Anggota DRPD Maluku Jantje Wenno menilai sejumlah perjanjian kerjasama dalam kegiatan Maluku Baileo Exhibition di Makassar, Sulawesi Selatan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat bila direalisasikan secara maksimal.
"Satu tahun dan tiga bulan lalu, kita pernah membuat banyak sekali perjanjian kerjasama di Makassar ratusan orang termasuk DPRD Maluku hadir dan kegiatan ini tentunya menelan anggaran besar yang mencapai miliaran rupiah," kata anggota DPRD Maluku Jantje Wenno di Ambon, Senin.
Menurut dia Penanggung jawab MBE 2022 Hadi Basalamah saat itu menyampaikan event tersebut bertujuan mengangkat produk-produk UMKM di Maluku untuk mendapatkan pasar, tidak hanya di di daerah itu namun juga di luar Maluku dan mereka melibatkan lebih dari 60 UMKM yang dibawa dengan kurang lebih 250 produk UMKM.
Menurut Jantje, kegiatan ini digagas oleh Tim Gubernur Percepatan Pembangunan, dan perlu ada penjelasan pimpinan OPD terkait kepada komisi-komisi di DPRD tentang realisasinya seperti apa.
"Saya mengingatkan agar nantinya bisa menjelaskan implementasi dari berbagai perjanjian kerjasama itu bagi rakyat Maluku sudah sejauh mana realisasinya," ucap Janjte.
Agar tidak terkesan kegiatan itu sifatnya hanya seremonial belaka dan bisa dipublikasi agar orang bisa melihatnya, tetapi dalam catatan saya 1,3 tahun ini seperti apa realisasinya.
Keberadaan TGPP juga dipertanyakan kinerjanya sebab angka kemiskinan di Maluku justeru mengalami peningkatan, sama halnya dengan target penurunan angka stunting yang dipelopori PKK provinsi juga belum membuahkan hasil signifikan.
Kalau kegiatan ini menjadi beban bagi APBD maka perlu dilakukan evaluasi.
"Saya mau mengingatkan pimpinan OPD yang walau pun mungkin usianya setahun menjabat sudah diganti atau pun baru tujuh bulan sudah dirotasi tetapi siapa pun orang yang berganti namun tugas dan kewenangannya musti diemban sehingga perlu menjelaskan realisasi kegiatan MBE 2022," jelas Jantje.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) dan PTSP Provinsi Maluku 2022 Suryadi Sabirin selaku sekretaris even MBE saat itu menjelaskan terkait investasi akan disiapkan agenda one on one meeting.
"Kami berkoordinasi dengan Kementerian Investasi. Mereka punya inventarisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang berminat berinvestasi di Maluku, termasuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan DPM PTSP di Sulawesi Selatan,” katanya.
Bahkan sebelum agenda acara, diadakan pendekatan kepada investor dan setidaknya masing-masing ada 10 investor untuk sektor perikanan, pariwisata, pertanian, dan pertambangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Satu tahun dan tiga bulan lalu, kita pernah membuat banyak sekali perjanjian kerjasama di Makassar ratusan orang termasuk DPRD Maluku hadir dan kegiatan ini tentunya menelan anggaran besar yang mencapai miliaran rupiah," kata anggota DPRD Maluku Jantje Wenno di Ambon, Senin.
Menurut dia Penanggung jawab MBE 2022 Hadi Basalamah saat itu menyampaikan event tersebut bertujuan mengangkat produk-produk UMKM di Maluku untuk mendapatkan pasar, tidak hanya di di daerah itu namun juga di luar Maluku dan mereka melibatkan lebih dari 60 UMKM yang dibawa dengan kurang lebih 250 produk UMKM.
Menurut Jantje, kegiatan ini digagas oleh Tim Gubernur Percepatan Pembangunan, dan perlu ada penjelasan pimpinan OPD terkait kepada komisi-komisi di DPRD tentang realisasinya seperti apa.
"Saya mengingatkan agar nantinya bisa menjelaskan implementasi dari berbagai perjanjian kerjasama itu bagi rakyat Maluku sudah sejauh mana realisasinya," ucap Janjte.
Agar tidak terkesan kegiatan itu sifatnya hanya seremonial belaka dan bisa dipublikasi agar orang bisa melihatnya, tetapi dalam catatan saya 1,3 tahun ini seperti apa realisasinya.
Keberadaan TGPP juga dipertanyakan kinerjanya sebab angka kemiskinan di Maluku justeru mengalami peningkatan, sama halnya dengan target penurunan angka stunting yang dipelopori PKK provinsi juga belum membuahkan hasil signifikan.
Kalau kegiatan ini menjadi beban bagi APBD maka perlu dilakukan evaluasi.
"Saya mau mengingatkan pimpinan OPD yang walau pun mungkin usianya setahun menjabat sudah diganti atau pun baru tujuh bulan sudah dirotasi tetapi siapa pun orang yang berganti namun tugas dan kewenangannya musti diemban sehingga perlu menjelaskan realisasi kegiatan MBE 2022," jelas Jantje.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) dan PTSP Provinsi Maluku 2022 Suryadi Sabirin selaku sekretaris even MBE saat itu menjelaskan terkait investasi akan disiapkan agenda one on one meeting.
"Kami berkoordinasi dengan Kementerian Investasi. Mereka punya inventarisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang berminat berinvestasi di Maluku, termasuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan DPM PTSP di Sulawesi Selatan,” katanya.
Bahkan sebelum agenda acara, diadakan pendekatan kepada investor dan setidaknya masing-masing ada 10 investor untuk sektor perikanan, pariwisata, pertanian, dan pertambangan.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023