dan video yang direkam oleh warga.
"Ini cara yang kurang bagus aparat negara kepada masyarakatnya sendiri, tolong kenyamanan hidup kami jangan diganggu dengan cara seperti itu. Apa tindakan kami tadi dengan memblokade jalan itu salah? Itu spontanitas kami," tandasnya.
Baca juga: Warga Tawiri datangi DPRD Maluku minta perlindungan akibat terintimidasi TNI -AU, begini penjelasannya
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021