Pemprov diminta naikkan gaji guru honor setara UMP

Ternate, 14/1 (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Maluku Utara diminta menaikan gaji guru honor SMA/SMK di daerah itu setara dengan upah minimum provinsi (UMP), agar mereka bisa hidup sejahtera dan fokus dalam menjalankan tugas.

"Guru honor selama ini telah menunjukkan perannya dalam mengatasi keterbatasan guru di SMA/SMK, jadi keberadaanya harus diapresiasi dengan memberikan gaji yang setara UMP," kata salah seorang guru honor SMA di Ternate, Sarifa ketika dihubungi, Senin.

Permintaan itu disampaikan menyusul adanya keputusan Pemprov Malut yang pada 2019 ini hanya menaikkan gaji guru honor SMA/SMK di Malut Rp250.000 yakni dari Rp750.000 menjadi Rp1 juta atau dari UMP Malut 2019 sebesar Rp2,5 juta.

Menurut dia, guru honor tidak hanya berperan mengatasi keterbatasan tenaga guru, tetapi juga secara langsung memberi kontribusi terhadap upaya mencerdaskan generasi di daerah ini, baik melalui proses belajar mengajar di sekolah maupun dalam berbagai kegiatan di luar sekolah.

Oleh karena itu, sangat lah tidak adil kalau guru honor hanya diberi gaji Rp1 juta per bulan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan gaji seorang pelayan toko yang mencapai Rp2 juta, padahal mereka hanya bekerja untuk melayani pembeli.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Malut, Imran Yakub mengatakan pihaknya sudah mengusulkan gaji bagi 1.700 guru honor SMA/SMK di Malut dalam pembahasan RAPBD 2019 beberapa waktu lalu sesuai UMP dan Komisi IV DPRD juga menyetujuinya.

Tetapi dalam pembahasan di tim anggaran tidak akomodir dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran pada 2019 dan hanya menyetujui gaji guru honor untuk tahun ini sebesar Rp1 juta per bulan.

"Gaji guru honor Rp1 juta per bulan itu akan dinaikan lagi menjadi Rp1,5 juta per bulan pada pertengahan 2019, sedangkan pada 2020 diupayakan naik menjadi Rp2 juta per bulan, tetapi itu pun tergantung dengan kondisi keuangan Pemprov pada tahun mendatang," katanya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor SMA/SMK di Malut, pemerintah kabupaten/kota di daerah ini juga diharapkan bisa memberikan semacam tunjangan kepada mereka, khususnya yang bertugas di daerah terpencil dan pulau terluar karena yang diajar adalah anak-anak di daerah setempat.