Ambon (ANTARA) - DPRD DKI Jakarta bersama DPRD Maluku bersinergi memperkuat hubungan antarprovinsi dalam mempelajari dan mengembangkan sistem tata kelola wilayah kepulauan yang secara geografis memiliki kemiripan antara kedua daerah.
"Ada kesamaan tantangan antara Jakarta dan Maluku dalam mengelola wilayah kepulauan dimana DKI Jakarta memiliki Kepulauan Seribu yang terdiri dari 111 pulau dengan karakteristik yang mirip dengan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku," kata Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah di Ambon, Kamis.
Penjelasan Neneng disampaikan dalam pertemuan pimpinan dan anggota DPRD Maluku dengan Badan Anggaran dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD DKI Jakarta yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Maluku.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mempererat hubungan antarprovinsi, serta bertukar informasi dan pengalaman terkait pengelolaan anggaran, tata kelola wilayah kepulauan, dan penguatan fungsi legislatif.
"Kami sangat memahami bagaimana tantangan memberikan pelayanan publik di wilayah kepulauan sehingga ada ketertarikan untuk menjalin kerjasama dengan Maluku dalam hal tata kelola wilayah kepulauan," ucapnya.
Dia juga menjelaskan salah satu poin utama yang dibahas adalah situasi terkini terkait penyusunan APBD DKI Jakarta Tahun 2026.
Terjadi penurunan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH) namun Pemprov bersama DPRD DKI Jakarta berupaya menjaga stabilitas fiskal dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari sektor parkir.
"Kami melihat potensi besar dari optimalisasi pajak parkir karena dengan wilayah Jakarta yang luas, masih banyak titik parkir yang belum tergarap secara maksimal sehingga menjadi salah satu fokus kami untuk memperkuat APBD," tandasnya.
Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun menyambut baik tawaran kerja sama tersebut dan diharapkan kerjasama ini dapat mencakup berbagai bidang, termasuk pembangunan berbasis maritim dan penguatan layanan dasar.
Menurut dia, kunjungan kerja ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat hubungan antarprovinsi dan kedua pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dalam berbagai isu strategis.
Sementara Wakil Ketua DPRD Maluku Abdullah Asis Sangkala menyoroti beratnya beban pembangunan di Maluku yang memiliki wilayah laut sangat luas namun ditopang APBD yang relatif kecil.
"Teman-teman dari DKI bebannya juga berat dan baru saja mengesahkan anggaran Rp 82 triliun dan kalau itu dibelanjakan di Maluku, kami butuh waktu 30 tahun," katanya.
Maluku memiliki luas wilayah sekitar 700 ribu km persegi namun daratannya hanya 54 ribu km persegi atau sekitar 7,6 persen dan sisanya 92,4 persen merupakan laut sehingga kondisi geografis seperti ini membuat biaya pembangunan jauh lebih tinggi.
Ia mengatakan, angka APBD Maluku normalnya berada di kisaran angka Rp2,4 triliun dan untuk menutup defisit besar, pemerintah daerah mengusulkan pinjaman Rp1,5 triliun melalui PT SMI.
