Komisi III DPRD Maluku mempertanyakan program pengembangan UMKM di daerah ini untuk tahun anggaran 2022 seperti apa, karena setelah puluhan UMKM mengikuti kegiatan Maluku Baileo Exhibition di Makassar (Sulsel) belum diketahui dampak ekonominya.
"Kami meminta laporan tertulis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku soal kegiatan di Makassar dan apa strateginya untuk pengembangan UMKM pada 2022," kata Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, Rofiq Afifudin di Ambon, Rabu.
Penjelasan Rofiq disampaikan dalam rapat kerja dengan DPM PTSP, Balai Wilayah Sungai, Dinas PUPR, dan mitra terkait lainnya dipimpin sekretaris komisi, Hatta Hehanussa.
Sebab kegiatan ini tidak pernah dikoordinasikan dengan Komisi III DPRD Maluku dan tidak ada dalam rencana strategis daerah, meski pun pada saat kegiatan dihadiri pimpinan DPRD.
Anggota Komisi III DPRD Maluku lainnya, Fauzan Alkatiri mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini pada awal 2022 dan tentunya dalam waktu seperti itu belum ada realisasi pencairan DAK atau pun DAU sehingga harus diperjelas.
"Kita juga meminta dasar hukum pelaksanaan kegiatannya apa dan penggunaan anggarannya dari sumber mana, sebab DPRD juga tidak pernah membahas kegiatan seperti ini," tandasnya.
Menurut dia, kalau kegiatan seperti ini menyangkut upaya peningkatan ekonomi daerah dan memajukan UMKM, maka bisa saja dilaksanakan di sini selanjutnya mengundang para investor dari luar.
Sedangkan, Kepala DPM PTSP Maluku, Suryadi Sabirin menjelaskan, kegiatan Maluku Baileo Exhibition itu ada dua agenda yaitu forum bisnis dan investasi serta pameran expo.
"Kalau untuk kegiatan forum bisnis dan investasi, kita sudah tetapkan dan anggarannya ada di dinas tetapi lokasinya saat itu di Surabaya (Jatim)," ujarnya.
Sebab setiap tahun itu Maluku mengikuti pameran dan forum-forum bisnis, tetapi yang menyelenggarakannya adalah tingkat nasional namun anggarannya ada pada dinas sekitar Rp200-an juta.
Kemudian muncul gagasan baru saat berlangsung penandatanganan MoU antara Pemprov Maluku dengan Pemprov Jatim di Kota Ambon dan dihadiri Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawangsa untuk kegiatan forum temu bisnis dan dagang.
Lalu muncul ide baru mencontohi langkah Pemda Jatim untuk membuat kegiatan serupa dengan Provinsi Sulawesi Selatan guna mempromosikan dan menjual produk daerah Maluku.
"Soal anggaran ada pada kita dan bantuannya dari Bappeda Maluku sekitar Rp425 juta terutama untuk menyewa ruangan pameran di Mall Rayu Indah Makassar," kata Suryadi.
Dampak positifnya, dari 65 UMKM yang dibawa ke sana (Makassar) mengikuti pameran selama tiga hari mendapatkan pendapatan sekitar Rp600 juta lebih, artinya kalau dibagi rata sekitar Rp10 juta per UMKM, dibanding penjualan produk di sini selama tiga hari belum tentu mendapatkan penghasilan Rp3 juta.
Mereka juga didampingi pihak perbankan, BUMN, dan OPD yang turut menanggung biaya keberangkatanmaupun kepulangan 65 UMKM, termasuk akomodasi selama berada di Makassar.
Menanggapi penjelasan Suryadi, maka Rofiq mengatakan tidak ada perencanaan terkait program ini sehingga tidak ada di rencana strategis daerah.
Kemudian ada bahasa tentang bantuan dari Bappeda provinsi, maka Komisi akan minta proposalnya dan diminta berapa banyak investor yang masuk dari forum bisnis tersebut, berapa besar nilai investasinya.
"Saya ini pernah kuliah di Makassar jadi jangan sampai orang-orang Ambon yang punya bisnis di sana, makanya bisa kita hitung berapa total APBD yang dikeluarkan untuk kegiatan ini di awal-awal tahun anggaran 2022, saat DIPA dan DAU belum turun," tegas Rofiq.
