Fraksi Golkar DPRD Maluku menyatakan, pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2022 sebesar Rp2,8 triliun atau turun 13,25 persen dibandingkan nilai APBD 2021 merupakan sebuah kemunduran bagi daerah ini yang lagi gencar-gencarnya mengejar ketertinggalan.
"Seharusnya penurunan ini dapat diantisipasi sejak awal awal sehingga dampaknya bagi pembangunan daerah tidak terlalu signifikan," kata juru bicara F-Golkar DPRD Maluku, Gadis Siti Nadia Umasugi di Ambon, Minggu.
Pendapatan daerah Maluku 2022 sebesar Rp2,8 triliun dan lebih rendah dari tahun anggaran 2021 yang mencapai Rp3,30 triliun.
Namun ironisnya Pemprov Maluku berani merencanakan targetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,43 persen hingga 6,02 persen, sementara pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp3,30 triliun dengan target pertumbuhan ekonominya tidak sampai mencapai 5 persen.
Demikian halnya dengan target pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran sehingga semua indikator makro ekonomi tersebut pastinya akan ikut tertekan dan makin sulit dikendalikan.
"Fraksi menerima Raperda tentang Rancangan APBD tahun anggaran 2022 ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD dengan sejumlah catatan kritis, termasuk adanya kesalahan besar dalam merencanakan proyeksi makro ekonomi daerah," ujar Gadis.
Meski pun proyeksi PAD 2022 mengalami pertumbuhan yng ditopang oleh pertumbuhan pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, namun hal itu tidak sebanding dengan penurunan pendapatan daerah dari sisi Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Memasuki tahun ke tiga pemerintahan Murad Ismail-Barnabas Orno selaku Gubernur dan Wagub Maluku, kami tidak melihat adanya terobosan substantif dalam menggenjot pertumbuhan pendapatan daerah," tandas Gadis.
Selain itu, persentase penerapan APBD Maluku tahun 2021 hingga posisi November 2021 baru mencapai 69,84 persen dan tercatat menjadi yang terendah di Indonesia.
"Sehingga fraksi juga menilai ini merupakan kinerja keuangan terburuk di antara para kepala daerah yang pernah memimpin Provinsi Maluku. Kinerja seperti ini bertentangan dengan RKPD yang menempatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama," tegas Gadis.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Seharusnya penurunan ini dapat diantisipasi sejak awal awal sehingga dampaknya bagi pembangunan daerah tidak terlalu signifikan," kata juru bicara F-Golkar DPRD Maluku, Gadis Siti Nadia Umasugi di Ambon, Minggu.
Pendapatan daerah Maluku 2022 sebesar Rp2,8 triliun dan lebih rendah dari tahun anggaran 2021 yang mencapai Rp3,30 triliun.
Namun ironisnya Pemprov Maluku berani merencanakan targetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,43 persen hingga 6,02 persen, sementara pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp3,30 triliun dengan target pertumbuhan ekonominya tidak sampai mencapai 5 persen.
Demikian halnya dengan target pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran sehingga semua indikator makro ekonomi tersebut pastinya akan ikut tertekan dan makin sulit dikendalikan.
"Fraksi menerima Raperda tentang Rancangan APBD tahun anggaran 2022 ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD dengan sejumlah catatan kritis, termasuk adanya kesalahan besar dalam merencanakan proyeksi makro ekonomi daerah," ujar Gadis.
Meski pun proyeksi PAD 2022 mengalami pertumbuhan yng ditopang oleh pertumbuhan pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, namun hal itu tidak sebanding dengan penurunan pendapatan daerah dari sisi Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Memasuki tahun ke tiga pemerintahan Murad Ismail-Barnabas Orno selaku Gubernur dan Wagub Maluku, kami tidak melihat adanya terobosan substantif dalam menggenjot pertumbuhan pendapatan daerah," tandas Gadis.
Selain itu, persentase penerapan APBD Maluku tahun 2021 hingga posisi November 2021 baru mencapai 69,84 persen dan tercatat menjadi yang terendah di Indonesia.
"Sehingga fraksi juga menilai ini merupakan kinerja keuangan terburuk di antara para kepala daerah yang pernah memimpin Provinsi Maluku. Kinerja seperti ini bertentangan dengan RKPD yang menempatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama," tegas Gadis.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021