Bupati Maluku Tenggara (Malra) M Thaher Hanubun meminta bantuan kepada DPRD Provinsi Maluku, berupa anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk para korban konflik sosial akibat bentrokan dua desa, yang telah menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa.

“Saya menganggap bahwa pemerintah provinsi itu rakyatnya ada di kabupaten-kabupaten, dan salah satunya adalah di Maluku Tenggara. Atas itu, perlu ada kepedulian sedikit,” kata Bupati Malra, M Thaher Hanubun usai rapat bersama DPRD Provinsi Maluku membahas tentang penanganan konflik sosial di Malra dan Kota Tual, di Ambon, Rabu. 

Ia mengatakan, bantuan yang diminta akan disalurkan untuk warga yang menjadi korban konflik sosial di Malra. 

“Jadi saya sampaikan ke DPRD provinsi nanti kalau bisa disampaikan ke pemerintah provinsi. Kalau bisa, Alhamdulillah,” ujarnya. 

Ia menyebutkan, dari konflik tersebut antara warga dua Ohoi (Desa) Ohoiran dan Ohoidertutu itu mengakibatkan 17 korban yang saat ini semua dirawat di rumah sakit di Malra, dan satu orang meninggal dunia.

Kemudian ada 36 rumah terbakar dan rusak, dan harta benda lainnya 1 unit motor terbakar. 

“Warga yang mengungsi 167 KK di mana semua ada 540 jiwa,” katanya. 

Baca juga: DPRD Maluku apresiasi penanganan konflik warga di Malra

Ia mengaku, pemerintah daerah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meredam suasana di sana, dan didukung penuh oleh Polda Maluku dan Kodam Pattimura. 

“Ini juga berkat kerja sama oleh semua pihak pemda yang luar biasa dalam rangka menangani konflik ini,” ujar Hanubun.

Ia berharap, dari pertemuan bersama DPRD Maluku, dan stakeholder lainnya hari ini, bisa menjadi mediasi untuk perdamaian di Malra dan Kota Tual. 

“Harapan saya adalah bagaimana pemprov bisa membantu dan memperhatikan kami juga di sana. Uluran tangan dari pemerintah provinsi untuk para korban sangat kami perlukan,” ucapnya. 

Baca juga: Bupati Malra: penanganan konflik warga harus gunakan hati

Menanggapi hal itu, ketua komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengaku dalam waktu dekat akan mengusulkan hal tersebut kepada Pemprov Maluku. 

“Menyangkut persoalan kebutuhan yang sangat dibutuhkan dalam waktu dekat kurang lebih 1,2 miliar, ya mudah-mudahan kami akan sampaikan langsung kepada pemerintah provinsi, terutama nanti dana tak terduga kita pada perubahan,” ucapnya. 

Ia sangat berterima kasih kepada Bupati Malra yang sudah mengambil langkah cepat untuk perdamaian Malra sendiri. 

Dua Ohoi (Desa) di Maluku Tenggara yakni Ohoi Ohoidertutu dan Ohoi Ohoiren di Kecamatan Kei Kecil Barat, sempat bertikai beberapa hari lalu, diakibatkan meninggalnya seorang warga Ohoi Ohoidertutu pada, Sabtu (23/7).

Meninggalnya warga tersebut memicu ketegangan antara kedua warga Ohoi hingga terjadi aksi saling serang pada Senin (25/7), dimana menimbulkan korban luka-luka dari kedua Ohoi, kerusakan sejumlah rumah, dan adanya gelombang pengungsi warga Ohoiren ke Ohoi sekitar bahkan ke Kota Tual.

Upaya sejumlah pihak untuk menghentikan pertikaian telah dilakukan, baik itu pihak Ohoi, Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Adat dua Ohoi, hingga kehadiran Kapolda Maluku maupun Pangdam XVI Pattimura, dan juga ditempatkannya aparat gabungan TNI-POLRI, pertikaian kedua Ohoi berhasil diredam dan tidak berkelanjutan.

Baca juga: Polres Maluku Tenggara tetapkan dua tersangka bentrokan antarkelompok dua ohoi

Pewarta: Winda Herman

Editor : Febrianto Budi Anggoro


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022