Para nelayan yang tersebar pada 11 kabupaten/kota di Maluku masih sulit mendapatkan BBM bersubsidi akibat keterbatasan depot khusus.
"Contohnya di Maluku Tengah saat dilakukan pengecekan oleh Komisi II DPRD Maluku ternyata masih cukup banyak ditemukan kekurangan, maksudnya belum ada depot khusus untuk para nelayan," kata Sekretaris Komisi II DPRD Maluku Ruslan Hurasan di Ambon, Rabu.
Kecuali di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memang sudah tersedia SPBU khusus nelayan di sana.
"Sekarang kita mendorong pemerintah daerah setempat untuk melakukan sosialisasi sekaligus mendata para nelayan yang sudah terdaftar dan memiliki kartu nelayan untuk bisa bersama-sama mendaftar kembali di MyPertamina," ujarnya.
Menurut dia, yang terpenting di sini adalah kerja bersama dan sosialisasi harus secara masif dan pemda mengidentifikasi kembali seluruh nelayan yang ada.
Karena memang banyak sekali peluang para nelayan di wilayah pesisir dengan BBM bersubsidi yang kurang mereka dapatkan.
Komisi juga akan menindaklanjuti aspirasi para nelayan yang tersebar pada beberapa wilayah pesisir untuk dibicarakan bersama Pertamina agar akses nelayan dapat terakomodir.
Jadi untuk masalah akses, para nelayan di Provinsi Maluku yang telah memegang kartu nelayan semoga menjadi perhatian serius pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota untuk disinergikan dengan MyPertamina.
Sehingga BBM bersubsidi yang telah disediakan Pertamina Patraniaga bisa diserap secara maksimal oleh para nelayan.
Kemudian Pertamina juga bisa menyediakan infrastruktur berupa depot-depot minyak untuk bisa diakses dengan mudah oleh para nelayan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Contohnya di Maluku Tengah saat dilakukan pengecekan oleh Komisi II DPRD Maluku ternyata masih cukup banyak ditemukan kekurangan, maksudnya belum ada depot khusus untuk para nelayan," kata Sekretaris Komisi II DPRD Maluku Ruslan Hurasan di Ambon, Rabu.
Kecuali di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memang sudah tersedia SPBU khusus nelayan di sana.
"Sekarang kita mendorong pemerintah daerah setempat untuk melakukan sosialisasi sekaligus mendata para nelayan yang sudah terdaftar dan memiliki kartu nelayan untuk bisa bersama-sama mendaftar kembali di MyPertamina," ujarnya.
Menurut dia, yang terpenting di sini adalah kerja bersama dan sosialisasi harus secara masif dan pemda mengidentifikasi kembali seluruh nelayan yang ada.
Karena memang banyak sekali peluang para nelayan di wilayah pesisir dengan BBM bersubsidi yang kurang mereka dapatkan.
Komisi juga akan menindaklanjuti aspirasi para nelayan yang tersebar pada beberapa wilayah pesisir untuk dibicarakan bersama Pertamina agar akses nelayan dapat terakomodir.
Jadi untuk masalah akses, para nelayan di Provinsi Maluku yang telah memegang kartu nelayan semoga menjadi perhatian serius pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota untuk disinergikan dengan MyPertamina.
Sehingga BBM bersubsidi yang telah disediakan Pertamina Patraniaga bisa diserap secara maksimal oleh para nelayan.
Kemudian Pertamina juga bisa menyediakan infrastruktur berupa depot-depot minyak untuk bisa diakses dengan mudah oleh para nelayan.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023