Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) akan konsultasikan kesiapan penyelenggaraan Sail Tidore pada 2022, terkait dengan program jangka panjang pembangunan infrastruktur.
"Saya harus banyak konsultasi lagi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan tentang Sail Tidore, karena dengan program jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur, diharapkan dampak pembangunan daerah melalui Sail Tidore di tahun-tahun mendatang," kata Kadis PUPR Kota Tidore Kepulauan, AM Husein dihubungi dari Ternate, Minggu.
Menurut dia, pengembangan infrastuktur akan diwujudkan melalui pelaksanaan Sail Tidore pada 2022 , di mana dibutuhkan konsultasi lebih maksimal lagi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan.
Selain itu, program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti sangat dibutuhkan, terutama masukan dari internal di bidang yang ada di Dinas PUPR.
"Saya juga harus melaksanakan apat bersama dengan bidang-bidang, karena berkaitan dengan ide dalam mewujudkan konsep Sail Tidore. Ini sebenarnya banyak, namun kita juga melihat kondisi keuangan Pemkot Tidore Kepulauan yang masih terbatas," ujar Husein.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sebelumnya menunda pelaksanaan Sail Tidore di Provinsi Malut yang awalnya pada 2021 hingga 2022.
Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air (IDPSDA) Kemenko Marves Rahman Hidayat dalam keterangan tertulis menyatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2300/MENKO/MARVES/HM.002.02/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021 tentang Penundaan Sail Tidore ke tahun 2022.
"Pemerintah daerah perlu melakukan konsolidasi dan koordinasi terkait dengan penundaan Sail Tidore ke 2022 sehingga dapat disusun rencana atau tindak lanjut terhadap penundaan Sail Tidore ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Saya harus banyak konsultasi lagi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan tentang Sail Tidore, karena dengan program jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur, diharapkan dampak pembangunan daerah melalui Sail Tidore di tahun-tahun mendatang," kata Kadis PUPR Kota Tidore Kepulauan, AM Husein dihubungi dari Ternate, Minggu.
Menurut dia, pengembangan infrastuktur akan diwujudkan melalui pelaksanaan Sail Tidore pada 2022 , di mana dibutuhkan konsultasi lebih maksimal lagi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan.
Selain itu, program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti sangat dibutuhkan, terutama masukan dari internal di bidang yang ada di Dinas PUPR.
"Saya juga harus melaksanakan apat bersama dengan bidang-bidang, karena berkaitan dengan ide dalam mewujudkan konsep Sail Tidore. Ini sebenarnya banyak, namun kita juga melihat kondisi keuangan Pemkot Tidore Kepulauan yang masih terbatas," ujar Husein.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sebelumnya menunda pelaksanaan Sail Tidore di Provinsi Malut yang awalnya pada 2021 hingga 2022.
Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air (IDPSDA) Kemenko Marves Rahman Hidayat dalam keterangan tertulis menyatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2300/MENKO/MARVES/HM.002.02/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021 tentang Penundaan Sail Tidore ke tahun 2022.
"Pemerintah daerah perlu melakukan konsolidasi dan koordinasi terkait dengan penundaan Sail Tidore ke 2022 sehingga dapat disusun rencana atau tindak lanjut terhadap penundaan Sail Tidore ini," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021