Dia juga mengingatkan bahwa yang terpenting adalah harus tertib administrasi dan jangan semua bisa dilakukan semaunya sehingga kegiatan seperti ini juga harus diawasi oleh DPRD.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Kami meminta laporan tertulis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku soal kegiatan di Makassar dan apa strateginya untuk pengembangan UMKM pada 2022," kata Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, Rofiq Afifudin di Ambon, Rabu.
Penjelasan Rofiq disampaikan dalam rapat kerja dengan DPM PTSP, Balai Wilayah Sungai, Dinas PUPR, dan mitra terkait lainnya dipimpin sekretaris komisi, Hatta Hehanussa.
Sebab kegiatan ini tidak pernah dikoordinasikan dengan Komisi III DPRD Maluku dan tidak ada dalam rencana strategis daerah, meski pun pada saat kegiatan dihadiri pimpinan DPRD.
Anggota Komisi III DPRD Maluku lainnya, Fauzan Alkatiri mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini pada awal 2022 dan tentunya dalam waktu seperti itu belum ada realisasi pencairan DAK atau pun DAU sehingga harus diperjelas.
"Kita juga meminta dasar hukum pelaksanaan kegiatannya apa dan penggunaan anggarannya dari sumber mana, sebab DPRD juga tidak pernah membahas kegiatan seperti ini," tandasnya.
Menurut dia, kalau kegiatan seperti ini menyangkut upaya peningkatan ekonomi daerah dan memajukan UMKM, maka bisa saja dilaksanakan di sini selanjutnya mengundang para investor dari luar.
Sedangkan, Kepala DPM PTSP Maluku, Suryadi Sabirin menjelaskan, kegiatan Maluku Baileo Exhibition itu ada dua agenda yaitu forum bisnis dan investasi serta pameran expo.
"Kalau untuk kegiatan forum bisnis dan investasi, kita sudah tetapkan dan anggarannya ada di dinas tetapi lokasinya saat itu di Surabaya (Jatim)," ujarnya.
Sebab setiap tahun itu Maluku mengikuti pameran dan forum-forum bisnis, tetapi yang menyelenggarakannya adalah tingkat nasional namun anggarannya ada pada dinas sekitar Rp200-an juta.
Kemudian muncul gagasan baru saat berlangsung penandatanganan MoU antara Pemprov Maluku dengan Pemprov Jatim di Kota Ambon dan dihadiri Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawangsa untuk kegiatan forum temu bisnis dan dagang.
Lalu muncul ide baru mencontohi langkah Pemda Jatim untuk membuat kegiatan serupa dengan Provinsi Sulawesi Selatan guna mempromosikan dan menjual produk daerah Maluku.
"Soal anggaran ada pada kita dan bantuannya dari Bappeda Maluku sekitar Rp425 juta terutama untuk menyewa ruangan pameran di Mall Rayu Indah Makassar," kata Suryadi.
Dampak positifnya, dari 65 UMKM yang dibawa ke sana (Makassar) mengikuti pameran selama tiga hari mendapatkan pendapatan sekitar Rp600 juta lebih, artinya kalau dibagi rata sekitar Rp10 juta per UMKM, dibanding penjualan produk di sini selama tiga hari belum tentu mendapatkan penghasilan Rp3 juta.
Mereka juga didampingi pihak perbankan, BUMN, dan OPD yang turut menanggung biaya keberangkatanmaupun kepulangan 65 UMKM, termasuk akomodasi selama berada di Makassar.
Menanggapi penjelasan Suryadi, maka Rofiq mengatakan tidak ada perencanaan terkait program ini sehingga tidak ada di rencana strategis daerah.
Kemudian ada bahasa tentang bantuan dari Bappeda provinsi, maka Komisi akan minta proposalnya dan diminta berapa banyak investor yang masuk dari forum bisnis tersebut, berapa besar nilai investasinya.
"Saya ini pernah kuliah di Makassar jadi jangan sampai orang-orang Ambon yang punya bisnis di sana, makanya bisa kita hitung berapa total APBD yang dikeluarkan untuk kegiatan ini di awal-awal tahun anggaran 2022, saat DIPA dan DAU belum turun," tegas Rofiq.
Dia juga mengingatkan bahwa yang terpenting adalah harus tertib administrasi dan jangan semua bisa dilakukan semaunya sehingga kegiatan seperti ini juga harus diawasi oleh DPRD.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022