Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Maluku berharap pemerintah melibatkan masyarakat setempat dalam proyek Blok Masela.
"Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha di Maluku tidak hanya menjadi penonton, tapi diberikan peran untuk terlibat," ujar Ketua BPD Hipmi Maluku, Azis Tunny dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Selasa.
Hal itu dikatakannya saat BPP Hipmi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR-RI di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta.
“Pelaku usaha di Maluku juga harus diberikan peran, jangan semuanya vendor-vendor dari luar Maluku yang menikmatinya,” tegasnya.
Pasalnya potensi sumber daya alam terutama gas di Maluku cukup besar.
Data Dewan Energi Nasional (DEN) menyebutkan, Indonesia memiliki cadangan gas terbukti mencapai 43,6 triliun kaki kubik (CTF) yang dapat menopang kebutuhan domestik selama 20 tahun ke depan.
Lapangan abadi Blok Masela di Provinsi Maluku, memiliki cadangan terbukti yang mencapai 18,5 triliun kaki kubik, dan 225 juta barel kondensat.
Ia melanjutkan dengan potensi sebesar itu maka cadangan gas Blok Masela mencapai 42 persen dari potensi cadangan nasional.
Ini belum termasuk temuan sumber gas baru di Blok Seram non Bula, dimana hasil penelitian menyebutkan cadangan gas di blok ini dapat mengalirkan gas sebesar 15,02 juta kaki kubik per harinya.
Menanggapi hal itu Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, pihaknya selama ini sudah ikut terlibat aktif dalam mendorong percepatan investasi Blok Masela.
“Kami turun langsung ke Maluku, menyelesaikan berbagai masalah yang ada, termasuk soal PI 10 persen. Masalah antara kabupaten dengan provinsi, termasuk antara NTT dengan Maluku,” katanya.
Menurut Sugeng, keputusan on-shore termasuk membuat Inpex Corporation selaku operator pengelola Blok Masela harus menghitung ulang rencana investasi mereka. Ia mengakui, masalah ini juga yang membuat pembangunan Blok Masela kemudian menjadi terhambat.
“Kami juga berharap realisasi investasi Blok Masela segera berjalan,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha di Maluku tidak hanya menjadi penonton, tapi diberikan peran untuk terlibat," ujar Ketua BPD Hipmi Maluku, Azis Tunny dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Selasa.
Hal itu dikatakannya saat BPP Hipmi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR-RI di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta.
“Pelaku usaha di Maluku juga harus diberikan peran, jangan semuanya vendor-vendor dari luar Maluku yang menikmatinya,” tegasnya.
Pasalnya potensi sumber daya alam terutama gas di Maluku cukup besar.
Data Dewan Energi Nasional (DEN) menyebutkan, Indonesia memiliki cadangan gas terbukti mencapai 43,6 triliun kaki kubik (CTF) yang dapat menopang kebutuhan domestik selama 20 tahun ke depan.
Lapangan abadi Blok Masela di Provinsi Maluku, memiliki cadangan terbukti yang mencapai 18,5 triliun kaki kubik, dan 225 juta barel kondensat.
Ia melanjutkan dengan potensi sebesar itu maka cadangan gas Blok Masela mencapai 42 persen dari potensi cadangan nasional.
Ini belum termasuk temuan sumber gas baru di Blok Seram non Bula, dimana hasil penelitian menyebutkan cadangan gas di blok ini dapat mengalirkan gas sebesar 15,02 juta kaki kubik per harinya.
Menanggapi hal itu Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, pihaknya selama ini sudah ikut terlibat aktif dalam mendorong percepatan investasi Blok Masela.
“Kami turun langsung ke Maluku, menyelesaikan berbagai masalah yang ada, termasuk soal PI 10 persen. Masalah antara kabupaten dengan provinsi, termasuk antara NTT dengan Maluku,” katanya.
Menurut Sugeng, keputusan on-shore termasuk membuat Inpex Corporation selaku operator pengelola Blok Masela harus menghitung ulang rencana investasi mereka. Ia mengakui, masalah ini juga yang membuat pembangunan Blok Masela kemudian menjadi terhambat.
“Kami juga berharap realisasi investasi Blok Masela segera berjalan,” katanya.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023