Ambon (Antara Maluku) - Jumlah warga Kota Ambon yang mengungsi akibat bentrok pekan kemarin mencapai 1.832 Kepala Keluarga (KK) atau mencapai 7.157 jiwa yang berasal dari tiga wilayah kecamatan di ibu kota Provinsi Maluku itu.
"Seluruh pengungsi yang sudah didata Pemprov ini menyebar di sekitar 35 titik lokasi penampungan, namun masih ada sejumlah warga yang memilih mengungsi di rumah keluarga mereka. Karena iut ketua-ketua Rukun Warga maupun Rukun Tetangga diwajibkan melaporkannya ke kantor kecamatan," kata Ketua Komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Jumat.
Penjelasan Suhfi disampaikan dalam rapat koordinasi komisi dengan Kepala Dinas Sosial Maluku, Rosmawati Arsyad dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, Chris Hehanussa bersama staf.
Sistem pendataan pengungsi yang dilakukan Pemprov adalah sistem pendataan satu pintu dimana posko utama yang sumber informasinya dari Dinas Sosial Kota Ambon kemudian dilanjutkan ke Dinsos Provinsi dan juga dilakukan verifikasi secara berkelanjutan.
"Dalam kaitannya dengan penanganan rehabilitasi pascakonflik itu, tim penanggulangan dan penanganan bencana yang dibentuk lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur dan diketuai Asisten II Setda Maluku serta melibatkan SKPD terkait mulai menjalankan tugas dan fungsi mereka," katanya.
Dari 7.157 pengungsi yang terdata hingga posisi Jumat (16/9) ini, berasal dari Kecamatan Nusaniwe yang tersebar pada 14 lokasi penampungan, Sirimau 12 titik penampungan serta Kecamatan Baguala sembilan titik, tapi ini belum ditambah dengan rumah warga yang tidak terkena imbas bentrokan dijadikan lokasi penampungan.
Kemudian dalam kaitannya dengan respons tanggap darurat yang telah dilakukan Dinsos Maluku antara lain berupa bantuan-bantuan yang selama ini dijadikan "buffer stock" bencana dengan berbagai jenis yang cukup banyak jumlahnya seperti tikar, selimut, beras dan aneka bahan makanan siap saji.
"Komisi juga telah menyepakati untuk memberikan perhatian kepada pengungsi dengan tidak mengalokasikan atau memberikan pertimbangan terhadap 'buffer stock' berikutnya apabila masa tanggap daruratnya selesai dengan adanya talangan dana APBD yang bisa kita bicarakan pada rapat berikutnya bersama Pemprov dan ketua tim penanggulangan bencana tingkat II," katanya.
Anggota komisi DPRD Maluku, Taher Hanubun meminta semua pihak terkait untuk konsentrasi dalam menangani persoalan pengungsi karena ini menyangkut masalah psikologi dan nurani yang perlu penanganan secepatnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Rosmiaty Arsyad mengatakan dari 35 titik lokasi penampungan pengungsi Kota Ambon ini, dan awalnya Dinsos berencana membangun dua dapur umum untuk melakukan pelayanan.
"Dapur umum yang pertama sudah didirikan di kawasan Silale dan rencananya satu dapur umum di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), namun PMI Kota Ambon sudah membuatnya maka kami hanya menyalurkan bantuan bahan makanan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011
"Seluruh pengungsi yang sudah didata Pemprov ini menyebar di sekitar 35 titik lokasi penampungan, namun masih ada sejumlah warga yang memilih mengungsi di rumah keluarga mereka. Karena iut ketua-ketua Rukun Warga maupun Rukun Tetangga diwajibkan melaporkannya ke kantor kecamatan," kata Ketua Komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Jumat.
Penjelasan Suhfi disampaikan dalam rapat koordinasi komisi dengan Kepala Dinas Sosial Maluku, Rosmawati Arsyad dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, Chris Hehanussa bersama staf.
Sistem pendataan pengungsi yang dilakukan Pemprov adalah sistem pendataan satu pintu dimana posko utama yang sumber informasinya dari Dinas Sosial Kota Ambon kemudian dilanjutkan ke Dinsos Provinsi dan juga dilakukan verifikasi secara berkelanjutan.
"Dalam kaitannya dengan penanganan rehabilitasi pascakonflik itu, tim penanggulangan dan penanganan bencana yang dibentuk lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur dan diketuai Asisten II Setda Maluku serta melibatkan SKPD terkait mulai menjalankan tugas dan fungsi mereka," katanya.
Dari 7.157 pengungsi yang terdata hingga posisi Jumat (16/9) ini, berasal dari Kecamatan Nusaniwe yang tersebar pada 14 lokasi penampungan, Sirimau 12 titik penampungan serta Kecamatan Baguala sembilan titik, tapi ini belum ditambah dengan rumah warga yang tidak terkena imbas bentrokan dijadikan lokasi penampungan.
Kemudian dalam kaitannya dengan respons tanggap darurat yang telah dilakukan Dinsos Maluku antara lain berupa bantuan-bantuan yang selama ini dijadikan "buffer stock" bencana dengan berbagai jenis yang cukup banyak jumlahnya seperti tikar, selimut, beras dan aneka bahan makanan siap saji.
"Komisi juga telah menyepakati untuk memberikan perhatian kepada pengungsi dengan tidak mengalokasikan atau memberikan pertimbangan terhadap 'buffer stock' berikutnya apabila masa tanggap daruratnya selesai dengan adanya talangan dana APBD yang bisa kita bicarakan pada rapat berikutnya bersama Pemprov dan ketua tim penanggulangan bencana tingkat II," katanya.
Anggota komisi DPRD Maluku, Taher Hanubun meminta semua pihak terkait untuk konsentrasi dalam menangani persoalan pengungsi karena ini menyangkut masalah psikologi dan nurani yang perlu penanganan secepatnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Rosmiaty Arsyad mengatakan dari 35 titik lokasi penampungan pengungsi Kota Ambon ini, dan awalnya Dinsos berencana membangun dua dapur umum untuk melakukan pelayanan.
"Dapur umum yang pertama sudah didirikan di kawasan Silale dan rencananya satu dapur umum di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), namun PMI Kota Ambon sudah membuatnya maka kami hanya menyalurkan bantuan bahan makanan," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011