Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad mengatakan, sekitar 7.000 desa pesisir di Indonesia harus ditata ulang agar siap menghadapi dampak bencana. "Ada sekitar 7.000 desa yang harus ditata ulang supaya mereka lebih siap dalam tanggap bencana," kata Sudirman di sela-sela lokakarya "Mitigasi Bencana Tsunami" yang digelar di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa. Secara keseluruhan, ujar Sudirman, terdapat sekitar 10.700 desa pesisir yang terletak di 440 kabupaten/kota dari seluruh 495 kabupaten/kota yang terdapat di Indonesia. Menurut dia, sekitar 7.000 desa yang dinilai rawan terkena dampak tsunami itu memiliki jumlah penduduk sebesar 15 juta jiwa. Terkait dengan tsunami, ia mengemukakan bahwa pada rentang periode sejak tahun 1.600 hingga Februari 2011 telah terjadi 110 tsunami di Indonesia. Sudirman memaparkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan melakukan edukasi ke masyarakat luas, terkait dengan penyadaran masyarakat tentang tsunami. Ia menuturkan, bentuk sosialiasi itu juga ada yang menggunakan sarana hiburan yang berakar pada budaya setempat. Dirjen Kelautan KKP mengemukakan, pada saat ini sebenarnya masyarakat sudah mulai meningkat tingkat kesadarannya terhadap bencana seperti tsunami. Senada dengan Sudirman, Direktur Pesisir dan Lautan KKP Subandono Diposaptono mengatakan, pada dasarnya respon masyarakat setelah menerima peringatan tsunami sudah baik, tetapi perlu dibiasakan untuk lebih waspada, meski peringatan resmi telah dicabut. Subandono mengingatkan, kejadian tsunami Mentawai 2010 dan Papua 2011 mengindikasikan bahwa sistem peringatan dini Indonesia masih perlu terus dipertajam, baik dalam hal akurasi maupun pencabutan waktu peringatan. Untuk itu, lanjutnya, kewaspadaan masyarakat serta pengetahuan akan sifat dan karakter tsunami di daerah pantai perlu untuk lebih ditingkatkan.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011