Ambon (ANTARA) - Legislator di DPRD Maluku menilai pembuatan SPBU nelayan merupakan salah satu solusi untuk membantu nelayan tradisional di Kabupaten Kepulauan Aru, yang masih kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) khususnya jenis solar dan minyak tanah.
"Mereka sangat sulit mendapatkan BBM untuk jenis minyak tanah dan solar karena harus melalui mekanisme yang panjang dalam hal mengurus perizinan, mulai dari mendapatkan keterangan Dinas Kelautan dan Perikanan sampai keluar rekomendasi ke Disperindag baru ke Pertamina," kata ketua komisi II DPRD Maluku, Saudah Anakotta/Tethol di Ambon, Senin.
Aspirasi para nelayan tradisional ini disampaikan saat Komisi II DPRD Maluku melakukan agenda pengawasan di Kabupaten Kepulauan Aru. Daerah tersebut memang kaya akan ikan karena perairannya termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718, yakni di Laut Arafura.
Menurut dia, ini mekanisme yang panjang dan sangat menyulitkan masyarakat, perlu dipertimbangkan ada pihak ketiga yang bisa mendirikan satu stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) bagi nelayan pesisir bila itu memungkinkan.
Baca juga: Pentingnya perkuat pendataan hasil tangkapan perikanan skala kecil di Maluku
Kemudian dari pengusaha, mereka minta ada revisi Perda menyangkut sektor perikanan karena dinilai terlalu mahal, namun DPRD provinsi menganggap Perda itu masih rasional.
"Buat kami sebagai wakil rakyat sebaliknya menilai biaya tambat-labuh terlalu murah bagi pengusaha ikan," ucap Saudah.
Karena dari sektor perikanan ini, daerah tidak mendapatkan apa-apa seperti penjualan ekspor ikan misalnya, kecuali dari tambat-labuh ini.
Apalagi belum ada payung hukum yang mengatur soal label ikan dapat berapa persen dari kegiatan ekspor.
Untuk masalah BBM di Kepulauan Aru, memang ada ketimpangan luar biasa karena dari OPD harus membuat estimasi kebutuhan BBM seberapa banyak baik DKP untuk para nelayan, maupun dinas perhubungan untuk masalah transportasi laut.
Baca juga: Boeing 737-800 Lion Air mulai layani penerbangan Ambon - Langgur, peluang tingkatkan sektor perikanan & pariwisata
Apalagi di Kepulauan Aru itu sangat tinggi aktivitas transportasi laut karena terdiri dari pulau-pulau dan menguras BBM.
"Makanya akan kita tanyakan lagi berapa kuota BBM untuk nelayan dan berapa transportasi daratnya," kata Saudah.
Baca juga: PLN dukung efisiensi operasional pelaku usaha kelautan
DPRD Maluku nilai SPBU nelayan perlu ada di Kepulauan Aru
Senin, 20 Juni 2022 18:23 WIB
Komisi II DPRD Maluku mendapatkan pengakuan para nelayan tradisional di Kabupaten Kepulauan Aru sulit mendapatkan BBM jenis minyak tanah dan solar. (20/6) (ANTARA/daniel/)
