Ambon (Antara Maluku) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku mengimbau masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, khususnya warga negeri Porto dan Haria, Kecamatan Saparua serta Pelauw, Kecamatan Haruku tetap menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Bupati/Wabub Malteng.
"Jangan karena bentrokan beberapa waktu lalu yang membuat banyak warga terpaksa mengungsi lalu hak menyalurkan aspirasi tidak dimanfaatkan dalam pilkada bulan April mendatang," kata Ketua KPU Maluku, Idrus Tatuhay di Ambon, Rabu.
Bentrokan baru antarwarga Porto-Haria pada Kamis (8/3) yang mengakibatkan seorang warga tewas dan lebih dari lima orang menderita luka ringan dan berat serta sejumlah rumah warga terbakar akibat dipicu aksi penembakan mobil angkutan umum yang dilakukan orang tak dikenal (OTK) pada Rabu, (7/3) menyebabkan seorang wanita terluka.
Kemudian bentrok internal antarwarga Pelauw pada Sabtu (11/2) yang mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan lebih dari 300 rumah penduduk terbakar, sehingga masih banyak warga yang mengungsi ke negeri tetangga.
Menurut Idrus, masyarakat Kabupaten Maluku Tengah khususnya pada tiga negeri ini diimbau tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang bisa membuat mereka melupakan hak demokrasinya saat pilkada berlangsung.
"Situasi keamanan di tiga daerah ini sudah makin membaik sehingga diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi menyalurkan hak politik mereka sebagaimana mestinya dan tidak terpengaruh peristiwa yang sudah terjadi, jangan sampai ada konflik kecil lalu menghilangkan hak warga sebagai pemilik kedaulatan di Malteng," katanya.
KPU provinsi juga telah melakukan pemantauan ke Kabupaten Maluku Tengah untuk melihat berbagai persiapan jelang pilkada.
"Bupati Malteng, Abdullah Tuasikal mengatakan pihaknya tetap melaksanakan pilkada sesuai jadwal KPU dan anggaran yang disiapkan Pemkab dalam APBD juga cukup besar dan tidak meminta dukungan anggaran dari Pemprov seperti daerah lain," jelas Idrus Tatuhay.
Sebanyak 281.291 pemilih di Malteng akan menyalurkan hak politiknya, dan jumlah DPT ini sudah mencakup 1.700 pemilih dari Kecamatan Elpaputih yang selama ini menjadi kawasan sengketa antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
"Jangan karena bentrokan beberapa waktu lalu yang membuat banyak warga terpaksa mengungsi lalu hak menyalurkan aspirasi tidak dimanfaatkan dalam pilkada bulan April mendatang," kata Ketua KPU Maluku, Idrus Tatuhay di Ambon, Rabu.
Bentrokan baru antarwarga Porto-Haria pada Kamis (8/3) yang mengakibatkan seorang warga tewas dan lebih dari lima orang menderita luka ringan dan berat serta sejumlah rumah warga terbakar akibat dipicu aksi penembakan mobil angkutan umum yang dilakukan orang tak dikenal (OTK) pada Rabu, (7/3) menyebabkan seorang wanita terluka.
Kemudian bentrok internal antarwarga Pelauw pada Sabtu (11/2) yang mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan lebih dari 300 rumah penduduk terbakar, sehingga masih banyak warga yang mengungsi ke negeri tetangga.
Menurut Idrus, masyarakat Kabupaten Maluku Tengah khususnya pada tiga negeri ini diimbau tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang bisa membuat mereka melupakan hak demokrasinya saat pilkada berlangsung.
"Situasi keamanan di tiga daerah ini sudah makin membaik sehingga diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi menyalurkan hak politik mereka sebagaimana mestinya dan tidak terpengaruh peristiwa yang sudah terjadi, jangan sampai ada konflik kecil lalu menghilangkan hak warga sebagai pemilik kedaulatan di Malteng," katanya.
KPU provinsi juga telah melakukan pemantauan ke Kabupaten Maluku Tengah untuk melihat berbagai persiapan jelang pilkada.
"Bupati Malteng, Abdullah Tuasikal mengatakan pihaknya tetap melaksanakan pilkada sesuai jadwal KPU dan anggaran yang disiapkan Pemkab dalam APBD juga cukup besar dan tidak meminta dukungan anggaran dari Pemprov seperti daerah lain," jelas Idrus Tatuhay.
Sebanyak 281.291 pemilih di Malteng akan menyalurkan hak politiknya, dan jumlah DPT ini sudah mencakup 1.700 pemilih dari Kecamatan Elpaputih yang selama ini menjadi kawasan sengketa antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012