Ambon (Antara Maluku) - Sejumlah guru honorer di Sekolah Dasar Yayasan Pengembangan Pendidikan Kristen (YPPK) Desa Manusa, Seram Bagian Barat (SBB), Maluku sangat memprihatinkan karena hanya dibayar Rp150.000 per bulan.
"Sejak 2005, saya mengabdi sebagai guru honorer, janji Dinas Pendidikan di kabupaten akan ada pengangkatan sebagai PNS, namun semua berkas yang diajukan berulang kali setiap tahun sebagai syarat pengangkatan tidak pernah terealisasi," kata Martha Timisla (38), seorang guru honorer SD Manusa di Ambon, Selasa.
Keluhan Martha disampaikan saat bersama puluhan masyarakat Desa Manusa menyampaikan aspirasi mereka secara langsung ke DPRD Maluku dan diterima Wakil Ketua Komisi B, Ny. Ella Latukaisupy dan Wakil Ketua Komisi C, Brampi Malioy.
Martha menuturkan, pendapatan selaku guru honorer yang sangat kecil ini bukannya didapat setiap bulan saja, tapi akan terbayar kalau dana Biaya Operasioanal Sekolah (BOS) dari pemerintah sudah dicairkan.
"Bila realisasi pencairan dana BOS tertunda-tunda, maka kami selaku guru honor tidak bisa berbuat banyak karena gaji yang diterima dengan nominal yang sangat kecil dan selalu terlambat," katanya.
Martha juga mengaku sedih karena beberapa rekan guru honorer lainnya yang berjuang bersama-sama sejak awal sudah mendapatkan SK pengangkatan sebagai PNS, sedangkan dirinya sendiri yang sudah tujuh tahun mengabdi sampai saat ini masih tetap berstatus honorer dengan upah minim.
Selain keluhan guru honorer, beberapa tenaga kesehatan di desa yang berjarak 70 kilo meter dari Desa Kairatu selaku kota kecamatan ini juga mengeluhkan pemotongan gaji dan tunjangan mereka sejak tahun 2003 sampai saat ini.
"Banyak hal yang disampaikan oleh warga kepada DPRD provinsi dengan harapan ada perhatian serius untuk diselesaikan seperti masalah kesenjagangan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta masalah kesejahteraan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
"Sejak 2005, saya mengabdi sebagai guru honorer, janji Dinas Pendidikan di kabupaten akan ada pengangkatan sebagai PNS, namun semua berkas yang diajukan berulang kali setiap tahun sebagai syarat pengangkatan tidak pernah terealisasi," kata Martha Timisla (38), seorang guru honorer SD Manusa di Ambon, Selasa.
Keluhan Martha disampaikan saat bersama puluhan masyarakat Desa Manusa menyampaikan aspirasi mereka secara langsung ke DPRD Maluku dan diterima Wakil Ketua Komisi B, Ny. Ella Latukaisupy dan Wakil Ketua Komisi C, Brampi Malioy.
Martha menuturkan, pendapatan selaku guru honorer yang sangat kecil ini bukannya didapat setiap bulan saja, tapi akan terbayar kalau dana Biaya Operasioanal Sekolah (BOS) dari pemerintah sudah dicairkan.
"Bila realisasi pencairan dana BOS tertunda-tunda, maka kami selaku guru honor tidak bisa berbuat banyak karena gaji yang diterima dengan nominal yang sangat kecil dan selalu terlambat," katanya.
Martha juga mengaku sedih karena beberapa rekan guru honorer lainnya yang berjuang bersama-sama sejak awal sudah mendapatkan SK pengangkatan sebagai PNS, sedangkan dirinya sendiri yang sudah tujuh tahun mengabdi sampai saat ini masih tetap berstatus honorer dengan upah minim.
Selain keluhan guru honorer, beberapa tenaga kesehatan di desa yang berjarak 70 kilo meter dari Desa Kairatu selaku kota kecamatan ini juga mengeluhkan pemotongan gaji dan tunjangan mereka sejak tahun 2003 sampai saat ini.
"Banyak hal yang disampaikan oleh warga kepada DPRD provinsi dengan harapan ada perhatian serius untuk diselesaikan seperti masalah kesenjagangan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta masalah kesejahteraan," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012